12 Paket Ekonomi Jokowi Gagal

BADAN Pusat Statistik (BPS) menyatakan 12 paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo- Wapres Jusuf Kalla belum mampumendongkrak industri. Padahal, serangkaian paket kebijakan deregulasi ini dirancang khusus untuk mewujudkan industrialisasi.

YUSKA APITYA AJI
[email protected]

Paket kebijakan itu harusnya berdampak karena ada penyederhanaan regulasi dan sebagainya, tapi saya lihat belum ada dampak­nya saat ini, terutama untuk indus­tri besar,” jelas Kepala BPS, Suryamin di kan­tornya, Jumat (19/8/2016).

Buktinya, lanjut Suryamin, penyumbang ekonomi terbesar masih berasal dari usaha kecil dan menengah. “Bukan industri besar. Ini yang jadi pekerjaan pemerintah,” kata Suryamin.

Bicara soal usaha kecil dan menegah (UKM), Suryamin menyinggung soal sektor usaha dagang berbasis elektronik atau e-commerce, yang saat ini sedang berkembang pesat. Dia meyakini, sektor ini akan men­dongkrak pertumbuhan jumlah usaha di masa mendatang. Pasalnya, e-commerce dapat masuk ke semua kelas usaha, mulai dari kecil, menengah, hingga atas.

“Sekarang kalau kita lihat, e-com­merce memang belum memberikan kontribusi yang besar pada pertum­buhan jumlah usaha, tapi potensinya sungguh besar apalagi bila nanti izin­nya mendukung dari pemerintah,” tuturnya.

Karenanya, ia merekomendasi­kan tiga kebijakan yang harus dikejar pemerintah untuk mendukung per­tumbuhan e-commerce, yakni dari sisi perizinan, bantuan pendanaan, dan pemanfaatan teknologi.

“Yang utama adalah perizinan dan pendanaan, kalau ini dijamin oleh pemerintah, e-commerce ini bisa, seperti sektor manufaktur yang bisa masuk ke beberapa sektor seka­ligus, bisa ke perdagangan, industri, bahkan pertanian,” kata Suryamin.

Adapun dari sisi pendanaan, Suryamin melihat, geliat positif dari pemerintah sudah ada, yakni den­gan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) yang dapat diberikan pula ke­pada e-commerce.

Kemudian, dari sisi teknologi, sinergi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta kementerian terkait, misalnya Kementerian Perda­gangan dapat menjamin penyaluran teknologi yang dibutuhkan oleh e-commerce.

Suryamin memastikan, bila e-com­merce dikejar pemerintah saat ini, hasil ke depan tentu akan mampu memberi­kan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi yang berdampak sekaligus pada penciptaan lapangan pekerjaan sehingga bisa mendongkrak penghasi­lan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil Sensus Ekono­mi 2016, BPS mencatat, sampai saat ini terdapat 26,7 juta pelaku usaha di Indonesia. Jumlahnya naik sekitar 17,6 persen atau bertambah sekitar 4 juta usaha dibandingkan 10 tahun lalu (2016) yang sebanyak 22,7 juta usaha.

Paket Ekonomi XIII Bermasalah

Sementara itu, Satuan Tugas (Sat­gas) Kelompok Kerja (Pokja) Percepa­tan Paket Kebijakan yang diketuai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution siap merilis paket kebijakan XIII.

Edy Putra Irawady, Deputi Bidang Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan, Satgas Pokja telah menyiapkan dua fokus, yakni me­nyangkut perdagangan elektronik atau e-commerce dan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasi­lan rendah (MBR)