1380206588

JAKARTA, TODAY — Indonesia kini menjadi importir Bahan Bakar Minyak (BBM) terbesar nomor dua di dunia. Dari konsumsi BBM nasional 1,5 juta barel/hari, diproduksi dalam negeri kurang dari 800.000 barel/hari. Apa yang akan dilakukan pemerintah? Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, mengurangi impor BBM bukan hal mudah. Yang harus dilakukan adalah, mempermudah investor berinvestasi di hulu minyak dan gas bumi (migas). “Investor itu masih memandang Indonesia sebagai tempat investasi yang cukup bagus. Namun sayangnya, investasi mereka terhambat, karena masalah birokrasi. Presiden Jokowi tidak ingin itu berlanjut, birokrasi harus dipermudah, ratusan izin di migas yang jumlahnya 341 izin harus dipangkas,” kata Menteri ESDM Sudirman Said, dalam paparannya Jumat (22/5/2015). “Pemerintah sudah membentuk PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), izin di migas di Kementerian ESDM seluruhnya sekarang sudah di PTSP, jumlahnya ada 42 izin,” katanya.

Sudirman mengungkapkan, dengan memudahkan perizinan, eksplorasi sumur makin mudah, sehingga akan memudahkan penambahan cadangan migas baru. Asal tahu saja, sejak 2001 cadangan migas Indonesia terus menurun. Mudahnya perizinan juga akan memudahkan perusahaan meningkatkan produksi migasnya, sehingga produksi minyak meningkat dan mengurangi impor BBM maupun minyak mentah.
Cara lainnya, membangun kilang minyak baru. Karena sudah puluhan tahun Indonesia tidak membangun kilang minyak. Kilang terbaru ada di Balongan yang dibangun 20 tahun yang lalu.
“Selain itu sebagian kilang kita berusia tua dan tidak efisien. Lima tahun terakhir kerugian kilang sudah mencapai Rp 50 triliun atau Rp 10 triliun per tahun,” ungkapnya.
Selain itu, untuk mengurangi jumlah impor, pemerintah juga meningkatkan mandatori penggunaan bahan bakar nabati alias biodiesel dari sebelumnya 10% meningkat menjadi 15%. “Dengan biodiesel 15% tersebut, artinya setahun kita bisa mengurangi impor solar sebanyak 15%,” katanya.
Langkah lainnya, kata Sudirman, pemerintah sedang juga menggenjot penggunaan bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan. Melalui dana APBN pemerintah membangun beberapa SPBG dan jaringan pipa gas setiap tahunnya.

Baca Juga :  Mengenal Kokedama, Teknik Menaman Khas Negara Jepang

Jangan Ada PHK

Pada bagian lain Sudirman meminta agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Meski harga minyak sedang tidak bergairah. di mana harga minyak tahun lalu mencapai USD 105 per barel, saat ini hanya berkisar USD 50-60 per barel.
Pernyataan tegas ini dikataka Sudirman karena kekhawatiran adanya aksi ambil aman dari para pelaku industri hulu migas, di tengah tekanan pelemahan harga minyak ini.
“Kadang kita terjebak pada pendekatan, gampang kalau ada tekanan, manusia duluan yang dikorbankan,” kata Sudirman ditemui di Pameran Indonesia Petroleum Association, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (22/5/2015).
Ia mengatakan, justru saat ini adalah waktunya untuk banyak mempekerjakan Sumber Daya Manusia (SDM), karena negara sedang giat menata tata kelola migas menjadi lebih baik di industri migas. “Saya tekankan, jangan mengurangi usaha pembangunan kapasitas, sehingga waktunya nanti normal lagi,” kata dia.
Ia percaya, industri migas tanah air akan kembali bergairah dan pulih dari keterpurukan. Asal pelaku usaha, pemerintah dan tenaga kerja tetap kompak menghadapi tekanan saat ini. “We have capacity, kita hadapi masalah sulit bersama, kompak,” tegas dia.

Baca Juga :  3 Orang Siswa SMA YPHB di Drop Out Buntut Kasus Tewasnya Pelajar

(Alfian M|dtc)