DEPOK TODAY – Kumpulan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kalam HMI) Kota Depok menggelar acara diskusi. Dalam kesempatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya: Imam Budi Hartono (Anggota DPRD Jawa Barat), Acep Azhari (Praktisi Pendidikan dan Wirausahawan), Arif Budiman (Konsultan Pajak), Ikra (Sekretaris DPC PDI-P Depok), moderator Hendrik Reusuki (wartawan Elshinta). Hal itu dibenarkan penyelenggara kegiatan Gurkan Sangiang.

“Diskusi tema Quo Vadis Politik Anggaran Pemerintah Kota Depok, diharapkan banyak memberikan pencerahan dan arahan bagi pembangunan ke depan Kota yang kita cintai ini,”ujarnya seusai acara diskusi yang dihadiri para aktivis, tokoh masyarakat dan media. JPW Cafe, Grand Depok City, Selasa (21/01/2020).

BACA JUGA :  Tega! Kakek Bejat Perkosa Keponakan Berusia 11 Tahun di Taput

Anggota DPRD Jawa Barat Imam Budi Hartono menilai rendahnya serapan anggaran menimbulkan tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2019. Menurutnya, jumlah Rp 615 milyar bukanlah nilai yang kecil. Ia menambahkan, masih dijumpainya masalah terkait, kenyamanan dan kesejahteraan di Depok dengan kondisi APBD Rp 3,5 T dinilai sulit diatasi. Meski begitu, lanjutnya, Kota Depok juga mendapatkan bantuan senilai Rp 70 Milyar dari Propinsi Jawa Barat.

BACA JUGA :  Kecelakaan Truk Trailer di Surabaya Lindas Suami Istri Hingga Tewas

“Permasalahan Silpa yang cukup besar bisa diselesaikan dengan cara APBD yang pro rakyat. Artinya, kalau selama ini alokasi anggaran Rp 2 M per Kelurahan itu bisa dinaikkan menjadi Rp 6 M per Kelurahan tinggal mengkalikan saja. Kan kalau di Kelurahan anggaran itu akan terpakai. Sementara, kita bisa mengusahakan dari sumber lainnya seperti dari Propinsi dan Pusat yang selama ini belum digali secara maksimal,”ujarnya.

============================================================
============================================================
============================================================