Untitled-10JAKARTA TODAY – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan hasil te­muan atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tert­entu (PDTT) atas kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 mendatang dinyatakan belum dapat mendukung selu­ruh penyelenggaraan Pilkada 2015.

Hasil temuan tersebut disampaikan Anggota BPK bidang Politik, Hukum dan Keamanan Agung Firman dihadapan pimpinan DPR, dan fraksi. Ketua BPK Harry Azhar Aziz nampak hadir dalam penyampaian hasil audit itu. Agung men­gatakan, audit ini dilakukan dengan ruang lingkup pemeriksaan pada kesiapan pe­nyediaan anggaran, sumber daya manu­sia, kesiapan KPU, KPUD, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), 269 daerah, Kementeri­an Dalam Negeri dan Mahkamah Konstitu­si. “BPK menyimpulkan ketersediaan ang­garan belum diyakini dapat mendukung seluruh penyelenggaraan Pilkada 2015,” ucap Agung, Senin (13/7/2015).

Baca Juga :  Serem di Cirebon Ada Museum Santet

Tidak hanya itu, melalui temuan BPK, Agung mengatakan ketersediaan sumber daya manusia termasuk aspek kelemba­gaan atau infrastruktur yang dibutuhkan Pilkada juga belum diyakini dapat men­dukung seluruh penyelenggaraan tahapan pilkada serentak 2015 nanti.

Diketahui, audit atas kesiapan pe­nyelenggaraan Pilkada ini diminta DPR kepada BPK pada tanggal 21 Mei 2015 lalu melalui Surat Ketua DPR Nomor PW/0706/ DPR/RI/V/2015.

Sementara itu, Ketua BPK Harry Azhar Aziz mengatakan BPK siap untuk mem­berikan penjelasan konkret mengenai data-data yang telah disampaikan tadi.

Baca Juga :  PAN Dorong Pakai Vaksin dalam Negeri

Mantan politikus Partai Golkar ini pun menyerahkan seluruhnya kepada DPR un­tuk menggunakan temuan tersebut dan dalam mengambil keputusan politiknya. “Silakan DPR untuk analisis karena kepu­tusan politis ada di tangan mereka bersa­ma pemerintah,” ucapnya.

Menanggapi temuan itu, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan dirinya akan segera menyurati Presiden Joko Widodo agar dapat melakukan rapat konsultasi. Politikus Golkar ini menilai, kesimpulan BPK yang mengatakan ketidaksiapan di anggaran dan sumber daya manusia jel­ang Pilkada ini harus ditindaklanjuti.

(Yuska Apitya/net)