BOGOR, TODAY – Lembaga Kebijakan Pen­gadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mem­berikan rekomendasi kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor untuk melakukan penunjukkan langsung (PL) kepada kontraktor penyedia jasa renovasi ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor senilai Rp 17 miliar.

“Kami sudah terima rekomendasinya yang intinya, sesuai dengan Peraturan Presiden (Per­pres) Nomor 70 Tahun 2012 pasal 84 ayat 6, saya selaku pengguna anggaran, diperbolehkan untuk menunjuk langsung perusahaan yang menger­jakannya,” ujar Nuradi, Selasa (28/7/2015).

Nuradi melanjutkan, dalam Perpres itu dise­butkan jika dalam pelelangan, seleksi atau pe­milihan langsung ulang gagal, kelompok kerja ULP dapat melakukan penunjukan langsung berdasarkan persetujuan pengguna anggaran.

Baca Juga :  2022 UMK Bogor Naik Sebesar 7,2 persen

“Tapi tetap saja harus memperhatikan prin­sip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dengan ketentuan hasil pekerjaan tidak dapa ditunda. Karena ini menyangkut kepentingan atau kese­lamatan masyarakat dan tidak cukup waktunya kalau melakukan lelang lagi,” lanjutnya.

Mantan Kepala Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bogor itu mengungkapkan masih harus berkoor­dinasi dengan dengan Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (KLPBJ) Kabupaten Bogor.

“Karena penunjukkan langsung tidak sem­barangan. Kan harus dipikirkan juga soal wak­tu yang tinggal lima bulan lagi ini. Jadi saya berkonsultasi dengan KLPBJ dengan meminta kajian teknis, apakah dengan sisa lima bulan bisa beres atau tidak. Nah kalau tidak bisa se­lesai, apa solusinya,” ungkapnya.

Baca Juga :  Pemprov Jabar Resmi Batalkan Kenaikan UMK Bogor 2022, Bupati Ungkap Alasannya

PL tersebut harus tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dengan ketentuan, hasil pekerjaan tidak dapat ditunda, menyangkut kepentingan atau kes­elamatan masyarakat dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses pelelangan.

Nuradi berharap, masih ada yang bisa dik­erjakan untuk renovasi ini sehingga anggaran tidak hangus alias lewat tahun anggaran.

“Bisa saja kita split dulu menjadi sebagian kegiatan. Misalnya strukturnya dulu untuk tahun ini. Paling tidak ada yang bisa diker­jakan dulu meski tidak rampung,” paparnya.

(Rishad Noviansyah)