154 REGULASI BAKAL DIROMBAK

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan tanpa disadari dan tanpa disengaja, banyak regulasi kementerian yang menekan perkembangan dan daya saing industri domestik. Untuk itu diperlukan deregulasi guna menghidupkan kembali industri nasional

Oleh : Adilla Prasetyo
[email protected]

Pemerintah beren­cana merombak 154 peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian dan perdagan­gan. Deregulasi 154 peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian dan perdagan­gan tersebut dimaksudkan untuk mendorong in­dustri menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

“Jadi memang fokusnya adalah industri dan per­dagangan karena kita sekarang ini betul-betul ingin mendorong agar sek­tor industri hidup lagi. Karena itu­lah motor penggerak ekonomi kita di masa depan,” kata Darmin di Kompleks Istana Kepreside­nan, Rabu (2/9/2015).

Menurutnya, deregulasi tersebut akan didiskusikan ber­sama kementerian terkait. Ke­menko Perekonomian tidak akan jalan sendiri dalam memangkas regulasi yang mem­bebani pelaku us­aha dalam negeri maupun asing.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koor­dinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan untuk mengurangi peraturan dan izin yang tidak perlu dan menghambat.

Di sektor pelabuhan, Rizal mengungkap ada 124 izin dari 20 kementerian dan lembaga. Regulasi dan izin yang begitu banyak dinilai Rizal kontra produktif terhadap upaya pemerintah memperlancar ekspor-impor. “Tidak masuk akal. Dari Menperin hampir 44 peraturan dan perizinan, Ke­menterian Perdagangan juga sama banyaknya, belum lagi Kementerian Pertanian dan lain-lain,” tutur Rizal.

Setelah menggelar rapat dengan kementerian terkait, Rizal menyatakan keinginan untuk memangkas jumlah izin menjadi sekitar 40 peraturan. “Kami bertekad jumlah izin, peraturan menteri yang meng­hambat ekspor dan impor ini dikurangi menjadi hanya sep­ertiga. Yang perlu-perlu saja,” kata Rizal.