BOGOR, TODAY — Tidak kurang dari 2.000 ulama di Kabupaten Bogor mengecam keras praktik protitusi online dan mendesak pemerintah daerah menÂegakkan program nongol babat (noÂbat).
Itu meruÂpakan salah satu dari lima poin kesÂepatakan yang disampaikan keÂpada Bupati Bogor Hj Nurhayanti, di sela Wisuda PendiÂdikan Kader Ulama dan Pelantikan PenÂgurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor di Gedung Tegar Beriman, Senin (28/12/2015).
Empat poin lain yang disamÂpaikan kepada bupati antara lain, ulama siap mendukung Pemda dalam menangguÂlangi radikalisasi dan terÂorisme, mendesak Pemda mementingkan umat dan bangsa dalam pemanfaatan tanah dan aset pemerintah serta menegakkan huÂkum ekonomi syariah.
Kemudian, para ulama mendesak pemerintah memfasilitasi dan mengaÂlokasikan dana hibah secara khusus kepada lembaga pendidikan agam dan keagamaan dan terakhir, ulama siap mengawal pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk mewujudkan visi misi kabupaten termaju di IndoneÂsia.
“Ini tentunya akan memperkuat setiap sektor pemerintahan di KabuÂpaten Bogor. Dan kami, pemerintah daerah akan berupaya menjalankan apa yang telah disepakati oleh para ulama. Karena ulama merupakan suÂara masyarakat Kabupaten Bogor,†kata Nurhayanti, Senin (28/12/2015).
Yanti pun merasa jika telah menerÂapkan beberapa program yang diÂinginkan para ulama, seperti nobat yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disamping meningkatÂkan kesejahteraan sosial masyarakat.
“Selain itu pembangunan MasÂjid Raya di setiap kecamatan juga sudah kami lakukan. Untuk kader ulama, agar selalu menyebarkan kebaikan,kebenaran dan kemaslahatÂann yang membawa kita pada tegakÂknya nilai-nilai kesalehan sosial di tenÂgah masyarakat,†lanjutnya.
Sementara Ketua MUI Kabupaten Bogor, KH Mukri Aji mengatakan, lima poin yang disampaikan kepada Nurhayanti merupakan salah satu upaÂya membantu mewujudkan kabupaten termaju tahun 2018 mendatang. “ProsÂtitusi online sudah sangat berbahaya. Generasi muda kita bisa rusak. Jika kita mampu mewujudkan kabupaten termaju, yang meneruskannya kemuÂdian kan mereka-mereka para pemuÂda,†kata Mukri.
Alokasi dana hidah yang diinginkan para ulama pun semisal untuk kepentÂingan organisasi masyarakat Islam, taman pendidikan Al-Quran, Majelis Ta’lim, Madrasah Diniyah dan pondok pesantren.
(Rishad Noviansyah)
