Alfian Mujani
KAMIS, 30 April 2015, Menteri PAN-RB Yudy Krisnandi telat 1 jam lebih ke acara lounching pelayanan terpadu online di kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor. Seharusnya acara dimulai jam 0.900, tapi gara-gara Menteri Yudy datang terlambat, acara baru dibuka jam 10 lebih, hampir jam 11. Hebatnya, sang menteri masih berteriak akan membuang pegawai Pemkot Bogor yang tak disiplin dan tidak cakap menjalankan tugas pelayanan sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Keterlambatan pejabat di Indonesia itu memang sudah biasa. Dan, yang terlambat tak pernah merasa bersalah, apalagi merasa berdosa. Tetapi kasus kerlambatan Menteri Yudy di acara yang menggembar-gemborkan nilai integritas, nilai kepatuhan, nilai disiplin bisa menjadi tragedi moral. Dia adalah contoh. Tetapi dia telah memberi contoh buruk dalam soal kedisiplinan. Jangan sampai gara-gara contoh buruk ini, konsep layanan terpadu yang dirancang sangat baik itu diplesetkan pelaksanaannya seperti yang sudah terjadi di beberapa daerah. Layanan terpadu itu mereka artikan: layanan tergantung pada duit. Layanan bisa cepat atau lambat tergantung pada berapa duit yang dibayarkan pemohon kepada pejabat publik.
