38Reshuffle-tanjabtimJAKARTA, TODAY — Presiden Joko Widodo meminta masu­kan dari sejumlah pakar eko­nomi terkait rencana reshufle kabinet. Mereka diundang ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2015).

Diskusi antara Presiden dengan para pakar eko­nomi ini ber­langsung seki­tar pukul 11.00 WIB. “Tadi ada sekitar 15 orang,” ujar ekonom Atmajaya Prasetyan­toko saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2015) seki­tar pukul 13.25 WIB.

Prasetyantoko mengatakan, Presiden Jokowi ingin mendapat­kan masukan di bidang eko­nomi secara luas. Pakar yang diundang berasal dari berbagai bidang. “Ada pengamat pasar modal, pengamat industri, pengamat makro. Jadi perspektifnya cukup luas,” ujar Prasetyantoko. “Saya pribadi meny­oroti pemerintah harus meyakinkan tren penurunan ini tidak berlanjut. Dan kemudian soal stabilisasi ekonomi, ha­rus ada upaya yang meyakinkan,” tam­bahnya.

Selain Prasetyantoko, para pakar yang hadir antara lain Arif Budimanta, Destry Damayanti, Imam Sugema, dan Hendri Saparini.

Pembusukan di Internal

Mendagri Tjahjo Kumolo melapork­an menteri yang menjelekkan Presiden Jokowi ke RI-1. Pada saat bersamaan, di internal elite PDIP beredar teks mirip transkrip diduga percakapan seorang menteri.

Menteri BUMN Rini Soemarno menanggapi beredarnya transkrip ‘curhat’ yang beredar. Dalam keteran­gan tertulisnya, Rini membantah tran­skripsi yang dianggap menghina pres­iden itu, pernyataan dia. “Sepatutnya dalam bulan suci Ramadhan ini kita semua tidak semestinya memfitnah orang,” ujar Rini, Senin (29/6/2015).

Menurut Rini bahasa yang ada dalam transkripsi tersebut bukanlah bahasa yang biasa dipakai dirinya sehari-hari. Dia menegaskan, anggota kabinet wa­jib tetap menjaga martabat dan kehor­matan presiden. “Bagi saya adalah mut­lak untuk mematuhi dan menghormati presiden sebagai atasan saya,” tutur Rini.Isu seorang menteri yang menjelek-jelekkan Presiden Jokowi ini dilontar­kan Mendagri Tjahjo Kumolo, Minggu (28/6). Isu itu terus bergulir membola salju hari ini. Namun hingga saat ini Tjahjo enggan mengungkap sosok men­teri tersebut.

Berikut bunyi teks tersebut: “Ka­lau memang saya hrs dicopot, silakan! Yg penting presiden bisa tunjukan apa kesalahan saya dan jelaskan bahwa atas kesalahan itu, saya pantas dicopot! Belum tentu juga Presiden ngerti, apa tugas saya. Wong presiden juga nggak ngerti apa-apa.”

Baca Juga :  15 Atlet NPCI Diguyur Bonus Oleh Pemkab Bogor

Di bagian bawah teks tertulis nama seorang menteri perempuan dan tang­gal 3 Juni 2015. Juga ada keterangan ‘ha­sil rekaman’ di teks tersebut.

Tjahjo Kumolo sudah melaporkan menteri yang mengatai Presiden Jokowi langsung ke RI-1. Tanda tanya publik pun semakin besar, tak sedikit men­duga ada kepentingan politik di balik manuver Mendagri yang juga orang ke­percayaan Ketum PDIP Megawati Soek­arnoputri itu.

Sebelumnya publik bertanya-tanya siapa sosok menteri itu. Kini pertan­yaan melebar menjadi kenapa nama menteri itu terus dirahasiakan, dan se­benarnya kata-kata makian seperti apa yang disampaikan menteri tersebut soal Presiden Jokowi? “Kalau saya yang ngomong nggak seru,” kilah Tjahjo saat ditanya wartawan di Kantor Kemendag­ri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Wajar saja pertanyaan-pertanyaan besar itu muncul. Apalagi tanpa men­gungkap bukti apa yang dimiliki, Tjahjo sudah melaporkan menteri yang ditu­dingnya nakal itu ke Presiden Jokowi. “Yang jelas adalah saya sebagai Mendag­ri tadi pagi saya sampaikan pada Pres­iden, siapa yang hina Presiden,” kata Tjahjo.

Tak biasa juga menteri saling mel­aporkan ke presiden. Barangkali ini juga sejarah baru di Indonesia ada men­teri yang secara terbuka saling melapor­kan. Sekadar pembanding saja, anggota DPR saja tidak bisa saling melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan, isti­lah masa ‘jeruk minum jeruk’ diterap­kan di gedung parlemen.

Yang membuat heran adalah Tjah­jo melontarkan bola panas itu setelah buka bersama di kediaman Menko PMK Puan Maharani yang tak lain adalah pu­tri Ketum PDIP Megawati Soekarnopu­tri. Setelah Tjahjo melempar bola panas, elite PDIP pun saling bersahut-sahutan meminta menteri tersebut di­pecat. Elite PDIP seperti sedang men­golah isu menteri yang mengatai Jokowi itu semakin panas dan misterius. Sulit untuk tidak menerka ada unsur politis dibalik manuver ini.

Benar saja hanya sehari isu digulir­kan, para menteri sudah resah. Bahkan sudah tak peduli kalimat makian ma­cam apa yang diarahkan ke Jokowi, tapi seolah para menteri saling bertanya siapa sebenarnya yang berani melawan Presiden.

Baca Juga :  Sambut Hari Kosmetik, Kemenperin Gelar Pameran di Bogor

Agar suasana tenang dan melegakan menteri yang merasa benar, tak sedikit yang meminta Tjahjo mengungkap sia­pa nama menteri yang mengatai Jokowi itu. Namun Tjahjo bergeming, dia tak mau membuka rahasia itu.

Kalau memang Tjahjo punya bukti, apa salahnya nama menteri berikut buktinya diungkap. Kalau memang penghinaan lambang negara tentu ada aturan yang jelas termasuk pidananya. Karena itu posisi Tjahjo yang masih merahasiakan nama menteri dan buk­tinya masih jadi tanda tanya besar, demikian juga tentang respons seragam elite PDIP yang terus mendorong men­teri yang dianggap nakal itu direshuffle.

Mengenai siapa menteri yang diang­gap berani melawan Jokowi itu sudah bukan jadi tanda tanya besar lagi kare­na selain Jokowi dan Mendagri, para elite PDIP juga sudah tahu persis.

Soal reshuffle, Menteri Kelau­tan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengatakan memang ada yang be­lum sinkron di kabinet. “Nggak tahu, belum tahu,” ujar Susi soal menteri yang menghina Jokowi saat ditemui wartawan usai rapat bersama Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2015).

Susi sendiri menilai, kesolidan Kabi­net Kerja yang dipimpin Jokowi saat ini sudah berjalan bagus. Meski diakuinya masih ada beberapa yang belum ter­koordinasi dengan baik. “Saya pikir ba­gus. Ada beberapa yang kurang tersink­ron, tapi kan bisa diperbaiki saya pikir,” kata Susi. “Kalau diperlukan oleh Pres­iden ya harus dilakukan. Kalau Pres­iden anggap perlu,” imbuhnya soal re­shuffle.

Susi mendukung dilakukan reshuf­fle untuk meningkatkan kinerja kabi­net. Dia menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle kabinet ke Presiden Jokowi.

“Saya mengerjakan kelautan sebisa saya, semampu saya. Kalau memang harus direshuffle ya memang perlu ya harus. Untuk perbaikan kenapa tidak. Itu kan hak prerogatif presiden,” tam­bah Susi.

(Yuska Apitya Aji/dtk)