Untitled-12BOGOR TODAY – Ketua DPRD Kota Bogor, Untung Maryono sepakat Unit Layanan Pen­gadaan (ULP) Kota Bogor dijadikan kantor. ULP harus mandiri, setidaknya harus memi­liki kantor sendiri, untuk menjaga independ­ensi dan kemandiriian ULP.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, menyebutkan, Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melak­sanakan tugas, kedua,memahami pekerjaan yang akan diadakan, ketiga, memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/ kelompok kerja ULP/Pejabat pengadaan yang bersangkutan, keempat, memahami isi dokumen, metode dan prosedur pen­gadaan, kelima, memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ Jasa sesuai dengan kom­petensi yang dipersyaratkan dan menanda­tangani pakta integritas.

Baca Juga :  Bogor Dilanda Angin Kencang, Satu Pohon Tumbang 

Untung mengatakan, sudah seharusnya ULP kota Bogor memiliki kantor sendiri. Dalam menangani suatu proyek yang besar, ULP Kota Bogor lebih baik memiliki kan­tor sendiri. Dirinya menegaskan, agar para pegawai fokus dalam menangani bagian pekerjaannya.

Politikus Partai PDI-P ini, mengaku, sepakat jika ULP dijadikan kantor, namun pihaknya masih menunggu usulan dari Pem­kot Bogor. Ia kembali mengatakan, ULP itu harus independen, jadi untuk merombakn­ya harus dilakukan sedikit demi sedikit. “Saya sudah merestui ULP dijadikan kantor tinggal menunggu usulan dari pemkot Bo­gor,” kata dia.

Baca Juga :  Sekda Tinjau Rumah Rusak Terdampak Hujan dan Angin Kencang di Bogor Barat

Terpisah, Kepala ULP Kota Bogor, Cecep Zakaria, mengaku, ingin ULP berdiri sendiri atau mandiri dan status pegawainya jelas. Ia juga menegaskan, agar para pegawai yang bekerja tidak bekerja di dua intansi. “Su­paya pegawai yang bekerja di kantor ULP tidak bekerja multi tupoksi. Selain waktunya yang terbagi konsentrasi pekerja juga kurang maksimal,” kata dia.