JAKARTA, Today – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi melalui asistennya Sesmenpora, Alfitra Salamm, mengirimkan surat kepada Menteri Sekretaris Negara, Pratikno untuk meminta agar PSSI tidak diberikan fasilitas apapun mengingat pembekuan melalui surat keputusan Menpora nomor 01307. Surat Menpora bernomor 01964/ SET/V/2015 yang tersebar di kalangan wartawan di Jakarta, Kamis (21/5), tersebut ditandatangani Sekretaris Menpora Alfitra Salamm dengan isi yang menegaskan bahwa seluruh kegiatan PSSI tidak diakui pemerintah. Selain itu, dalam surat tersebut juga menekankan agar Mensesneg tidak memberikan fasilitas apapun kepada PSSI termasuk fasilitas gedung yang bertempat di Stadion Gelora Bung Karno pintu X-XI, Senayan Jakarta. “Sebagai aplikasi hukum sebagai peringatan kepada sanksi administratif kepada PSSI, mohon kiranya saudara tidak memberikan fasilitas apapun pada organisasi dimaksud, di dalam lingkungan kompleks badan layanan umum Gelora Bung Karno, Senayan,†tegas Menpora Imam Nahrawi. Seperti diketahui selain Persatuan PSSI, banyak pula pengurus cabang olahraga lainnya yang menempati kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Dari sejumlah induk cabang yang berkantor di kawasan GBK, PSSI salah satunya yang dinilai tepat waktu dalam hal pembayaran. Hal tersebut dikemukakan oleh Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK), Novel Hasan. “Ada puluhan pengurus besar (PB) yang berkantor di kawasan GBK. Namun, tidak memiliki surat perjanjian bahkan ada yang tidak bayar,†terang Novel Hasan. Lebih lanjut, Novel mengatakan bahwa belum ada instruksi dari Sekretariat Negara kepada PPKGBK untuk tidak memfasilitasi PSSI. Namun ia mengaku memang mengetahui adanya surat Kemenpora yang meminta Sekretariat Negara untuk tidak memberikan fasilitas kepada PSSI. “Kalau kita berpegang kepada Peraturan Pemerintah yang memperbolehkan setiap orang untuk menyewa, saya yakin surat yang dilayangkan Kemenpora itu tidak bisa melampaui Peraturan Pemerintah,†pungkasnya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum PSSI Erwin Dwi Budiawan merasa kesal atas tindakan yang dilakukan Menpora dan akan menindaklanjutinya dengan rapat internal. “Sampai segini-nya, ya, kelakuannya Menpora. Mentang-mentang sebagai pemerintah terus bisa seenaknya sendiri terhadap rakyatnya. Kami akan berkoordinasi dengan internal kami terkait dengan surat ini. Ini adalah bentuk otoriter pemerintah. Otoriter Menpora terhadap rakyatnya sendiri,†tegas Erwin. Sebelumnya kantor PSSI sempat disegel Kemenpora dengan menancapkan kertas bertuliskan penyegelan pada Sabtu 18 April 2015. Namun pada Senin (20/4) PSSI dibuka kembali dan beraktivitas seperti biasa. Buntut penyegelan kantor dimana Menpora melakukan pembekuan dan pengusiran terhadap tubuh organisasi PSSI, Ketum PSSI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, mengirimkan surat terbuka kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Imam Nahrawi. Dalam surat tersebut ada beberapa hal yang disampaikan oleh La Nyalla. Di antaranya, mengenai kiprah di PSSI dan apa saja yang telah dilakukannya selama menjadi pengurus PSSI. Termasuk cara-cara yang dilakukannya dalam memerangi mafia judi dan match fixing di sepakbola Indonesia. Di samping itu, La Nyalla juga mempertanyakan sikap Menpora yang membekukan PSSI. “Saya jadi bertanya. Kejahatan luar biasa apa yang sudah saya lakukan sebagai Presiden PSSI? Sehingga PSSI diperlakukan seolah organisasi terlarang yang harus dibinasakan dari bumi pertiwi ini?” tulis La Nyalla, dalam suratnya kepada Menpora, Jumat (22/5).
Bentuk Klub-klub Baru
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menampik tudingan bakal membentuk klub-klub baru untuk mengikuti kompetisi di bawah Tim Transisi. Menurut mereka, kabar ini hanya gosip tak berdasar belaka. “Tidak benar kabar yang menyebutkan Kemenpora dan Tim Transisi akan membentuk klub-klub baru,†ujar Staf Khusus Bidang Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga, M Khusen Yusuf. Ia tegaskan tidak akan merepotkan diri sendiri dengan membentuk klub-klub baru. Sebelumnya, tersebar kabar bahwa Kemenpora bakal membentuk tim baru untuk mengikuti kompetisi di bawah Tim Transisi. Kabar ini bahkan sempat muncul dalam laman salah satu media nasional. Selain itu, kabar ini juga beredar di beberapa jejaring sosial. Sementara itu, Khusen menyebut Tim Transisi dan Kemenpora memiliki prioritas lain untuk dikerjakan dalam membenahi sepakbola Indonesia. Menurutnya, yang menjadi concern Kemenpora adalah mencoba memastikan adanya tata kelola sepakbola di Tanah Air dan menj adikan s e p a k b o l a lebih fair, transparan, dan akuntabel. “Fokus dalam hal itu saja s u d a h c u k u p p e l i k , s u d a h bertahun-tahun tidak terealisasi,†tand a s n y a .
(Imam/ net)
