145357_fotodassawahBOGOR, TODAY — Guru Besar Pangan In­stitut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Dwi andreas santoso mengkritik kebijakan Pres­iden Joko Widodo tentang pengembangan Papua Selatan, yakni Merauke sebagai lum­bung pangan nasional.

‘’Sulit menjadikan Merauke sebagai lum­bung padi. Banyak persoalan sosial di sana,’’ kata Andreas dalam seminar berjudul “CORE 2015 Mid-Year Review: Manag­ing Economic Slowdown”, di Graha Sucofindo, Jakarta, Selasa (28/7/2015).

Seperti diketahui, Presiden Jokowi sedang mengembangkan konsep lum­bung pangan khususnya padi (food estate) di Merauke, Papua. Hal ini se­bagai salah satu cara agar Indonesia mandiri pangan, namun kebijakan ini menuai kritikan.

Menurut Jokowi, swasembada be­ras sulit tercapai bila hanya terkonsen­trasi pada lahan di Jawa dan Sumatera. Sehingga menjadi alasan dibentuknya lumbung padi nasional di Papua.

Lantas, Pemerintah melakukan pengembangan Papua sebagai lum­bung pangan, tepatnya di Papua ba­gian selatan khususnya Merauke. Data menunjukkan, ada 2,5 juta hektare lahan potensial untuk pangan dan 1,9 juta hektare lahan basah.

Dwi Andreas menegaskan, sulit untuk menjadikan Merauke, Papua sebagai lumbung padi, banyak persoa­lan yang dihadapi. Apalagi secara pen­galaman, banyak yang tak berhasil.

Baca Juga :  IPB Survei Kepuasan Pelanggan Tirta Pakuan, ini Hasilnya

“Food Estate mendulang kegaga­lan. Tidak ada sejarah keberhasilan food estate terutama padi di Indone­sia. Persoalan sosial yang luar biasa besar,” kata Dwi Andreas.

Andreas mencoba memaparkan sejarah gagalnya pengembangan lum­bung padi di Merauke, Papua beberapa waktu silam. Tahun 1939 pemerintah Kerajaan Belanda mengembangkan Kumbe Rice Estate.

April 2006, Presiden Susilo Bam­bang Yudhoyono panen raya di Me­rauke dan memunculkan ide Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) seluas 1,9 juta hektare.

Agustus 2008 Saudi Bin Laden Group berencana investasi USD 4 mil­iar untuk mengembangkan 500.000 hektar lahan di Merauke.

Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Arab Saudi dan negara-negara Teluk. Kemudian pada bulan Maret 2009 gagal karena global financial downturn. “Untung tidak jadi, kalau jadi kita di sini saja kekurangan lahan, ini mau digarap mereka,” katanya.

Di tahun 2008, MIRE berubah nama menjadi MIFEE yaitu The Me­rauke Integrated Food and Energy Es­tate. Ada total lahan 1,23 juta hektare, 50% tanaman pangan, 30% tebu, dan 20% sawit.

Baca Juga :  Minimnya Kesadaran Masyarakat, Sungai Cidurian Dipenuhi Sampah

Hasil yang diharapkan 1,95 juta ton beras, 2,02 juta ton jagung, 167.000 ton kedelai, 64.000 sapi, 2,5 juta ton gula, 937.000 ton minyak sawit per ta­hun. “Tapi mana? Apa yang terjadi?,” ucapnya.

Kemudian Mei 2010 sudah ada 36 investor pangan, dari angka tersebut hanya 2,9% yang minat menanam padi.

Menurut Andreas, konsep Food Estate selalu mendulang kegagalan, tidak ada sejarah keberhasilan food es­tate terutama padi di Indonesia.

Rencana hingga tahun 2019 seluas 1 juta hektare sawah di Merauke. Perlu tenaga kerja 500.000 orang, semen­tara penduduk Merauke 174.000 jiwa, penduduk asli 55.000 jiwa.

“Ini tidak efisien karena berisiko besar. Jadi, gerakan kembali ke pet­ani kecil yaitu reforma agraria, petani kecil, dan tuna tanah memiliki dan mengontrol lahan. Sejak dulu kita khawatir. Kritikan kami, tidak ada ke­berhasilan food estate, tidak ada. Jadi betapa pentingnya petani kecil karena 70 persen mereka yang menyokong pangan kita,” jelas Andreas.

(Alfian M|dtc)