BOGOR, TODAY – Rencana Badan Penana­man Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Bogor untuk mem­percepat proses pelayanan guna menggenjot realisasi investasi, dianggap mimpi di siang bolong.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Ka­bupaten Bogor, Iwan Setiawan jika BPMPTSP tidak akan bisa melakukan terobosan itu jika tidak disertai dengan perbaikan sistem mana­jemen serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada saat ini.

“Disana itu masih menggunakan birokrasi panjang meja, dimana dalam membuat pros­es perizinan mestinya bisa beres tiga bulan malah molor hingga lima bulan atau parahnya bisa berganti tahun. Kalau tidak diperbaiki dari bawahnya, program percepatan itu cuma mimpi,” ujar Iwan, Senin (27/7/2015).

Baca Juga :  Peringati Hari Pohon Sedunia, Rimba dan Lintas Komunitas Pencinta Alam Tanam Pohon di Gunung Kuta

Lebih lanjut, politi Partai Gerindra itu men­gungkapkan jika apa yang terjadi di BPMPTSP saat ini dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemohon harus memiliki Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) terlebih dahulu.

“Nah untuk mendapatkan IPPT, pemohon harus melewati proses yang panjang mulai dari izin lingkungan, rekomendasi dari Lurah, Camat hingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Begitu IPPT beres, untuk mengurus IMB, pemohon diminta menyertakan doku­men itu. Padahal IPPT saja cukup,” tegasnya.

Iwan beranggapan, dengan sistem panjang meja tersebut, tidak hanya biaya yang harus dikeluarkan pemohon menjadi banyak akibat biaya tidak resmi. Tapi juga memerlukan wak­tu yang kian panjang.

“Makanya, Kepala BPMPTSP musti fokus memperbaiki sistem manajemen dan SDM­nya. Tanpa dua aspek itu, percepatan proses perizininan ya cuma mimpi,” lanjutnya.

Baca Juga :  Kader Terbaik Pemuda Pancasila Siap Rebut Kursi Ketua PK KNPI Cigudeg

Sebelumnya, Kepala BPMPTSP, Yani Hasan akan membuat terobosan percepatan proses perizinan yang bisa memakan waktu tiga bulan menjadi hanya satu bulan yang akan efektif mulai bulan Agustus 2015.

“Mulai Agustus kita akan percepat wak­tu pengurusan izin dari tiga bulan menjadi satu bulan,” ujarnya.

Ia berharap, dengan dipersingkatnya wak­tu tersebut investasi di Bumi Tegar Beriman pada se­mester kedua ini bisa mencapai target investasi 2015 sebesar Rp 4,8 triliun di­mana saat ini, inves t a s i yang ma­suk kurang dari 50 p e r s e n atau Rp 2,3 triliun.

(Rishad No­viansyah)