Bogor Tolak Pembubaran IPDN

BOGOR TODAY – Usul Guber­nur DKI Basuki T Purnama (Ahok) kepada Presiden Joko Widodo agar Institut Pemer­intahan Dalam Negeri (IPDN) dibubarkan, membuat geger pejabat di Kota Bogor.

Kasatpol PP Kota Bogor, Eko Prabowo, mengatakan Pe­nilaian Basuki Tjahaja Purnama atau lebih akrab disapa Ahok kemungkinan sebagai studi kasus di Jakarta tentang lulu­san alumni APDN, STPDN atau IPDN untuk saat ini tidak bisa di generalisir ke seluruh pelosok tanah air yang terdiri dari 33 propinsi dan ratusan kab/ kota di tanah air. “Pak Ahok mung­kin sebagai studi kasus saja tapi menurut saya tidak bisa disa­makan keseluruhan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Eko menam­bahkan masyarakat, pemimpin daerah dan sekaligus Dep­dagri yang dapat menilai se­cara obyektif. “Apakah alumni apdn,stpdn or ipdn masih di­perlukan dengan dimensi indo­nesia kekinian sekarang untuk menjawab tantangan tugas yg teramat berat yang dipikul oleh seorang pamong sebagai abdi negara dan abdi masyarakat itu mungkin masyarakat, pe­mimpin daerah dan Dep­dagri yang bisa nilai,” bebernya.

Eko juga menutur­kan dirinya menyay­angkan pernyataan ahok yang lebih cen­derung tidak obyektif dan tidak beretika dengan menyampai­kan langsung kepada presiden. “Kalau saya pribadi yang dibesar­kan di sekolah pamong lu­l u s a n a n ­gkatan ke enam STPDN, sangat menyanyangkan pernyataan Ahok yang cenderung tidak obyektif dan tidak beretika me­nyampaikan langsung ke pres­iden, kan ada menteri dalam negeri, yang mungkin lebih hafal daripada ahok tentang APDN, STPDN dan IPDN,” te­gasnya.

Eko tidak setuju kalau IPDN dibubarkan, kecuali NKRI, ma­syarakat serta kepala daerah sudah tidak membutuhkan lembaga pendidikan dibawah naungan Depdagri ini tentunya evaluasinya secara obyektif. “Jujur saya tidak setuju kalau ipdn dibubarkan, Kami ma­suk ke stpdn or ipdn itu den­gan standar yang jelas, daftar ke mana, nilai pendidkannya berapa, standar kompetensi seperti apa, derajat mental, fisik dan fikir sejauh mana semuanya jelas tertera, bukan tidak ada parameternya,” ke­tusnya.

Eko juga menyarankan ke­pada Ahok untuk lebih fokus mengurusi pekerjaan rumah yang menumpuk di DKI Jakar­ta. “Jadi saran saya Ahok, lebih fokus saja ke pekerjaan-peker­jaan rumah di DKI, daripada selalu buat komentar dengan management by angry, yang pada akhirnya komentarnya ng­gak jelas juga,” bebernya.

Terpisah, Ikatan Keluarga Alumni IPDN juga merapatkan barisan. Mereka begadang dua malam suntuk untuk meny­iapkan somasi terhadap Ahok. “Saya mewakili para alumni IPDN, menyayangkan per­nyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang mengusulkan kepa­da Presiden Joko Widodo agar IPDN dibubarkan. Kami cukup kaget, ada seorang gubernur, sampai melontarkan usul pem­bubaran IPDN,” kata Sekjen Ikatan Keluarga Alumni Pendi­dikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK), Arief M Edie, Senin (7/9/2015).\

Arief menilai, Ahok mung­kin tidak mengetahui, serta paham jejak sejarah berdirinya IPDN. IPDN sudah ada sejak za­man Soekarno. Bahkan, Bung Karno sendiri yang meresmi­kan berdirinya sekolah pamong praja tersebut. “Kami sangat menyayangkan Ahok sampai mengeluarkan pernyataan seperti itu. Meski begitu, itu adalah hak seorang Ahok, ber­pendapat dan mengusulkan pembubaran IPDN. Tapi, seb­agai alumni IPDN, kami sangat kecewa dan terluka dengan pernyataan itu,” tutur Arief. “Tapi perlu kami tegaskan, jika memang rakyat Indonesia men­ginginkan IPDN dibubarkan, bagi kami itu tak masalah. Asal memang rakyat yang meminta. Karena faktanya sekarang ini, tidak hanya Provinsi Jakarta yang memakai lulusan IPDN.

Namun, semua pemerin­tahan daerah di Indonesia, me­makai lulusan IPDN. Bahkan, tak hanya itu, lulusan IPDN tersebar sampai level terendah pemerintah, menjadi camat atau lurah. Banyak yang ber­tugas di pelosok, bahkan per­batasan. Dan sepengetahuan kami, banyak kepala daerah, baik itu gubernur, bupati atau wali kota yang merasa puas dengan kinerja para alumni IPDN,” jelas dia.

(Guntur Eko|Yuska)