tumpal-panjaitan

BOGOR TODAY – Ketua Aso­siasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo) Kota Bogor Tumpal Panjaitan, mengakui, ada intervensi dari sejumlah oknum di Pemkot Bogor dalam proses lelang proyek infrastruktur di Unit Layanan Pengadaan (ULP).

“Ini merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang,” kata dia.

Tumpal mengatakan, tak seharusnya ada campur tan­gan dalam urusan proyek lelang, karena ULP dibentuk dengan dasar untuk mence­gah adanya intervensi atau campur tangan pihak yang berkepentingan. Hal itu un­tuk mencegah tindakan yang menguntungkan sebagian orang atau yang sering dise­but KKN.

BACA JUGA :  Delman di Bantul Terperosok ke Parit 3 Meter, Diduga Kuda Tak Bisa Dikendalikan

“ULP itu mandiri. Jika su­dah ada disposisi seperti ini, makan sudah tidak fair. Arti­nya proses lelang selama ini ti­dak benar. Karena tadi, ada ke­cenderungan menguntungkan sebagian pihak,” bebernya.

Dia khawatir, Balaikota Bogor sudah disusupi oleh orang-orang tertentu sehing­ga berani mengambil kebi­jakan salah kaprah tersebut. Karena berkaca dari walikota sebelumnya (Diani Budiarto 2005-2014), tidak pernah ada kejadian seperti ini. “Saya khawatir walikota malah tidak mengerti jasa konstruksi,” te­gasnya.

BACA JUGA :  DPRD Desak Pemkot Selesaikan Masalah Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Bogor

Kalau kondisi masih dibi­arkan, Tumpal mengancam akan melakukan demo besar-besaran. “Makanya, komit­men untuk membangun Kota Bogor kami pertanyakan. Sejak awal saya melihat ban­yak kebijakan yang berubah-rubah. Inkonsistensi tersebut justru buruk. Makanya waliko­ta jangan tipis kuping,” beber­nya. “Hingga saat ini kami tak pernah diajak dialog. Pantas saja silpa APBD terus melim­pah, lantaran proses lelang di ULP yang telah disusupi,” pungkasnya.

(Guntur Eko W)

============================================================
============================================================
============================================================