JAKARTA TODAYÂ – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan hasil teÂmuan atas Pemeriksaan dengan Tujuan TertÂentu (PDTT) atas kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 mendatang dinyatakan belum dapat mendukung seluÂruh penyelenggaraan Pilkada 2015.
Hasil temuan tersebut disampaikan Anggota BPK bidang Politik, Hukum dan Keamanan Agung Firman dihadapan pimpinan DPR, dan fraksi. Ketua BPK Harry Azhar Aziz nampak hadir dalam penyampaian hasil audit itu. Agung menÂgatakan, audit ini dilakukan dengan ruang lingkup pemeriksaan pada kesiapan peÂnyediaan anggaran, sumber daya manuÂsia, kesiapan KPU, KPUD, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), 269 daerah, KementeriÂan Dalam Negeri dan Mahkamah KonstituÂsi. “BPK menyimpulkan ketersediaan angÂgaran belum diyakini dapat mendukung seluruh penyelenggaraan Pilkada 2015,†ucap Agung, Senin (13/7/2015).
Tidak hanya itu, melalui temuan BPK, Agung mengatakan ketersediaan sumber daya manusia termasuk aspek kelembaÂgaan atau infrastruktur yang dibutuhkan Pilkada juga belum diyakini dapat menÂdukung seluruh penyelenggaraan tahapan pilkada serentak 2015 nanti.
Diketahui, audit atas kesiapan peÂnyelenggaraan Pilkada ini diminta DPR kepada BPK pada tanggal 21 Mei 2015 lalu melalui Surat Ketua DPR Nomor PW/0706/ DPR/RI/V/2015.
Sementara itu, Ketua BPK Harry Azhar Aziz mengatakan BPK siap untuk memÂberikan penjelasan konkret mengenai data-data yang telah disampaikan tadi.
Mantan politikus Partai Golkar ini pun menyerahkan seluruhnya kepada DPR unÂtuk menggunakan temuan tersebut dan dalam mengambil keputusan politiknya. “Silakan DPR untuk analisis karena kepuÂtusan politis ada di tangan mereka bersaÂma pemerintah,†ucapnya.
Menanggapi temuan itu, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan dirinya akan segera menyurati Presiden Joko Widodo agar dapat melakukan rapat konsultasi. Politikus Golkar ini menilai, kesimpulan BPK yang mengatakan ketidaksiapan di anggaran dan sumber daya manusia jelÂang Pilkada ini harus ditindaklanjuti.
(Yuska Apitya/net)
