AMY Terpilih Secara Aklamasi

BOGOR, TODAY – Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya memilih Ade Munawaroh Yanwar (AMY) secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat ( Jabar) periode 2015-2020. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor ini meneruskan tongkat kepemimpinan sang kakak Rachmat Yasin yang telah disepakati oleh 27 perwakilan Dewan Pimpinan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang ada di Jawa Barat. “Hasil ini diputuskan secara aklamasi yang kemudian disepakati oleh 27 perwakilan DPD se-Jawa Barat,” ujar wanita yang sebelumnya menjadi Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor itu. AMY yang juga tergabung dalam tim formatur menargetkan waktu 14 hari dalam menyusun kepengurusan dan mengakui ini merupakan tugas berat yang harus dipikulnya dalam mengarungi delapan Pilkada di Jawa Barat.. “Ini tugas berat yang harus saya jalani karena harus menjaga perolehan suara PPP di Jawa Barat dalam delapan pilkada. Tapi saya siap merealisasikan target dalam Pemilu 2019,”cetusnya. Terkait dualisme yang kini menulari PPP, AMY tidak mau ambil pusing dan yakin posisinya tidak akan terpengaruh dengan terbelahnya PPP menjadi kubu Romahurmuziy dan kubu Djan Faridz. Ade pun tak menampik jika pengaruh sang kakak, Rachmat Yasin ikut mendongkrak namanya dalam menjadi Ketua DPW PPP Jabar. Ade berdalih, nama besar dan pengaruh RY bisa terus menciptakan solidaritas PPP di Bumi Parahyangan. “Saya melihatnya ini lebih kepada rasa hormat yang barangkali menjadi pertimbangan mereka untuk memilih saya dan melanjutkan serta menjaga solidaritas partai,” dalihnya. Sementara itu, Ketua Umum PPP Romi Romahurmuziy yakin jika AMY mampu memimpin PPP Jabar dengan baik. “Saya restui AMY untuk menjadi pemimpin. Baik itu di DPW PPP Jabar maupun menjadi wakil bupati (wabup) Bogor untuk mendampingi Bupati Bogor Nurhayanti,” tegasnya. Seperti diketahui, AMY merupakan calon kuat untuk menjadi Wakil Bupati Bogor mendampingi Nurhayanti. Namun, langkahnya kini sedikit terganjal aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyebutkan wakil bupati Bogor harus diusulkan oleh partai koalisi sebanyak dua ke DPRD yang mengacu pada PP 49 tahun 2008. Sayangnya Koalisi Kerahmatan belum juga sepakat untuk mengusulkan nama F 2 karena beberapa partai anggota koalisi memiliki calon masing-masing.

Baca Juga :  DPRD Kabupaten Bogor Terbitkan Buku Emanberani