Untitled-8

BOGOR, TODAY—Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat memperkirakan nilai investasi mencapai Rp 90 triliun-Rp 96,3 triliun. Nilai investasi 2014, telah memicu Jawa Barat men­jadi provinsi terbesar di Indonesia.

Nilai investasi yang berasal dari penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) itu, diharapkan dapat lebih meningkat pada 2015 ini. Peningkatan diharapkan bisa mencapai 15% atau menjadi Rp115 triliun-Rp 120 triliun.

“Tidak menutup kemungkinan ni­lai investasi bisa melebihi target. Kare­na berbagai potensi masih berpelung untuk meningkatkan investasi usaha di Jawa Barat,” kata Kepala BPMPT Provinsi Jawa Barat, Dadang Mohamad Ma’soem, Kamis (28/5/2015).

Di sela-sela kegiatan Focus Discusion Group yang dilaksanakan di salah satu ho­tel di Kota Sukabumi, Dadang Mohamad Ma’soem mengatakan, untuk mendorong pencapaian target telah dilakukan upaya. Salah satunya, membuat gerai-gerai di em­pat wilayah kontributor terbesar.

Daerah dari realisasi nilai investasi yang diperoleh selama ini, tidak hanya kawasan industri di Bekasi, Karawang, maupun Pur­wakarta. Tapi bidikan BPMPT, kata Dadang, apalagi nanti Tol Cikampek-Palimanan (Ci­kapali) sudah beroperasi. “Kami sangat op­timistis nilai investasi akan semakin besar. Pembangunan Tol Cikapali akan berdam­pak besar terhadap nilai investasi,” ujarnya.

Baca Juga :  5 Manfaat Air Lada Hitam Bagi Kesehatan, Nomor 3 Idaman Perempuan Banget

BPMPT Provinsi Jawa Barat terus beru­paya menggenjot nilai. Satu di antaranya dengan memperkuat empat gerai pelayan­an perizinan yang tersebar di Bogor, Cire­bon, Garut, dan Purwakarta.

“Peningkatan pelayanan itu merupak­an bentuk komitmen kuat untuk mewujud­kan kemudahan perizinan paralel kepada masyarakat,” ucapnya.

Penguatan pelayanan perizinan di empat gerai, kata Dadang Ma’soem, tidak terlepas adanya perubahan kebijakan Undang-Un­dang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut dia­tur perubahan beberapa perizinan yang di­ambilalih oleh pemerintah provinsi. “Misal­nya rencana pengambilalihan SMA dan SMK oleh pihak provinsi,” tambahnya.

Banyak inovasi yang mesti terus dilaku­kan BPMPT agar penguatan layanan per­izinan di empat gerai di Bogor, Cirebon, Garut, dan Purwakarta itu, kata Dadang Ma’soem, bisa maksimal melaui penguatan yang didukung pelayanan perizinan online. Pelayanan yang rencananya akan digulir­kan pada Agustus 2015.

Baca Juga :  Tak Sengaja Menumpahkan Kopi, Pria Ini Malah Buat Karya Seni Menakjubkan

“Dengan adanya pelayanan periz­inan online tersebut makan pemohon perizinan atau calon investor tak perlu repot-repot datang ke Bandung atau gerai untuk mendapatkan pelayanan. Mereka cu­kup melakukan pendaftaran dari mana saja yang bisa diakses secara online,” tuturnya.

Dadang meyakini adanya sistem periz­inan pararel berpola menyinergikan kebi­jakan dan pelayanan perizinan serta pena­naman modal antarpemerintah kabupaten/kota dengan sistem pemerintah provinsi, maka setiap calon investor akan mendapat­kan kemudahan informasi dan perizinan.

“Bahkan, sistem perizinan pararel ini bisa menjadi salah satu solusi menyikapi permasalahan yang timbul sebagai dampak terbitnya UU Nomor 23/2014 serta persia­pan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASE­AN (MEA) 2015,” katanya.

Rp8 Triliun Setahun

Sementara itu, nilai investasi di Kabu­paten Bogor terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2014, Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPT-PM) menjaring Rp8 triliun. “Kita terus terang kalah bersa­ing dengan Bekasi, Karawang bahkan Pur­wakarta. Kenapa, karena tidak progresif mempersiapkan kawasan industri baru,” kata Bupati Bogor Hj Nurhayanti, Kamis (28/5/2015).

(Imam Bachtiar|Yuska Apitya)