bpCIBINONG, TODAY — Angka kematian bayi dan ibu saat persalinan di Kabupaten Bo­gor, Provinsi Jawa Barat masih tinggi. Buruknya penanganan medis ditambah minimnya jumlah Sumber Daya Medis (SDM) membuat proses kela­hiran jadi ancaman bagi warga pedesaan.

“Tahun ini yang terdata su­dah mencapai 216 bayi dan 77 jiwa ibu meninggal saat proses melahirkan,” kata Kadinkes Kabupaten Bogor, Camalia Wilayat Sumaryana, Selasa (7/7/2015).

Pihak Dinkes, kata dia, sudah melaku­kan berbagai upaya untuk menekan an­gka kematian bayi dan ibu melahirkan itu melalui program kader ibu dan anak di 417 desa.

Melalui program kader ibu dan bayi desa tersbeut, kata dia, tidak hanya menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Tetapi juga ada empat pintu cara keluar dari kematian ibu.

Baca Juga :  Proyek Miliaran Rupiah Tegar Beriman Semrawut, Warganet : Proyek Bancakan

Pertama, melalui status kesetaran ‘gender’ yang diberikan kepada perem­puan. Kedua, melalui Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi. Ketiga, dengan persalinan yang bersih dan aman oleh tenaga yang kompeten di bidangnya.

“Sedangkan pintu strategis ke empat adalah penerapan Pelayanan Obstetri Neo­natal Emergensi Dasar (Poned) yang meru­pakan upaya terakhir untuk mencegah ke­matian ibu saat melahirkan,” katanya.

Camalia mengatakan pula bahwa ma­syarakat akan diajarkan untuk mengeta­hui perencanaan dalam melahirkan, se­hingga bisa menyelamatkan bayi dan ibu saat persalinan.

Walaupun program kader bayi dan ibu tingkat desa sudah berjalan dengan baik, kata Camalia, namun tetap saja ma­sih ada kejadian kematian bayi dan ibu melahirkan yang belum bisa terdata kare­na hubungan tidak sah. “Bahkan sampai di proses oleh penegak hukum,” katanya.

Baca Juga :  Jatuh Terpeleset, Warga Kampung Salabentar Bogor Tewas Usai Tertabrak Mobil

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupat­en Bogor, Ade Ruhandi mengatakan, pro­gram Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kesehatan masyara­kat sudah bagus.

Tetapi, kata dia, personel rumah sakit seperti dokter, bidan, perawat, apoteker, dan lainnya setidaknya harus bekerja ses­uai bidangnya untuk menyelamatkan ma­syarakat Kabupaten Bogor. “Khususnya menyelamatkan bayi dan ibu saat mela­hirkan,” katanya.

Jadi, kata dia, personel rumah sakit tidak boleh bekerja menangani proyek bidang pembangunan fasilitas kesehatan, karena bisa mengurangi kinerja pelay­anan Dinas Kesehatan. “Kalau beban itu diserahkan kepada ahlinya pasti program unggulan Bupati Bogor di bidang kesehat­an akan tercapai,” katanya.

(Rishad Noviansyah|Yuska)