BOGOR, TODAYÂ – Tahun 2015 ini, sejumÂlah honorer Kategori 1 dan 2 (K1/K2) serta Pegawai Pemerintah dan Perjanjian (P3K) di Kabupaten Bogor harus gigit jari. PasalÂnya, tidak ada pengangkatan Pegawai NegÂeri Sipil (PNS) pada tahun ini meski mereka sudah mengabdi cukup lama dan sudah mulai uzur.
Bupati Bogor, Nurhayanti mengatakan jika pihaknya masih menunggu arahan lebÂih lanjut dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan RB) mengenai rekrutmen PNS.
“Kami masih menunggu arahan dari MenPan RB (Yuddy Chrisnandi .red). Kan kami juga tidsk bisa melakukan rekrutmen sendiri. Yang jelas, Analisa Jabatab (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (SBK) sudah kami selesaikan sebagai pertimbangan untuk rekrutmen,†jelas Yanti.
Bupati menerangkan jika Bumi Tegar Beriman saat ini masih memerlukan banÂyak PNS karena pada 2015 banyak PNS yang akan pensiun. “Kalau jaman dulu bisa tambal sulam jika ada PNS yang penÂsiun. Tapi kalau sekarang aturannya sudah bedar. Jadi kita mengikuti aturan yang di pusat,†terangnya.
PNS yang menginjak masa pensiun juga menjadi peer tersendir bagi Pemkab Bogor, terlebih jika pemekaran wilayah Kabupaten Bogor Barat telah disepakati DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kabupaten Bogor akan meÂnyerahkan 4.000 PNS-nya kepada Daerah Otonomi Baru (DOB) itu.
Kebutuhan PNS di Kabupaten Bogor tiÂdak tanggung-tanggung. Yakni 40.000 PNS dan mengakalinya dengan menggunakan tenaga honorer K1, K2 dan P3K untuk beÂberapa instansi pemerintahan di KabupatÂen Bogor.
“Kebutuhan kami sangat banyak, sekiÂtar 40 ribu PNS untuk beberapa instansi. Makanya kami mengakali dengan mengguÂnakan tenaga honorer,†jelas Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kabupaten Bogor, Dadang Irfan.
Ia juga mengatakan banyak aturan KeÂmenPan RB yang membuat penambahan tenaga kerja di Pemkab Bogor menjadi terÂbatas. “Menpan pernah mengatakan salah satu faktornya kan karena banyak wilayah yang belum menyelesaikan Anjab dan ABK, dan hal tersebut sepertinya berdampak ke kota/kabupaten lain yang sudah menyeleÂsaikan Anjab sama ABK-nya,†jelas Dadang.
Terpisah pengamat pemrintahan UniÂversitas Pakuan, Raden Mihradi menÂgatakan jika tidak adanya pengangkatan PNS akan berpengaruh pada kinerja layÂanan publik. Terlebih jumlah masyarakat Kabupaten Bogor yang mencapai 5,3 juta jiwa penduduknya.
“Kalau banyak PNS yang pensiun diÂtahun 2015 dan tidak ada rekrutmen, itu pasti berpengaruh kepada pelayanan pubÂlik dong,†tuturnya.
Ia menambahkan, Bupati Bogor Nurhayanti seharusnya berkonsultasi denÂgan KemenPanRB dan meminta solusinya. Karena jika hal tersebut dibiarkan, roda pemerintahan pasti terganggu. “Bupati harus cepat bertindak untuk mengantisiÂpasi ini, karena kabupaten bogor ini sanÂgat banyak masyarakatnya serta perlu SDM yang banyak juga dalam pelayanan pubÂlik,†pungkasnya.
(Rishad Noviansyah)