KRISIS AIR MASIH BERLANJUT

KEKERINGAN hebat yang melanda Kota Hujan Bogor menjadi simbol bahwa krisis air menjadi bencana nasional. Institut Pertanian Bogor (IPB) memprediksi, musim kemarau akan berlangsung hingga akhir tahun.

GUNTUR EKO WICAKSONO|YUSKA APITYA
[email protected]

Siklus tahunan tersebut otomatis mengganggu proses ta­nam komoditas pangan. Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) bidang Pangan, Dwi Andreas mengung­kapkan, sekitar 20 persen lahan sawah di Pulau Jawa akan mengalami kekeringan sampai akhir tahun. “Ini menjadi tahun kemarau terparah. Dari data sumber primer yang dihimpun, kekeringan akan terjadi pada 600.000 hektare sawah di Pulau Jawa. Total kan ada 3 juta hektare sawah. Jadi ya kira-kira 20 persen terkena imbasnya,” ujar Andreas, Selasa (28/7/2015).

 Andreas menyayangkan sikap per­caya diri pemerintah dalam mengha­dapi siklus El Nino tersebut dengan ses­umbar bakal meningkatkan produksi jagung, kedelai, dan padi. “Sebaiknya, pemerintah tidak lagi menekan petani untuk berproduksi. Langkah terdekat seharusnya, petani mulai dialihkan ti­dak lagi menanam (padi, jagung, dan kedelai) itu,” ungkapnya.

Sedangkan untuk skala nasional, Andreas memprediksi sekitar 800.000 hektare lahan sawah bakal dilanda kekeringan. “Kalau seluruh Indonesia perhitungan saya sepuluh persen itu sekitar 800.000 hektar,” tandasnya.

Pemkot Bogor sendiri sudah jor-jo­ran mengatasi bencana ini. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pak­uan Kota Bogor juga menargetkan cak­upan 100 persen layanan dipercepat realisasinya, agar masyarakat dapat menikmati layanan air bersih.

“Sesuai dengan instruksi Walikota Bima Arya, PDAM diminta memper­cepat capaian target 100 persen caku­pan layanan,” kata Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan H Untung Kurniadi, Selasa (28/7/2015).

Untung menjelaskan, Walikota Bima Arya menginginkan seluruh war­ga Kota Bogor dapat menikmati layanan PDAM lebih cepat dari target rencana pembangunan jangka menengah nasi­onal (RPJMN) 2015-2019, dengan akses aman air minum 100 persen pada 2019.

“Hingga kini, cakupan pelayanan PDAM Tirta Pakuan sudah mencapai 79,6 persen. Masih tersisa 20,4 persen untuk mencapai 100 persen,” kata Untung.

Untung optimistis, target cakupan 100 persen layanan PDAM Tirta Pak­uan dapat terlaksana lebih cepat dari rencana sebelumnya yakni tahun 2019.

Ia memaparkan, dirinya dan jaja­ran direksi PDAM Tirta pakuan telah dipanggil Walikota Bogor untuk mem­presentasikan langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mengakselerasi cakupan layanan hingga 100 persen.

Dijelaskan, ada sejumlah tahapan yang telah dirancang oleh PDAM Tirta Pakuan untuk mempercepat cakupan 100 persen playanan, yakni peningka­tan kapasitas produksi dengan mem­bangun SPAM Katulampa berkapasitas 600 liter per detik dan uprating SPAM Cikeretek dari 40 liter per detik menjadi 240 liter per detik. “Selain itu, PDAM juga akan melakukan upaya-upaya per­baikan sistem pengaliran dengan mem­bangun dua reservoir di Jalan Merdeka dan kawasan Rancamaya,” katanya.

Sementara itu, di bidang pelayan­an, lanjut Untung, PDAM sudah men­argetkan penambahan jumlah pelang­gan sebanyak 11.000 sambungan setiap tahunnya. Langkah lainnya, adalah penambahan air baku yang diren­canakan dari mata air Cisalada yang dipadukan dengan Sungai Cipinang­gading dan penambahan air baku dari Sungai Ciapus. “Total investasi adalah sebesar Rp 525 miliar. Sudah diajukan ke DPRD untuk alokasi APBD Kota Bo­gor sebanyak Rp 123 miliar. Sisanya dari APBN, dari pinjaman atau pembiayaan lainnya,” kata dia.

Untung menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan instruksi Walikota Bogor tersebut. Direksi sudah meran­cang program untuk mempercepat yang dicanangkan oleh Walikota Bima Arya. “Insya Allah, apabila seluruh pro­gram berjalan baik, target 100 persen cakupan layanan dapat tercapai sebe­lum target yang ditentukan. Sehingga, seluruh warga Kota Bogor dapat me­nikmati layanan PDAM lebih cepat,” katanya.

Bantuan tak hanya datang dari se­jumlah PDAM di Indonesia, Palang Merah Indonesia (PMI) mulai bergerak untuk membantu mengatasi bencana kekeringan yang melanda sejumlah daerah. Salah satunya dengan mendis­tribusikan bantuan air bersih.

Pengurus Pusat PMI, Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, Sumarsono mengatakan, PMI saat ini telah memo­bilisasi para relawan untuk turun ke lokasi bencana dan mendistribusikan 267.000 liter air bersih ke Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Bekasi, dan Kabu­paten Bogor. “Untuk bencana kekerin­gan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, sejak Mei 2015 PMI telah memobilisasi 42 truk tangki air dengan kapasitas 6.000 liter untuk mendistribusikan air bersih sebanyak 222.000 liter. Total penerima manfaat sebanyak 2.202 KK yang tersebar di 35 desa di Kabupaten Grobogan, Cilacap, Tegal dan Boyola­li,” ungkap Sumarsono dalam surat ele­ktroniknya, Jakarta, Selasa (28/7/2015).

Sementara itu di Wilayah Kabupat­en Bogor yang mengalami kekeringan terparah berada di Kecamatan Cariu, Cibunglang, Ciampea, Rumpin, dan Jonggol. Mulai pertengahan Juli, PMI telah mendistribusikan 30.000 liter air bersih dengan total penerima manfaat sebanyak 1150 KK.

Sedangkan untuk Kabupaten Beka­si, PMI telah mendistribusikan 15.000 liter air bersih yang diterima oleh 680 KK di Kecamatan Babelan dan Cibaru­sah, daerah terparah yang mengalami kekeringan. “Hingga saat ini PMI masih terus mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan. Meng­ingat air bersih merupakan kebutuhan utama yang sangat dibutuhkan saat ini,” tandasnya.

Pengamat Kebijakan Publik Univer­sitas Indonesia (UI), Riant Nugroho, mengatakan, seharusnya bencana kekeringan tak hanya menjadi beban kerja dari PDAM saja. “Ini lebih pada dinas-dinas terkait di Dati II untuk pro­aktif mengembangkan research. Keker­ingan terjadi karena manajemen perse­diaan air dan ketahanan lingkungan kawasan,” kata dia. (*)