BOGOR, TODAY – Hari Kejepit ternyata dimanfaatkan oleh 16 pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan P e m b e r d a y a a n Masyarakat dan P e m e r i n t a h a n Desa (BPMPD) untuk bolos massal. Hal ini dilakukan mengingat jabatan kepala OPD di dinas tersebut kosong, sehingga banyak dari PNS berbuat seenaknya dengan tidak masuk kerja. Hal itu terungkap saat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan Inspektorat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) pada hari kejepit (Harpit) pada Jumat lalu, ditemukan 16 dari 65 PNS BPMPD bolos kerja pada hari kejepit itu. Terkait adanya PNS yang bolos massal tersebut, Kepala BKPP Dadang Irfan akan melayangkan surat teguran kepada PNS yang tidak masuk kerja pada hari Jumat (15/5). “Kita akan tegur mereka dan melaporkannya ke Sekda. Ini masih masuk kategori ringan, namun kita lihat dulu apakan akumulatif, yang bersangkutan tidak masuk berturut, kalau iya kita bisa pecat itu sesuai aturan,†tegasnya. Sangki yang diberikan semua mengacu pada perarurabn pemerintah (PP) no 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Sementara itu, mengenai kekosongan Jabatan kepala dinas di dua intasni tersebut, pihaknya segera melakukan Open Bidding (lelang). “Tim pansel sudah kita bentuk. Namun tim itu tidak bisa langsung bekerja karena harus disetujui dulu oleh Komite Apratur Sipil Negara (KASN),†ujarnya. Ia menjelaskan, tim pansel akan diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Adang Suptandar serta akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk ESDM dana Badan Diklat Provinsi untuk BPMPD. “Pansel nantinya diisi lima orang, dua dari internal Pemkab Bogor dan tiga orang dari akademisi dan praktisi. Itupun harus disetujui KASN dulu, kalau KASN tidak setuju, kita juga harus merubah susunannya lagi,†lanjut Dadang. Dadang Irfan pun menambahkan, dalam open bidding kali ini pihaknya memprioritaskan orang-orang dari internal Pemkab Bogor. Walaupun dalan Undang-undang ASN diperbolehkan PNS yang berasal dari satu Provinsi. “Jika tidak ada PNS yang kompeten dibidangnya baru kita bisa ambil orang dari luar Provinsi, tapi jika masih ada, kita akan prioritaskan PNS dari internal kita,” tutupnya.
(Rishad Noviansyah)
