Untitled-13

JAKARTA, TODAY — Mantan Ketua Tim Anti Mafia Migas Faisal Basri mengaku telah memberikan nama-nama dalang mafia migas yang selama ini mengacaukan dunia migas di Indonesia. “Memahami tugas kami, kami kan tidak menangkap dan mengumumkan mafia. Karena apa? Karena ini di jalur hukum. Tidak boleh memfitnah. Kita kan memetakan. Saya juga sudah memberikan nama-nama itu ke penegak hukum,” kata Faisal pada acara diskusi Energi Kita di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Minggu (17/5/2015). Dia menjelaskan, keberadaan mafia migas ini ada kaitannya dengan orang-orang yang berkutat di SKK Migas. Penegak hukum sebagai pihak yang berwenang harus mengungkap mafia ini.

“Jadi operasinya di SKK Migas dan hilir juga ada kaitan dengan mafia migas. Ini serahkan lah ke penegak hukum karena harus sesuai kaidah hukum yang berlaku. Kita bukan mengumbar sesuatu yang belum bisa ditanggung jawabkan. Jadi, kami memastikan bagaimana mafia tidak bergerak dengan leluasa lagi dengan memagari dan menguras ‘akuarium’,” jelas dia.
Penegak hukum, lanjut Faisal, juga harus membuat peta yang jelas soal ketegasan para mafia ini. Menariknya, kata Faisal, pembubaran Petral yang diindikasikan banyak dipenuhi para mafia migas, merembet pada kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Gara-gara Petral dibubarkan, ibarat sarang tawon, kita bakar, tawonnya bubar semua. Jadi kelihatan ada yang emosional. Di sekeliling istana juga ada yang bergerak untuk melakukan macam-macam itu. Kaitan dengan Premium, ini mau menunjukkan jika menteri ESDM mau menciptakan kerusuhan,” tandasnya.

Pekan lalu, PT Pertamina (Persero) memang berencana menaikkan harga Pertamax, Pertamax Plus, dan Pertamina Dex. Namun dibatalkan mendadak pada Rabu (13/5/2015). Meurut Faisal Basri, pembatalan secara mendadak ini hanya ingin mengacaukan masyarakat saja. Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Bambang diusulkan untuk segera diganti.
“Wah, saya ini curiga cuma mau bikin rusuh saja. Nggak mungkin ini kebijakannya sekacau ini kalau nggak ada motif nggak benernya. Ini nggak hanya sekali. Saya minta satu saja, Ahmad Bambang itu diganti karena sudah berkali-kali melakukan banyak kesalahan yang fatal. Karena Itu sudah keterlaluan,” tegas Faisal.
Faisal melihat, kacaunya kebijakan tersebut merupakan buntut dari pembubaran Petral. Banyak pihak yang merasa dirugikan atas pembubaran anak usaha Pertamina tersebut.

Baca Juga :  Sepanjang September 2021, Damkar Kabupaten Bogor Mencatat 3 Lokasi Kebakaran Didominasi Korsleting Listrik Hingga Kebocoran Gas Elpiji

Dalam kaitannya dengan Premium, Faisal menyebutkan, modusnya ini adalah ingin menunjukkan seolah Menteri ESDM Sudirman Said tidak mampu mengurus energi di dalam negeri dan malah menciptakan kekacauan.
“Ini target reshuffle kelihatan banget. Masa coba bisa bayangkan kalau surat edaran itu diberlakukan betul-betul, kalau harga Pertamax itu Rp 9.600 bukankah itu Pertamina bunuh diri? Anda lihat di Jalan Gondangdia, Shell Rp 8.950, pindah semua ke Shell karena bedanya Rp 2.200. Itu kan bodoh. Saya rasa orang bodoh pun nggak akan sampai sebodoh itu. Orang jahat bisa begitu. Jadi kelihatan banget motifnya apa,” terang dia.
Di tempat yang sama, Sudirman menambahkan, untuk memburu para mafia migas bukanlah tugas Kementerian ESDM tapi pihak yang berwenang. “Saya bukan polisi, bukan KPK, jadi tidak punya target untuk memburu rente,” kata Sudirman.

Anak usaha Pertamina (Persero), Pertamina Energy Trading Limited (Petral) secara resmi dibubarkan pada 13 Mei 2015. Menteri ESDM Sudirman Said menilai, langkah pembubaran Petral bukan hal yang luar biasa. Menurutnya, pembubaran tersebut memang harus dilakukan sebagai antisipasi menjamurnya mafia di sektor migas.
“Saya ditanya kok berani? Loh, kok nggak beraninya dari mana? Ini bukan sesuatu yang luar biasa, kalau mafia itu kan ter-organize, di mana tidak hanya regulasi, tapi politisi bayar keamanan, ini soal keberanian memberantas yang menyogok, menurut saya bukan hal luar biasa, modalnya penegaan (tega), ini sesuatu yang sederhana,” tegas dia di acara diskusi Energi Kita di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Minggu (17/5/2015).
Lebih jauh Sudirman menjelaskan, soal Petral merupakan hal yang sudah lama didiskusikan. Malah, sebelum dirinya diangkat menjadi menteri, pertanyaan awal yang dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah soal Petral.
Petral ini, kata Sudirman, sejak dipegang menteri zaman pemerintahan Presiden Soesillo Bambang Yudhoyono (SBY), masalahnya selalu gagal di kantor presiden (istana).

Baca Juga :  7 Air Hujan Ternyata Dapat Menyehatkan Loh, Apa Saja Manfaatnya? Yuk kita intip

“Itulah sebabnya saat saya dipanggil Presiden sebelum jadi menteri, pertanyaan pertama, gimana soal Petral, saya jawab, dulu soal Petral, selesainya di sini (di kantor presiden) presiden tidak setuju, jadi selesai di sini. Ini transaksi besar dan dikaitkan dengan politik,” ucap dia. Transaksi besar ini terbukti. Sudirman menyebut, sejak dibubarkannya Petral, Pertamina bisa menghemat USD 22 juta.
“Transaksi yang beredar tiap hari USD150 juta atau Rp 1,7 triliun per hari, kebutuhan impor minyak Pertamina, sejak dibubarkan efisien USD 22 juta atau Rp 250 miliar,” sebut dia.
Menurutnya, keputusan pembubaran Petral ini sama halnya dengan keputusan penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Yang perlu dilakukan adalah soal keberanian dan ketegasan.
“Subsidi BBM itu penyakit APBN yang puluhan tahun didiskusikan tapi tidak ada keberanian untuk menyelesaikannya, memang pahit, sakit, tapi ya memang harus dilakukan, tapi beliau bilang saya bukan presiden yang takut tidak populer,” jelas dia.

(Alfian M|detik)