Untitled-11KEPALA Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Camelia Wilayat Sumaryana, menyatakan bahwa masyarakat kabupaten terancam gila massal dan rawan penyakit jiwa. Selain gangguan jiwa, Bogor juga terancam wabah ‘filariasis’ atau penyakit kaki gajah.

RISHAD NOVIANSYAH|YUSKA APITYA
[email protected]

Sesuai laporan Puskesmas ada 26 pasien jiwa yang berobat ke praktik pengobatan atlernatif ilegal di Ciseeng,” kata Kadinkes Kabupaten Bogor, Camelia Wilayat Sumaryana saat rapat koordinasi ter­batas bidang kesehatan di Cibi­nong, Jumat (26/6/2015).

Ia mengatakan, pasien penyakit jiwa dan kaki gajah semakin banyak di Kabu­paten Bogor. “Kecamatan yang paling banyak memi­liki pasien kesehatan jiwa dan kaki gajah ada di Kecamatan Cis­eeng, Tajur Halang, Klapanunggal, dan beberapa kecamatan yang jauh dari pusat kota,” katanya.

Sementara ke-26 pasien kesehat­an jiwa kini sudah mendapatkan pengobatan di Rumah Sakit Marzoe­ki Mahdi. Namun, kata dia, beber­apa pasien kesulitan mendapatkan pengobatan karena tidak memiliki administarsi yang lengkap. Persyaratan administrasi itu antara lain pasien tidak memiliki Kartu Keluarga (KK), Kartu Tan­da Penduduk (KTP) dan belum masuk program BPJS. “Pasien masih ada yang tel­antar dan belum tertangani dengan baik,” katanya.

Camelia mengatakan, pihaknya terus melakukan peningkatan koordinasi den­gan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bogor.

Sedangkan untuk menyelesaikan ka­sus pasien yang telantar, Dinkes akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dinkes juga melakukan upaya pence­gahan penyakit jiwa dan kaki gajah dengan melakukan sosialisasi, mulai dari tingkat kecamatan, puskesmas, pelatihan hingga distribusi obat.

Camelia mengatakan obat sudah didis­tribusikan kepada Puskesmas untuk pence­gahan penyakit kaki gajah di Kabupaten Bogor. “Kalau ada tanda-tanda pasien kaki gajah ‘filariasis’ minum obat karena bisa mencegah penyakit itu,”katanya.

Ia mengatakan, Dinkes akan melaku­kan kegiatan pelaksanaan pencegahan penyakit kaki gajah mulai dari pencanan­gan, pelaksaan, ‘sweeping’ pemantauan kejadian hingga cakupan kejadian yang akan selesai hingga tahun 2015.

Peran serta lintas sektoral OPD Ka­bupaten Bogor juga dibutuhkan untuk melakukan pencegahan penyakit jiwa dan kaki gajah.

Diskominfo, Yansos Setda, BPPKB, rumah sakit, kecamatan, desa dan TNI/Polri akan membantu untuk sosialisa­si, pengawasan, dan evaluasi program Belkaga. “Saya sangat berharap kepada Bappeda bisa memastikan pendanaan op­erasional untuk program Belkaga selama lima tahun,” katanya.

Rumah sakit juga diimbau untuk tidak menolak pasien kaki gajah yang mengala­mi keluhan kesehatan setelah minum obat penyakit ‘filariasis’ atau kaki gajah.

Sementara itu, Bupati Bogor Hj Nurhayanti telah menyatakan akan men­sukseskan bulan eliminasi penyakit kaki gajah di kabupaten berpendduk 5,3 juta jiwa ini. “Kami sudah koordinasikan den­gan seluruh muspika di Kabupaten Bo­gor,” kata dia.

Dipicu Beban Ekonomi

Jumlah penderita gangguan jiwa (orang gila) di Bogor terus meningkat. Beban hid­up yang semakin berat, sementara kondisi perekonomian yang tak stabil karena ke­naikan harga BBM dan kebutuhan pokok, menjadi salah satu penyebab banyak war­ga yang stres hingga gila massal.

Selain perkara ekonomi, ada faktor lain pemicu stres adalah interpersonal, pendidikan, dan asmara. Menurut data dari Rumah Sakit Marzoeki Mahdi (RSMM), per Oktober 2014 tercatat sebanyak 450 orang pasien gangguan jiwa berat dirawat. Jumlah ini meningkat dibandingkan data Oktober 2013 yang jumlahnya 231 pasien. Secara medis, umumnya pasien gangguan jiwa berat yang dirawat menderita skizo­pernia, gangguan skizonpal, psikotik akut dan sementara.

Sementara itu, dari segi usia, usia produktif mulai dari 20 tahun mendomi­nasi terkena gangguan jiwa. Dengan be­ragam penyebab, pasien gangguan jiwa di usia produktif ini akan terus berobat di rumah sakit jiwa hingga usia senja.

Data dari Kemenkes RI menyebutkan, masalah gangguan kesehatan jiwa berupa gangguan kecemasan dan depresi pada orang dewasa secara nasional mencapai 11,6 persen. “Situasi ekonomi yang tidak menentu, ini berlaku bagi pengusaha-pen­gusaha yang kini sedang mengalami krisis keuangan. Kalau masyarakat kecil lebih banyak dimobilisasi oleh faktor beban ke­butuhan, sembako yang naik terus hargan­ya. Beragam lah, kebanyakan faktor eko­nomi,” kata Pakar Psikologi Universitas Indonesia (UI), Dewi Arimbi, kemarin. (*)