Untitled-13

Janganlah lagi ada istilah “Guru Kurang Gaji” atau “Guru Butuh Keadilan”. Menilik plotting pagu anggaran pendidikan di APBD 2014, dana pendidikan habis untuk menggaji guru. Bahkan, untuk perbaikan infrastuktur pun kalah nominal. Jika mengintip fakta riil mata anggaran pendidikan di Kabupaten Bogor, sedianya tak logis jika masih ada istilah buta aksara atau sekolah reot yang nyaris rubuh. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Dace Supriyadi mengatakan, alokasi dana Rp1,9 triliun telah memenuhi amanat Undangundang Pendidikan. “Untuk tahun ini (2015) Pemkab juga menggelontorkan Rp 1,9 triliun. Tapi tahun lalu itu serapannya lebih besar untuk gaji dan sertifikasi guru,” ujar Dace. Dace juga menjelaskan, alokasi dana untuk kegiatan fisik dan pengadaan meubeler sebesar Rp 380 miliar terbagi untuk tiga jenjang pendidikan mulai SD, SMP, SMA/K. Jumlah ini jauh lebih kecil dari alokasi dana untuk sertifikasi guru sebesar Rp 560 miliar. Sedangkan Rp 960 miliar sisanya, ludes untuk gaji guru dan kegiatan lainnya. “Ini salah satu kendala yang kita hadapi. Tetapi kita terus melakukan segala upaya salah satunya melalui bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan CSR perusahaan,” sambung Dace. Rendahnya angka Wajar Dikdas dan tingginya angka kemiskinan ini semakin tidak masuk akal karena dari hasil laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Bogor yang menunjukkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada 2014 sebesar Rp 1,1 triliun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor juga bikin menangis. BPS merilis, pada tahun 2013, angka kemiskinan ada di kisaran 8,74- 8,33 persen dan naik pada 2014 menjadi 9 persen. Padahal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun yang sama surplus Rp 300 miliar dari tahun 2013 yang hanya Rp 1,4 triliun. Sektor pendidikan wajib menjadi sorotan lantaran dari alokasi anggaran sebesar Rp 1,9 triliun, yang digunakan untuk pembiayaan fisik infrastruktur dan meubeler sekolah hanya sekitar Rp 380 miliar sedangkan sisanya habis untuk gaji dan sertifikasi guru. Bupati Bogor, Nurhayanti berkilah jika naiknya angka kemiskinan disebabkan oleh harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji yang menurutnya sangat mempengaruhi masyarakat. “Kondisi itu sangat mempengaruhi masyarakat,” ujarnya. Sementara di sektor pendidikan, wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun masih belum tercapai. Capaian rata-rata pendidikan di Bumi Tegar Beriman hanya 8,04 dari target 8,23 tahun masa sekolah dan menunjukkan tidak ada peningkatan sama sekali di sektor wajib ini.

Baca Juga :  Arus Lalu lintas Menuju Puncak Alami Peningkatan Hingga 2 Kilometer