Kompromi Koalisi Ribut Soal Upeti

BOGOR, TODAY-Banyak di­landasi unsur kepentingan dari setiap partai koalisi, membuat penentuan wakil Bupati Bogor tak menemukan titik temu.

Alhasil, ada yang berangga­pan lebih baik pemilihan orang nomor dua di Kabupaten Bo­gor diambil alih oleh pemerin­tah Provinsi dalam hal ini Gu­bernur Jawa Barat.

“Tidak pernah ada kata sepakat. Semuanya mengede­pankan ego dalam menentu­kan siapa yang berhak men­duduki jabatan F2 ini,” tegas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabu­paten Bogor, Iwan Setiawan.

Hal ini kata dia, untuk men­jaga kondusifitas di Bumi Tegar Beriman. Karena ada seke­lompok orang yang tidak puas dan lebih mengedepankan ke­pentingan kelompok terutama mengenai edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memutuskan jika wakil bupati diajukan oleh partai ko­alisi sebanyak dua orang.

Baca Juga :  Muscam PK KNPI Pamijahan Ricuh, Peserta Nyaris Adu Jotos

“Disini banyak orang lebih mempertahankan kepentin­gan pribadi dan kelompoknya ketimbang kepentingan warga Bogor. Apalagi sampai meng­gulirkan isu jika mahar untuk memuluskan pengisian wabub sebesar Rp 1 miliar per partai,” ungkap Iwan.

Lebih lanjut ia mengatakan jalan ini diambil, karena jika terus dibiarkan tanpa ada batasan waktu yang jelas ka­pan akan ditetapkan siapa wabupnya, justru malah meng­hambat proses pemilihan.

“Jika ego masih tinggi, lebih baik diambil alih gubernur demi menjaga kondusifitas, dan mencegah dampak negatif di ke­mudian hari. Tapi itu bukan be­rarti karena dewan Kabupaten Bogor tidak mampu,” kilahnya.

Senada diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Yuyud Wahyudin. Ia sepakat untuk mempercepat pengisian wakil bupati diambil alih Pemprov Jawa Barat karena hingga kini belum ada kesepakatan dalam koalisi kerahmatan untuk me­milih dua nama.

Baca Juga :  Jasad Eti Ditemukan Tak Bernyawa Usai Melompat Dari Jembatan

“Dilihat dari aturan, UU dan PP nya sudah ada. Sekarang tergantung sikap DPRD dan koalisi seperti apa,” ujar Ketua Komisi II ini.

Ditambahkannya demi ke­pentingan masyarakat Pem­prov harus mengambil alih me­kanisme pengisian wabup jika DPRD lamban dalam melaku­kannya.

“Fungsi pemprov itu hanya sebatas menfasilitasi proses bu­kan ambil alih jabatan,” tegasnya.

Meski begitu Yuyud khawat­ir DPRD Kabupaten Bogor dini­lai tidak mandiri jika Pemprov terpaksa turun tangan.

“Seharusnya teman-teman di dewan bisa menyelesaikan ini. Kalau pemprov sampai turun, sama saja mencermikan dewan disini tidak mandiri,” tukasnya.

(Rishad Noviansyah)