BOGOR TODAYÂ – Pengamat kependudukan dan demografi Universitas Indonesia (UI), Rudiantara, mengatakan, Pemkot dan PemÂkab Bogor dalam lima tahun terakhir menÂjadi kawasan ekstradisi Pekerja Seks KomerÂsil (PSK) dari luar Jawa Barat. Tak heran jika Disdukcapil Kota Bogor kebanjiran pengaÂjuan KTP baru yang didominasi wanita penÂgangguran.
“Mau pindah ke Bogor tanpa pekerjaan tetap. Jelasnya, ada indikasi banyak wanita yang kerja serabutan, bisa jadi mereka adaÂlah Pekerja Seks Komersil (PSK) yang belum punya pegangan kerja tetap,†kata dia.
Pantauan di lokasi, berkas pengajuan KTP baru di Dinas Kependudukan dan CataÂtan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor melejit dari hari biasanya.
Kabid Kependudukan, Disdukcapil Kota Bogor, Agus Suparman mengatakan, peÂlayanan untuk kali ini memang sedikit diÂbatasi. Akan tetapi untuk perekaman E-KTP pihaknya tutup diatas pukul 16:00 WIB. “Mulai Senin berkas yang masuk sudah ada 800, sehingga kami tidak bisa menampung semuanya. Pada hari biasa pembuatan KTP mencapai 400 sampai 500 berkas,†kata dia.
Agus memprediksi, membludaknya berkas ini dikarenakan dampak sehabis liÂbur idul fitri, perharinya bisa mencapai dua kali lipat lonjakannya. “Kami terus mengerÂjakan berkas yang telah masuk. Saya tegasÂkan hingga saat ini blanko KTP belum juga datang,†ujarnya.
Sambungnya, untuk masyarakat yang belum mempunyai KTP tapi melakukan pemÂbuatan paspor sudah ada pembicaraan denÂgan pihak Imigrasi Kota Bogor. “Kalau tidak ada KTP diberikan keterangan sementara, sehingga mereka bisa mendapatkan paspor. Syaratnya yang mendapatkan surat keteranÂgan sudah direkam datanya untuk E-KTP,†tandasnya. “Dewan melalui Komisi A sudah berkunjung ke Kemendagri dan mereka meÂnanyakan tentang blanko itu. Ternyata blanko tidak bisa pengadaannya melalui APBD. Jadi pihaknya menunggu sampai beres lelang,†bebernya.
(Rizky Dewantara)
