JAKARTA, TODAY — Kabar gembira untuk masyarakar menengah bawah pengguna gas melon kemasan 3 kg. Pemerintah kini sedang menyiapÂkan aturan baru untuk memperketat peredaran gas melon agar tak jatuh ke tangan orang kaya dan para spekulan.
“Akan selalu terjadi keributan soal elpiji bersubsidi, kan. Nah kita lagi berbicarakan bagaimana solusinÂya,†kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said di kantor KESDM, Jakarta, Minggu (31/5/2015).
Sudirman telah menjalin komuÂnikasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos). Usulannya adalah meÂmastikan hanya masyarakat yang tidak mampu dapat mengkonÂsumsi elpiji 3 kg. Caranya melalui kartu khusus.
Kartu ini nantinya tidak hanya bisa digunakan untuk membeli elpiji 3 kg. Namun juga untuk pembelian pupuk dan lain sebagainÂya. “Kita menggunakan platform, bagaimana satu disparitas harga satu ketika dihilangkan, adalah dengan cara subsidinya diberikan leÂwat kartu dan uang kartu itu dipakai untuk ke Puskesmas, beli gas dan beli pupuk. jadi itu akan ke sana,†terang Sudirman.
Dimungkinkan masyarakat di luar lingkÂup kartu tersebut hanya bisa mengkonsumsi elpiji 12 kg yang sudah tidak lagi disubsidi. Kembali pada esensinya, subsidi hanya unÂtuk masyarakat tidak mampu. “Dengan begitu harga pasar tidak ada perbedaan, tapi subsidinya jatuh bukan lewat PerÂtamina, tapi langsung ke orang yang harus mendapatkannya. Orang itu mendapat cash dari pemerintah untuk menopang kekuranÂgan,†tegas Sudirman.
Pemerintah masih butuh sedikit waktu untuk mematangkan kebijakannya. Agar saat kebijakan dikeluarkan, masyarakat dapat segera beradaptasi.
“Elpiji tertutup itu adalah approach yang sedang juga coba terus. Tapi tadi bagaimana caranya hilangkan disparitas harga pada satu titik. Mungkin perlu waktu sedikit lagi. Tapi datanya sedang kita terus kaji supaya akurasinya lebih tepat,†ujarnya.
Semangat Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengebut proyek infrastruktur energi di tanah air untuk menÂgakhiri krisis energi memang butuh dana tak sedikit. Dalam 5 tahun ke depan, RI butuh Rp 4.150 triliun untuk proyek energi.
Mengutip data Kementerian ESDM, Minggu (31/5/2015), dalam 5 tahun ke deÂpan pemerintah menganggarkan Rp 150 trilÂiun dari APBN untuk percepatan kedaulatan energi nasional.
Selain itu, untuk mendukung ketahanan energi tersebut, Kementrian ESDM juga menargetkan investasi sektor energi dari swasta nasional sebesar Rp 4.000 triliun hingga 2019 mendatang.
Besaran investasi tersebut diproyeksiÂkan untuk pembangunan pembangkit listrik sebesar Rp 1.100 triliun, sektor energi baru terbarukan (EBT) Rp 500 triliun, sektor hulu Migas Rp 1.200 triliun, sektor hilir Migas Rp 600 triliun, serta sektor mineral dan batubaÂra Rp 600 triliun.
Dalam target 54 bulan ke depan, pemerÂintahan bertekad mengurangi ketergantunÂgan pada energi fosil dengan menaikan porsi energi terbarukan sebesar 25% dari konsumsi energi nasional, efisiensi energi hingga 10% pada 2019.
Dalam bidang kelistrikan, pemerintah berambisi membangun pembangkit sebesar 42.000 MW sekaligus industri pendukung dan kandungan lokal kelistrikan.
Sementara dalam pembangunan sektor Migas, pemerintah terus melanjutkan perÂcepatan pembangunan kilang minyak, meÂnambah konsumsi biofuel, konversi BBM ke gas, serta memperbaiki tata kelola gas yang meliputi alokasi, harga, dan tata niaga gas.
Di sisi lain, pemerintah juga tetap melanjutkan hilirsasi industri tambang serta konsolidasi industri tambang untuk penyeÂhatan pasar.
Di luar target dalam 54 bulan terseÂbut, Kementrian ESDM menyusun capaian jangka pendek dalam 6 bulan ke depan, dan target jangka panjang dalam kurun waktu 54 bulan ke depan.
Dari data Kementrian ESDM, 6 bulan pertama dimulai dengan mengurai sumÂbatan, penguatan kepemimpinan, pelibatan stakeholder, transparansi ketputusan, konÂsolidasi energi, dan pemetaan perencanaan.
Mengadopsi India
Pemerintah memang sedang menconÂtek India untuk membatasi orang mampu menggunakan elpiji kemasan melon.. Cara itu dilakukan karena makin marak pengÂguna elpiji non subsidi menggunakan elpiji bersubsidi.
Pelaksana tugas Direktur Jenderal MinÂyak dan Gas Bumi Kementerian Energi SumÂber Daya Mineral (ESDM), I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, pemerintah India telah berhasil menertibkan penyaluran elÂpiji bersubsidi, sehingga tepat sasaran diÂgunakan masyarakat yang berhak. “Acuan program ini ke India, dan berhasil. Jadi menÂyontek India,†kata Wiratmaja.
Wiratmaja mengatakan, sebelum India menertibkan penyaluran elpiji subsidinya, kondisi penyaluran elpiji di India tersebut sama semrawutnya dengan Indonesia. “InÂdia persis seperti kita dan orang beli elpiji ngantre,†ujar Wiratmaja.
Ia menuturkan, program pengendalÂian tersebut berupa subsidi langsung, renÂcananya diintegrasikan pada Kartu IndoneÂsia Sejahtera (KIS).
“Mereka (India) pakai kartu kendali itu. Subsidi langsung ini idenya memberi subsidi langsung ke masyarakat lewat kartu subsidi langsung. Sedangkan kita diskusikan apakah bisa digabung dengan kartu Indonesia seÂjahteranya Presiden,†tutur Wiratmaja.
Wiratmaja menambahkan, pemberian subsidi langsung melalui KIS akan lebih teÂpat sasaran karena yang mendapat KIS maÂsyarakat kurang mampu. “Karena jumlah pengguna elpiji lebih banyak dari KIS itu,†kata Wiratmaja.
Program tersebut akan diujicobakan pada Juni 2015, di Bali dan Batam. Wilayah tersebut dipilih karena terisolasi dengan provinsi lain, sehingga bisa terukur perubaÂhannya setelah program tersebut dijalankan. “Rencananya Juni mulai pilot project masih on schedule di satu tempat,†kata Wiratmaja.
Sementara itu, Himpunan Wirawasta dan Pengusaha Minyak dan Gas (Hiswana) Bogor sejak awal bulan ini telah melakukan penambahan 20 persen dari pasokan gas.
Ketua Hiswana Kota Bogor, Bahriun mengatakan, per bulannya pasokan di Bogor sebanyak 4.120.000 tabung gas elpiji 3 kilo. “Dan sudah kita lakukan penambahan fakulÂtatif sebanyak 20 persen,†ujarnya, kemarin.
Dia mengatakan, penambahan tersebut akan didistribusikan kepada 90 agen gas, yakni 75 agen di Kabupaten Bogor dan 25 agen di Kota Bogor. Menurutnya, penamÂbahan ini bersifat insidentil, artinya hanya dilakukan untuk bulan ini akibat terjadinya kelangkaan.
Bahriun menjelaskan, kelangkaan gas sekarang ini disebabkan pemakaian gas yang melebihi batas pasokan. “Misalnya hari Sabtu dan Minggu banyak wisatawan yang datang ke Bogor,†katanya.
(Yuska Apitya Aji)