BOGOR, TODAYÂ – Dinas KeÂsehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor terus mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan memperÂsiapkan program regionalisasi sistem rujukan berjenjang dan menggandeng RS Kabupaten/Kota yang dekat dengan KabuÂpaten Bogor.
“Sistem rujukan ini meniru gambaran secara nasional. Nantinya, dilakukan secara terÂstruktur dan berjenjang. Dari Puskesmas Kabupaten/Kota rujukannya ke RS Kabupaten/Kota atau jika tidak tertangani dirujuk ke RS regional provinÂsi,†ujar Kepala Dinkes KabuÂpaten Bogor, Camalia Wilayat Sumaryana.
Rencana untuk mengÂgandeng beberapa RS yang berbatasan langsung dengan Bumi Tegar Beriman dilakuÂkan mengingat banyak tempat tinggal warga yang ada di perÂbatasan dan secara geografis lebih dengan Kota/Kabupaten tetangga. Baik itu milik pemerÂintah maupun swasta.
“Tapi masih ada 10 RS swasÂta nih yang belum mau bekerÂjasama dengan BPJS Kesehatan. Tapi empat RSUD sudah bisa menerima pasien BPJS. Selain itu ada satu R Vertikal, RS TNI, 15 RS swasta yang juga sudah bekerjasama. Yang belum ini terus kita dorong supaya mau bekerjasama dengan BPJS,†teÂgas Camalia.
Sementara itu, Bupati Bogor, Nurhayanti mengapresiasi proÂgram ini dan meminta konsep tersebut segera dimatangkan sebelum nantinya dituangkan kedalam Peraturan Bupati (PerÂbup). “Sok dirumuskan dengan pihak swastanya. Supaya nanti kebijakan yang saya buat bisa diimplementasikan,†tegas Nurhayanti.
Disinggung dengan belum mau bekerjasamanya 10 RS swaÂta dengan BPJS Kesehatan, manÂtan Sekda Kabupaten Bogor ini meminta semua RS itu untuk segera bergabung dan Pemkab siap memberi solusis jika meÂmang ada kendala. “Saya harap dipercepat, kalau ada kendala Dinkes juga harus memberikan solusi,†jelas Yanti.
Tak ketinggalan, Ketua DeÂwan Perwakilan Rakyat DaeÂrah (DPRD) Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi juga mendukung program Dinkes yang akan diÂperkuat oleh Perbuo ini. MenuÂrutnya, Dinkes harus terus melakukan perbaikan internal terutama dalam pelayanan keÂsehatan masyarakat.
“Insan kesehatan yang berÂtugas dilapangan juga harus diÂperbaiki pelayanannya. Jangan Cuma bisa membuat orang seÂhat saja, petugas kesehatannya juga harus sehat terus. Jadi saya minta Dinkes lebih memperÂhatikan kesejahteraan tenaga medis,†ujar pria yang akrab disapa Jaro Ade itu.
Jaro Ade juga meminta agar pemerintah terus meningkatÂkan pelayanan di tingkat puskÂesmas. “Kalau permasalahanÂnya biaya, kami DPRD pasti akan mendukung. Karena kesÂehatan dan pendidikan itu menÂjadi prioritas utama kita,†pungÂkas politisi PartaI Golkar itu.
Sementara itu, Kepala CaÂbang BPJS Kesehatan KabupatÂen Bogor, Anurman Hudaya, mengatakan jika alasan RS menolak pasien yang mengÂgunakan BPJS karena slot unÂtuk rawat inap masih terbatas dengan perbandingan 1:1.700 tempat tidur.
Sedangkan jika menggunakÂan skala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), rasio pelayanan rawat ialah 1:500 ranjang serta standar Kementerian KesehatÂan (Kemenkes) 1:1.000 ranÂjang yang belum bisa dipenuhi Dinkes Kabupaten Bogor.
“Itu masih sangat dibawah standar. Kekurangan ranjang yang paling besar ada pada kelas ICU dan NCU. Total 1.702 ranjang di ruang rawat inap yang dimiliki RS se-Kabupaten Bogor. Kelas satu sebanyak 199 ranjang, kelas dua 504 dan kelas tiga 1.099 ranjang,†jelas Anurman.
Selain itu, pembiayaan yang masih disubsidi daerah lain, pasien pun lebih banyak menÂgakses layanan kesehatan di luar Bogor karena kekurangan ranÂjang itu. Anurman menilai untuk optimalisasi layanan, dibutuhkan 241 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FTKP) klinik ataupun perorangan lagi di samping meÂmaksimalkan yang ada sejauh ini.
(Rishad Noviansyah)
