penerimaan-pajak-meleset-menkeu-ngadu-ke-jokowi-UEfJAKARA, TODAY — Jika target pendapatan dari sektor pajat tak tercapai, ini rencana pemerin­tahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kal­la: ngutang alias mengambil pinjaman.

“Kalau sekarang kita kekurangan pajak, kita gunakan pinjaman. Pinjaman program dan lain-lain. Kalau yang tahun ini tidak tercapai, kita sudah siap Plan B untuk dapatkan pinja­man,” kata Menko Perekonomian Sofyan Djalil di kantor Wapres, Jakarta, Senin (6/7/2015).

Selain itu, kata Sofyan, pemerintah juga bisa memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran alias Silpa yang selalu ada setiap ta­hun. “Kan tiap tahun ada Silpa, jadi kalau itu menjadi ukuran berarti dari penyerapan akan ada silpa sekitar 10%. Nah, ukuran lain akan kita gunakan pinjaman program yang dise­diakan lembaga multilateral,” ungkapnya. Seperti diketahui, pemerintah menargetkan penerimaan pajak ta­hun ini sebesar Rp 1.294 triliun atau meningkat sekitar 44% dari tahun se­belumnya. Target agresif ini tak lain untuk menggenjot pertumbuhan eko­nomi Indonesia yang saat ini tengah lesu.

“Saya pikir target itu memang san­gat cukup besar, tapi kan ada effort khusus. Nanti tunggu saja pidato pres­iden,” ucapnya.

Target pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Be­lanja Negara (APBN) Perubahan 2015 (APBN-P 2015) sebesar Rp 1.295 triliun ini diproyeksikan tidak akan tercapai. Maksimal realisasi penerimaan pajak adalah 92% dari target.

Baca Juga :  Kelompok Milenial Angkatan Tenaga Kerja yang Terdampak Pandemi Covid-19

Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito mengaku sedih tidak bisa menjalank­an kewajibannya mencapai target tersebut. Padahal dari awal sudah di­beri suntikan ‘vitamin’ berupa kenai­kan tunjangan kinerja. “Iya jauh, saya juga sedih. Mencari jalan gimana, kok susah banget,” ungkap Sigit di Kantor Presiden, belum lama ini.

Sigit mengaku telah berupaya se­maksimal mungkin, bersama dengan para pegawai lainnya. Di mana telah menjalankan berbagai program sejak beberapa bulan lalu.”Temen-temen itu sudah berusaha maksimal. Tapi dapatnya nggak seberapa,” imbuhnya.

Program yang diluncurkan juga sudah diawali ketersediaan data dari berbagai instansi. Akan tetapi perki­raan setoran dari yang diperkirakan, meleset cukup jauh.

“Tadi saya bilang dapat data, nilainya Rp 1 triliun misalkan. Ternya­ta pajak yang bisa diambil segitu, cuma 5%. Kecewa juga saya, datanya nggak valid,” tegas Sigit.

Namun Presiden Jokowi meminta Direktorat Jenderal Pajak tetap beru­paya keras agar mencapai target. Meski sisa waktu yang tersedia hanya tinggal enam bulan ke depan. “Ya Presiden minta dipastikan, cari pro­gram yang lain lah. Dia siap dukung kok semua program,” ujar Sigit.

Baca Juga :  Waspada, Ini Perbedaan Gejala DBD dan Chikungunya

Menurutnya, Jokowi juga mengerti bahwa sekarang perekonomian nasi­onal tengah lesu dan dalam tren per­lambatan. Sehingga ikut berpengaruh terhadap penerimaan pajak. “Beliau. Dia cuma minta dicari jalan keluar, diupayakan agar tercapai,” sebutnya.

Pada awalnya ada optimisme tar­get penerimaan pajak Rp 1.295 trili­un akan mudah tercapai karena ada dukungan data dari berbagai pihak. Namun, meski berat, Sigit akan tetap akan mengejar target dengan berbagai cara.

“Kan waktu itu beliau juga ha­dir saat mempresentasikan data dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Beliau kan juga hadir waktu itu, maka beliau yakin bisa,” kata Sigit.

Menurut data proyeksi peneri­maan pajak semester I-2015, peneri­maan pajak Rp 477 triliun, antara lain:1. Pajak Migas Rp 27 tril­iun (54,5% dari target).2. Pajak non migas Rp 450 triliun (36,1% dari target) yang terdiri dari PPh non migas Rp 263,1 triliun (41,8% dari target), PPN Rp 183,7 triliun (31,9%), PBB Rp 600 miliar (2,3%), pajak lain­nya Rp 2,5 triliun (21,7%).

(Alfian M)