_MG_6870

BOGOR, TODAY – Komitmen pemerintah dalam memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu illegal, didukung oleh Universitas Nusa Bangsa (UNB) Bogor dengan merintis dan mempelopori Mata Kuliah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Fakultas Kehutanan UNB. Mata kuliah yang direncanakan berbobot 3 Satuan Kredit Semester (SKS) itu, mendorong bantuan auditor yang mampu menjaga manajemen hutan dengan baik. SVLK juga merupakan perwujudan good forest governance menuju pengelolaan hutan lestari. Permintaan atas jaminan legalitas kayu dalam bentuk sertifikasi dari pasar internasional, khususnya dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Australia. Sebagai bentuk “National Insentive” untuk mengantisipasi semakin maraknya p e r m i n t a a n skema sertifikasi legalitas kayu dari negara asing, seperti skema FSC, PEFC, dan lain-lain. “Sistem verifikasi legalitas kayu diterapkan di Indonesia ini untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan. Konsumen di luar negeri pun tidak perlu lagi meragukan legalitas kayu yang berasal dari Indonesia. Unit manajemen hutan tidak khawatir hasil kayunya diragukan keabsahannya. Industri berbahan kayu juga yakin akan legalitas sumber bahan baku kayunya sehingga lebih mudah meyakinkan para pembelinya di luar negeri,” papar Luluk. Ia menambahkan SVLK di Indonesia diakui dalam perdagangan hutan di dunia. Untuk menjamin kurikulum dan pelaksanaan Mata Kuliah SVLK, Fakultas Kehutanan menggelar Lokakarya “Potensi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu” Sebagai Mata Kuliah di Perguruan Tinggi” dengan melakukan tukar pikiran dengan berbagai pihak. Lokakarya ini juga didukung oleh Multistakeholder Forestry Programme, Indonesian Legal Wood, Kementerian Kehutanan dan UK Aid From British People. Lulusan di Fakultas Kehutanan juga akan mendapatkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Berbagai persiapan mulai dari modul, menyiapkan pengajar, mempersiapkan pengajaran ke mahasiswa hingga penyiapan sertifikasi dan status SKPI kini terus digodog oleh Fakultas Kehutanan UNB. Luluk menegaskan, pembelajaran mata kuliah SVLK tentu didukung mata kuliah lain sebagai instrumen. “Melalui mata kuliah ini diharapkan kita paham dalam upaya membangun alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien dan adil sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan pembalakan liar. Mahasiswa juga mengerti dan mendorong perbaikan tata kepemerintahan (governance) kehutanan Indonesia dan untuk meningkatkan daya saing produk kehutanan Indonesia,” jelasnya. Secara langsung atau tidak, melalui para akademisi ini juga akan didorong peningkatan daya saing produk perkayuan Indonesia, mereduksi praktek illegal logging dan illegal trading dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kekayaan hutan yang lestari.

Baca Juga :  Kabupaten Bogor Darurat Kepala Sekolah, Kadisdik : Faktor Purna Bakti

(Rifky Setiadi)