Opini-2-Agus-Widjojo

Oleh: ASVI WARMAN ADAM
Sejarawan LIPI

Pada tahap pertama di­perdebatkan siapa di balik peristiwa itu. Fase berikutnya merupakan periode yang panjang, berupa monopoli sejarah sepan­jang Orde Baru, hanya versi tung­gal pemerintah yang diperboleh­kan. Pada episode ketiga, korban mulai bersuara setelah Soeharto berhenti sebagai presiden tahun 1998. Tahun 2008 sudah muncul narasi baru yang utuh mengenai Gerakan 30 September (G30S), seperti ditulis John Roosa yang menjadi tonggak keempat. Epi­sode kelima ditandai dengan pe­mutaran film Jagal (2012) dan Senyap (2014), yakni ketika para pelaku mulai berterus terang.

Lima Narasi, Lima Aspek

Pada episode pertama, yang diperdebatkan siapa dalang G30S 1965? Buku pertama mengenai peristiwa ini 40 Hari Kegagalan ”G30S”, 1 Oktober-10 November 1965. Bukut ini terbit 27 Desember 1965 atas prakarsa Jenderal Nasu­tion, yang menugasi beberapa pengajar sejarah Universitas Indo­nesia (UI).

Walaupun belum menggu­nakan label ”G30S/PKI”, buku ini sudah menyinggung keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam percobaan kudeta tersebut. Akan tetapi, pandangan yang ber­beda diajukan ilmuwan AS, Ben Anderson dan Ruth McVey, yang melihat keterlibatan AD. Laporan itu, yang kemudian dikenal seb­agai ”Cornell Paper”, terungkap keberadaannya lewat Washington Post edisi 5 Maret 1966.

Tahun 1967, Guy Pauker dari Rand Corporation yang dianggap dekat dengan CIA memberi tahu Mayjen Soewarto, Komandan Ses­koad, tentang keberadaan Cornell Paper dan menyarankan agar ditu­lis buku tandingan. Soewarto kemu­dian mengirim Nugroho Notosusan­to dan Letkol Ismail Saleh, seorang jaksa dalam persidangan Mahka­mah Militer Luar Biasa (Mahmilub), untuk melakukan penulisan di AS.

Dengan bantuan Guy Pauker, Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh berhasil membuat buku The Coup Attempt of September 30 Movement in Indonesia. Buku ini dibagikan kepada peserta Kongres Sejarawan Asia (IAHA) di Kuala Lumpur tahun 1968. Prestasi besar ini menyebabkan Pusat Sejarah ABRI mendapat tempat yang luas di bekas kediaman Dewi Soekarno di Wisma Yaso, yang kemudian menjadi Museum Satria Mandala, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Bah­kan, kelak, Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh menjadi menteri.

Dalam kunjungan ke AS, Nu­groho Notosusanto dan Ismail Saleh membawa berbagai doku­men, termasuk berkas perkara Mahmilub terhadap Heru Atmojo yang melampirkan visum et reper­tum jenazah enam jenderal yang jadi korban G30S. Dokumen ini sempat terbaca oleh Ben Ander­son, yang selanjutnya menulis ar­tikel menggemparkan bahwa tak benar terjadi pencungkilan mata dan penyiletan kemaluan para jenderal. Episode kedua narasi G30S adalah sosialisasi versi tung­gal penguasa oleh Nugroho Noto­susanto melalui penerbitan buku Sejarah Nasional Indonesia tahun 1975, terutama jilid 6 yang melegit­imasi rezim Orde Baru. Nugroho juga memprakarsai pembuatan film Pengkhianatan G30S/PKI yang disutradarai Arifin C Noer, 1984. Film itu wajib tayang di layar televisi setiap malam tanggal 30 September. Sejak 1967 dilakukan desukarnoisasi dalam sejarah In­donesia. Berhentinya Soeharto se­bagai presiden Mei 1998 menandai episode ketiga narasi G30S. Kor­ban mulai bersuara. Sejarah lisan pun dikerjakan, yang menonjol di antaranya 1965: Tahun yang Tidak Pernah Berakhir. Persatuan Pur­nawirawan AURI juga menerbit­kan Menguak Kabut Halim.

Episode keempat narasi G30S ditandai penerbitan buku John Roosa, Dalih Pembunuhan Mas­sal, tahun 2008. Bila semula yang diperdebatkan siapa dalang ku­deta 1965, kini fokusnya beralih: siapa dalang pembantaian 1965. Roosa dalam bukunya yang kini bisa diunduh di internet men­ganggap aksi G30S itu dijadikan dalih melakukan pembunuhan massal. Film Jagal (The Act of Kill­ing) karya Joshua Oppenheimer menandai episode kelima narasi G30S. Bila sebelumnya para kor­ban berbicara, kini pelaku bersak­si. Film ini meraih penghargaan dalam berbagai festival film di mancanegara dan dinominasikan sebagai film dokumenter terbaik Piala Oscar 2014.

Gambaran secara hidup pem­bantaian terhadap masyarakat Sumatera Utara pasca-G30S itu mendekonstruksi narasi yang dis­osialisasikan Orde Baru. Pada 10 Desember 2014 film Senyap (The Look of Silence) melengkapi film Jagal yang beredar sebelumnya. Bila diperhatikan, karya yang bere­dar pada episode ketiga, yakni se­jak Era Reformasi, terlihat bahwa G30S itu mencakup lima aspek.

Pertama, peristiwa yang ter­jadi 1 Oktober 1965 yang menye­babkan tewasnya enam jenderal. Kedua, pembunuhan massal setelah peristiwa itu, yang me­makan korban sekitar 500.000 jiwa. Ketiga, pembuangan paksa terhadap lebih dari 10.000 orang ke Pulau Buru, 1969-1979. Bila keti­ga hal itu lebih bersifat kekerasan fisik, dua unsur berikutnya lebih bersifat kekerasan mental, yakni, keempat, dicabutnya kewarganeg­araan ribuan pemuda Indonesia yang sedang belajar di mancaneg­ara tahun 1966. Kelima, stigma dan diskriminasi yang diberlaku­kan terhadap korban dan keluarg­anya. Isi instruksi Mendagri tahun 1981 antara lain melarang anak-anak korban menjadi PNS dan anggota ABRI.

Rekonsiliasi Nasional

Selama 50 tahun studi G30S telah berkembang pesat dengan dibukanya berbagai arsip di AS, In­ggris, Australia, Rusia, Jerman, Je­pang, dan Tiongkok. Bermunculan pula para peneliti mengenai tema ini di sejumlah negara, seperti di Belanda, Jepang, dan terutama Australia, selain—tentu saja—dari Indonesia sendiri. Areal kajian tak saja mencakup Jawa dan Suma­tera, tetapi sudah meluas sampai Kalimantan, Sulawesi, Nusa Teng­gara Timur, dan Papua. Kemajuan kajian mengenai G30S 1965 semo­ga membantu terciptanya rekonsi­liasi nasional seperti diamanatkan Presiden Jokowi dalam pidato ken­egaraan, Agustus 2015. Sebelum tercapai rekonsiliasi, tentu perlu pengungkapan kebenaran yang akan terbantu oleh berbagai kajian selama 50 tahun ini. (*)