Opini-2-Firdaus

JOPI Peranginangin pada 23 Mei 2015, setelah menonton band Navicula yang mendukung kampanye sebuah organisasi lingkungan hidup, dibunuh. Siapa sebenarnya Jopi Peranginangin? Kenapa dia dibunuh?

Oleh: FIRDAUS CAHYADI,
Aktivis Lingkungan

Jopi–begitu ia akrab di­panggil–adalah seorang aktivis lingkungan hidup. Ia pernah bekerja ber­sama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan Greenpeace. Sejak Januari 2015, ia menjabat juru kampanye dan kepala proyek riset perizinan kebun sawit di Sawit Watch.

Akhir-akhir ini Jopi dikabar­kan sedang menginisiasi pene­litian tentang peraturan daerah (perda) untuk mencegah korup­si di perkebunan sawit yang ker­ap muncul tanpa proses. Proyek itu dilakukan selama setahun di Kalimantan Utara dan Sulawesi Tengah. Hasil penelitian ren­cananya akan diterbitkan se­belum Juli 2015. Sayang, belum sempat hasil penelitian itu diter­bitkan, Jopi telah dibunuh.

Entah sebuah kebetulan atau tidak, pada awal Mei, seorang pejabat negara yang sangat dekat dengan kekuasaan men­gatakan bahwa sawit harus di­proteksi pemerintah sehingga, apabila ada lembaga atau ke­menterian, bahkan LSM (lem­baga swadaya masyarakat), yang menghambat perkembangan in­dustri sawit nasional, mending dibolduser saja.

Apakah pembunuhan Jopi hanya sebuah peristiwa krimi­nal biasa atau terkait dengan pernyataan pejabat yang akan membuldoser pihak-pihak yang mengganggu perkebunan sawit? Jawaban dari pertanyaan itu ber­gantung pada sebuah proses hu­kum yang jujur, transparan, dan adil atas kasus pembunuhan Jopi.

Terlepas dari apakah pem­bunuhan Jopi ada kaitannya dengan pernyataan keras sang pejabat kepada pihak-pihak yang mengkritik perkebunan sawit atau tidak, yang jelas upa­ya untuk membuldoser aktivis lingkungan hidup sebenarnya sudah lama terjadi di negeri ini.

Ini konsekuensi logis dari model pembangunan yang kini sedang menjadi arus utama dan didukung para pengambil kepu­tusan di banyak negara, baik negara-negara maju maupun berkembang. Model pembangu­nan itu adalah memaksimalkan keuntungan korporasi dengan mengeluarkan biaya sosial dan lingkungan hidup dari keseluru­han proses produksinya. Biaya sosial dan lingkungan hidup itu nantinya akan dibebankan ke­pada negara dan masyarakat. Korporasi cukup memberikan sedikit uang untuk memoles citranya sehingga tetap diterima oleh masyarakat.

Dipertahankannya model pembangunan seperti tersebut di atas menjadi ancaman bagi aktivis lingkungan hidup. Se­bab, model pembangunan itu mengharuskan negara dan juga korporasi membuldoser suara-suara kritis aktivis lingkungan dan masyarakat yang mempro­tes aktivitas perusahaan.

Jika demikian, sebenarnya, bila ingin menghentikan upaya membuldoser aktivis lingkun­gan hidup, kita harus menga­walinya dengan menghentikan model pembangunan yang merusak alam. Sebab, keduanya adalah dua sisi mata uang yang sama. Jika negara yang seharus­nya melindungi keselamatan warganya memilih untuk mem­buldoser aktivis lingkungan hidup dan di sisi lain membiar­kan terus model pembangunan yang merusak alam, itu sama saja dengan upaya bunuh diri secara ekologis. Hal seperti ini seharusnya segera disadari oleh Presiden Jokowi. (*)