terminalBOGOR TODAY – Putaran duit hitam di tengah sengketa Terminal Baranang­siang belum terbuka terang benderang.

Kepala UPTD Terminal DLLAJ Kota Bogor, Islahudin mengakui, putaran uang di Terminal Baranangsiang me­mang sangat besar dan ada organisasi yang mengendalikan. “Kami tidak me­mungut upeti di luar peraturan daerah. Itu pungutan-pungutan nggak jelas yang melakukan pengurus PO bus,” kata dia.

Berbagai pungutan juga banyak ter­jadi di terminal Baranangsiang, dan hal itu dilakukan bukan oleh petugas DLLAJ dibawah naungan UPTD terminal, tetapi oleh pihak pihak tertentu dan petugas dari perwakilan PO bus. “Memang ban­yak kegiatan pungutan yang tidak jelas di terminal Baranangsiang ini, tetapi mere­ka mengakui memiliki surat mandat dari masing-masing PO Bus. Banyak juga ca­lo-calo maupun timer yang melakukan pungutan, tetapi hal itu bukan menjadi ranah kewenangan kami, karena UPTD terminal hanya melakukan pungutan resmi yang disertai oleh kupon retribu­si,” kata Islahudin.

Terkait soal optimalisasi Terminal Baranangsiang, untuk kebijakan saat ini memang ada di tangan walikota, dan saat ini sedang diajukan desain baru serta persiapan adendum baru untuk pembangunan terminal Baranangsiang. Namun demikian, ada kekhawatiran dari para unsur elemen masyarakat yang ada di terminal, bahwa usahanya yang sampai saat ini dilakukan akan hi­lang apabila terminal dibangun nanti, sehingga masih saja ada penolakan ter­hadap rencana pembangunan terminal.

BACA JUGA :  Pemkab Bogor Terima Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI Bahan Program PTSL Bagi Masyarakat

Menurut Islahudin, ada pihak pihak yang memanfaatkan kondisi terminal agar tetap kumuh dan tidak layak, karena khawatir akan kehilangan pendapatannya apabila terminal diban­gun. “Memang sepertinya ada pihak pi­hak yang mempertahankan agar kondisi terminal seperti ini, karena memang banyak sekali kegiatan di terminal. Saya tidak tahu soal aktivitas pungutan yang dilakukan oleh mereka di terminal Ba­ranangsiang ini, tetapi memang ada ke­giatan dari perwakilan para PO Bus yang mengkordinir aktivitas bus di terminal baranangsiang. Bagi kami, pugutan yang dilakukan oleh kami sudah sesuai den­gan aturan dan kita juga menyetorkan­nya ke Pemkot Bogor,” bebernya.

BACA JUGA :  Lahirkan Generasi Emas pada 2045, Siti Chomzah Ajak Kepala PAUD se-Kabupaten Bogor Optimalkan Gerakan Transisi PAUD SD 

Islahudin juga tidak menampik banyaknya aktivitas pungutan di ter­minal Baranangsiang, dan setiap bus yang masuk ke terminal memang selalu mengeluarkan uang diluar dari pem­bayaran retribusi. Hal itu terjadi karena banyaknya pihak yang melakukan pun­gutan di terminal.

Terkait kegiatan retribusi yang ma­sih dilakukan di Baranangsiang pasca dilakukannya perjanjian kerjasama Ban­gun Guna Serah (BGS) antara Pemkot Bogor dengan PT. PGI, UPTD terminal menyerahkan sepenuhnya masalah itu kepada Pemkot Bogor. Bahkan UPTD terminal sudah mengajukan agar target PAD dari retribusi terminal di tahun 2016 mendatang dihapuskan. “Kita sudah mengajukan dan mengusulkan agar tar­get retribusi di terminal Baranangsiang pada tahun 2016 mendatang dihapuskan oleh Pemkot Bogor. Kita juga tidak mau penarikan pungutan retribusi ini menjadi temuan, sehingga lebih baik dihilangkan. Saat ini sedang dibahaas intensif oleh sejumlah dinas instansi di Pemkot Bogor soal retribusi terminal ini, karena ada hubungannya dengan perjanjian kesepa­haman antara Pemkot Bogor dengan PT PGI,” jelasnya.

(Guntur Eko Wicaksono)

============================================================
============================================================
============================================================