Untitled-9BOGOR, TODAY – Dinas Ke­sehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor terus mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan memper­siapkan program regionalisasi sistem rujukan berjenjang dan menggandeng RS Kabupaten/Kota yang dekat dengan Kabu­paten Bogor.

“Sistem rujukan ini meniru gambaran secara nasional. Nantinya, dilakukan secara ter­struktur dan berjenjang. Dari Puskesmas Kabupaten/Kota rujukannya ke RS Kabupaten/Kota atau jika tidak tertangani dirujuk ke RS regional provin­si,” ujar Kepala Dinkes Kabu­paten Bogor, Camalia Wilayat Sumaryana.

Rencana untuk meng­gandeng beberapa RS yang berbatasan langsung dengan Bumi Tegar Beriman dilaku­kan mengingat banyak tempat tinggal warga yang ada di per­batasan dan secara geografis lebih dengan Kota/Kabupaten tetangga. Baik itu milik pemer­intah maupun swasta.

“Tapi masih ada 10 RS swas­ta nih yang belum mau beker­jasama dengan BPJS Kesehatan. Tapi empat RSUD sudah bisa menerima pasien BPJS. Selain itu ada satu R Vertikal, RS TNI, 15 RS swasta yang juga sudah bekerjasama. Yang belum ini terus kita dorong supaya mau bekerjasama dengan BPJS,” te­gas Camalia.

Sementara itu, Bupati Bogor, Nurhayanti mengapresiasi pro­gram ini dan meminta konsep tersebut segera dimatangkan sebelum nantinya dituangkan kedalam Peraturan Bupati (Per­bup). “Sok dirumuskan dengan pihak swastanya. Supaya nanti kebijakan yang saya buat bisa diimplementasikan,” tegas Nurhayanti.

Disinggung dengan belum mau bekerjasamanya 10 RS swa­ta dengan BPJS Kesehatan, man­tan Sekda Kabupaten Bogor ini meminta semua RS itu untuk segera bergabung dan Pemkab siap memberi solusis jika me­mang ada kendala. “Saya harap dipercepat, kalau ada kendala Dinkes juga harus memberikan solusi,” jelas Yanti.

Tak ketinggalan, Ketua De­wan Perwakilan Rakyat Dae­rah (DPRD) Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi juga mendukung program Dinkes yang akan di­perkuat oleh Perbuo ini. Menu­rutnya, Dinkes harus terus melakukan perbaikan internal terutama dalam pelayanan ke­sehatan masyarakat.

“Insan kesehatan yang ber­tugas dilapangan juga harus di­perbaiki pelayanannya. Jangan Cuma bisa membuat orang se­hat saja, petugas kesehatannya juga harus sehat terus. Jadi saya minta Dinkes lebih memper­hatikan kesejahteraan tenaga medis,” ujar pria yang akrab disapa Jaro Ade itu.

Jaro Ade juga meminta agar pemerintah terus meningkat­kan pelayanan di tingkat pusk­esmas. “Kalau permasalahan­nya biaya, kami DPRD pasti akan mendukung. Karena kes­ehatan dan pendidikan itu men­jadi prioritas utama kita,” pung­kas politisi PartaI Golkar itu.

Sementara itu, Kepala Ca­bang BPJS Kesehatan Kabupat­en Bogor, Anurman Hudaya, mengatakan jika alasan RS menolak pasien yang meng­gunakan BPJS karena slot un­tuk rawat inap masih terbatas dengan perbandingan 1:1.700 tempat tidur.

Sedangkan jika menggunak­an skala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), rasio pelayanan rawat ialah 1:500 ranjang serta standar Kementerian Kesehat­an (Kemenkes) 1:1.000 ran­jang yang belum bisa dipenuhi Dinkes Kabupaten Bogor.

“Itu masih sangat dibawah standar. Kekurangan ranjang yang paling besar ada pada kelas ICU dan NCU. Total 1.702 ranjang di ruang rawat inap yang dimiliki RS se-Kabupaten Bogor. Kelas satu sebanyak 199 ranjang, kelas dua 504 dan kelas tiga 1.099 ranjang,” jelas Anurman.

Selain itu, pembiayaan yang masih disubsidi daerah lain, pasien pun lebih banyak men­gakses layanan kesehatan di luar Bogor karena kekurangan ran­jang itu. Anurman menilai untuk optimalisasi layanan, dibutuhkan 241 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FTKP) klinik ataupun perorangan lagi di samping me­maksimalkan yang ada sejauh ini.

(Rishad Noviansyah)

loading...