Stok beras di Gudang Bulog, Dramaga untuk warga Kabupaten Bogor masih menumpuk. Hal itu terjadi karena desa-desa yang ada menunggak pembayaran beras miskin (Raskin) sebesar Rp 1,2 miliar.
Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]
Jadi banyak laporan dari warÂga yang belum mendapatkan raskin beberapa bulan terakhir. Sementara, di gudang menumÂpuk karung-karung beras yang belum disalurkan,†jelas Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Yuyud WaÂhyudin saat melakukan sidak ke Gudang Beras Bulog, Dramaga, Kamis (3/9/2015).
Yuyud menambahkan, serapan beras hingga Agustus 2015 masih menumpuk di gudang hingga mencapai 20 persen. “Tumpukan itu karena pembayaran dari desa-desa belum masuk. Sehingga Bulog tidak bisa menyalurkan,†imbuh Yuyud.
Ia menuturkan, harga raskin Rp 6.000 per kilogram sudah disubsidi pemerÂintah sehingga hanya perlu ditebus Rp 1.600 per kilogram. Akan tetapi, Yuyud menyayangkan banyak warga belum meÂnikmati hak subsidinya.
“Ketakutan kami yang paling besar itu justru subsidi malah dinikmati sama orang kaya,†tegasnya.
Politisi PPP itu pun berjanji untuk mendorong percepatan pembayaran di desa-desa. Ia mengimbau aparat desa segera melunasi tunggakan utang terseÂbut.
“Khawatirnya warga sudah memÂbayar, tapi menagih beras kok belum sampai,†urainya.
Ia pun mencurigai jika ada kemungkiÂnan pembayaran raskin yang dilakukan oleh warga ke kordinator desa setempat, terpakai atau digunakan untuk hal lain.
“Saya bukan membela bulog. Yah, makanya kami juga berkoordinas dengan Badan Pemasyarakatan dan PemerintahÂan Desa (BPMPD) soal ini,†tukasnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Sub DiÂvisi Regional Bulog Wilayah Cianjur, SuÂpriyanto mengatakan, sisa tunggakan sampai Agustus 2015 di Kabupaten Bogor senilai Rp 1,2miliar.
Wilayahnya juga memasok raskin ke Kota Depok dan Bogor. “Kurang lebih 100 desa di 37 kecamatan sampai AgusÂtus,†ujarnya.
Menurut Supriyanto, tunggakan desa dan kelurahan juga terjadi di dua kota tersebut, namun tidak sebanyak di KabuÂpaten Bogor.
“Soalnya, dari segi pagu, Depok dan Kota Bogor jauh lebih kecil. Sementara KaÂbupaten Bogor sangat banyak,†tutur dia.
Jatah bagi Kabupaten Bogor sebanyak 18 ribu ton bagi 155.894 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) di 40 kecamatan. Depok 616 ton per bulan untuk 41.103 RTSPM di 11 kecamatan, dan Kota Bogor 585 ton per bulan untuk 39.002 RTSPM di enam kecamatan.
“Jadi, tidak setiap bulannya pagu banÂtuan ini terserap. Baru tersalurkan 70-80 persen. Permasalahannya, alokasi bulan berjalan pun tersendat. Pengiriman baru bisa dilakukan kembali setelah adanya pembayaran,†tambahnya.
Namun, ia menekankan kualitas beÂras yang disalurkan tidak berkurang meski lama penyimpanan di gudang. Mekanisme “first in first out†memungÂkinkan beras yang diterima RTSPM maÂsih segar.
Kepada Ketua Komisi II ia menyamÂpaikan masukan agar ke depan Pemkab Bogor mengalokasikan bantuan transÂportas i bagi pendistribusian raskin.
Soalnya, ia memprediksi aparat desa kesulitan menentukan harÂga beras ke warga miskin dan membiayai operasional distriÂbusi beras.
“Harga bisa menjadi mahal karena ongkos transportasinya ditanggung desa. Kami mendoÂrong agar APBD membayarkanÂnya tahun depan, supaya beban desa tidak begitu berat,†ucap Supriyanto.
Supriyanto pun mengakui pasokan beras berkurang dari Cianjur dan Sukabumi selama musim kemarau karena belum panen. Namun, suplai beras dari wilayah yang masih panen yakni Cirebon, Indramayu, dan Karawang.
“Stok di wilayah Cianjur ada 11.400 ton, untuk di Gudang Dramaga ada 5.200-an ton. Kami jamin pasokan kami aman untuk tiga ton ke depan,†katanya. (*)
