JAKARTA, TODAY — Pemerintah bersama otoritas di sektor keuangan, tengah memaÂtangkan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK). Dalam waktu dekat, RUU JPSK ini akan diserahkan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) ke DPR.
Pembentukan RUU JPSK yang nantinya akan disahkan menjadi UU JPSK ini, sebagai protokol antisipasi jika terjadinya krisis di sektor keuangan. “RUU JPSK sudah di meja Sekneg. Dalam waktu dekat akan dikirim presiden ke DPR. Jadi saya merasa respons pemerintah menyiapkan UU JPSK sesuai haÂrapan kami,†kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, di kantor perwakilan BI DKI Jakarta, Jl Juanda No.28, Jakarta, Senin (22/6/2015).
Dia menjelaskan, saat ini kondisi perekoÂnomian global masih belum kondusif. Selain normalisasi kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) yang akan menaikÂkan tingkat suku bunganya, situasi ekonomi Yunani juga tengah tertekan karena tidak mampu membayar utang-utangnya. Dalam 3 hari terakhir, dana keluar dari bank di Yunani mencapai USD 2 miliar.
“Justru saya melihat kemarin ada proposal dari utang Yunani yang tidak ada titik temu, sebetulnya kalau YuÂnani mau menerima (restrukturisasi utang), bisa terseÂdia dana sampai 7,2 miliar euro, itu bisa untuk dipakai memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo akhir Juni. Akhir pekan lalu terlihat ada satu ketidaksepahaman. Jadi hari ini masih akan ada pembicaraan akhir tentang bagaimana Yunani menyikapi itu,†jelas Agus.
Menurut Agus Marto, bila masalah di Yunani tidak segera teratasi, bisa berdampak pada perekonomian global termasuk Indonesia. Meski demikian, Agus meyaÂkini, Indonesia masih akan tetap bisa bertahan dengan hantaman krisis global. BI sudah mengantisipasi berbÂagai risiko termasuk pendalaman pasar keuangan.
“Kami sudah ikuti sejak 2011 gejolak yang ada di YuÂnani, berdampak pada negara berkembang, saya tegaskan Indonesia sudah mengantisipasi hal itu dan kami yakin bahwa nilai tukar tetap akan terjaga stabilitasnya meski kami lihat sampai dengan pekan lalu depresiasi ada dikiÂsaran 7,5% year to date, tapi dibanding Basil 16%, Turki 15%, dan Indonesia kondisinya sama dengan Malaysia, jadi akan bisa terlewati kondisi ekonomi, masih dapat diÂkatakan baik,†tandasnya.
Uang Lebaran
Sementara itu, BI juga telah mempersiapkan kebutuÂhan uang untuk bulan puasa dan lebaran 2015 sebesar Rp 119 triliun-Rp 125 triliun. Bagi masyarakat Jakarta yang ingin menukar uang, bisa datang langsung ke lapangan Monas mulai 17 Juni hingga 15 Juli 2015.
Direktur Departemen Pengelolaan Keuangan BI Dian Karmila menyebutkan, BI telah bekerjasama dengan 14 bank untuk mempermudah masyarakat menukar uang untuk kebutuhan puasa dan lebaran tahun ini.
“Mulai 17 Juni-15 Juli, ada 14 bank, bagi masyarakat yang ingin menukarkan silakan datang langsung ke MoÂnas,†kata dia saat ditemui di Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta, Jl Juanda No.28, Jakarta, Senin (22/6/2015).
Dia menyebutkan, bank-bank tersebut adalah Bank Mandiri, BNI, BRI, DKI, BTN, Bank Jabar Banten, BCA, CIMB Niaga, Bank Permata, BII, Bank Mega, BNI Syariah, Bank Muamalat, dan Bank Syariah Mandiri.
Masyarakat sudah bisa menukar uang di Monas sejak pukul 09.00-14.00 WIB. “Di Monas sudah ada 14 bank, buka jam 9 pagi sampai jam 2 siang,†ungkapnya.
Dian menyebutkan, BI membatasi jumlah penukaran uang, masing-masing hanya bisa menukar uang maksiÂmal Rp 3,7 juta. “Per orang Rp 3,7 juta, Rp 20.000 1 pak, itu Rp 2 juta, Rp 10.000 1 pak, Rp 1 juta, Rp 5.000 1 pak, Rp 500 ribu, Rp 2.000 1 pak, Rp 200 ribu,†rincinya.
Selain menukar di Monas, Dian menyebutkan, maÂsyarakat juga bisa mendatangi langsung kantor bank maÂsing-masing. BI bekerjasama dengan 11 bank yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Bank Permata, BCA, Panin, BTN, BJB, DKI, dan BII.
“Bisa juga penukaran di bank masing-masing. Kalau liÂbur, kita libur juga, di PRJ juga buka dari tanggal 1 Juni-30 Juni penukaran uang, jam 2 siang sampai 9 malam, BI buka stand,†pungkasnya.
(Alfian M|detik)
