Azyumardi-Azra

OLEH: AZYUMARDI AZRA

Dukungan itu agaknya penting bagi Trump, terutama bukan dalam kon­teks politik pilpres AS, tetapi lebih terkait bisnis yang sedang dia garap di Indo­nesia. Kalah atau menang dalam pilpres nanti, Trump yang aslinya pebisnis real estate, hotel, dan kasino, juga aktor reality show TV melalui Trump Hotel Collec­tion bekerja sama dengan MNC Group pimpinan Hary Tanoe­soedibjo mengembangkan the largest integrated resort’ di Bali dan Lido, Sukabumi.

Dalam konteks pilpres AS, pertemuan Setya-Trump bisa disebut sebagai dukungan se­cara tersirat (tacit endorsement), mencerminkan sikap partisan. Sebagai pejabat tinggi yang mem­bawa nama dan lembaga terhor­mat Indonesia, jika tidak mau partisan, Setya sepatutnya berte­mu tak hanya dengan bakal calon presiden dari Partai Republik, tetapi juga dari Partai Demokrat. Karena itu, jika ketua dan rom­bongan anggota DPR ini terjadw­al hanya bisa bertemu salah satu bakal calon—tidak dengan bakal calon dari partai lain—sepatutnya dia membatalkannya. Sekali lagi, pertemuan dengan hanya salah satu bakal calon tak bisa lain ke­cuali hanya mencerminkan sikap partisan atau dalam istilah lain yang populer di AS disebut med­dling, ’ikut bermain’, dalam poli­tik dalam negeri AS.

Pejabat tinggi Indonesia jelas secara etis dan diplomatik tidak boleh terbuka bersikap politik partisan terhadap atau meddling dalam politik negara lain, terma­suk AS. Mereka mesti bukan han­ya tidak menunjukkan sikap par­tisan lewat pertemuan dengan salah satu bakal calon presiden, tetapi juga tak berkomentar ten­tang politik (political meddling) negara bersangkutan. Memang sikap politik partisan dan med­dling Ketua DPR dalam politik pilpres AS tidak menjadi berita utama media dan publik AS. Hal itu terkait kenyataan bahwa Indo­nesia tidak banyak dikenal para pemilih AS.

Satu-satunya negara yang sering melakukan meddling dalam pilpres AS adalah Israel. Hal itu mudah dipahami. Israel memiliki kepentingan besar den­gan siapa yang bakal menang dalam pilpres AS; bagi Israel san­gat penting apakah capres ter­tentu sepenuhnya mendukung kepentingan Israel atau mem­berikan dukungan hanya ”setengah hati”.

Meddling Israel terakhir dalam pilpres AS terjadi pada pil­pres tahun 2012. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, baik secara implisit maupun eksplisit, menyatakan dukungan kepada capres Partai Republik, Mitt Rom­ney. Netanyahu juga menyatakan Romney adalah teman lamanya. Sebaliknya, PM Israel yang terke­nal sebagai sangat keras (hawk­ish) ini secara terbuka mengung­kapkan kejengkelannya kepada kandidat presiden petahana dari Partai Demokrat, Barack Obama, karena menolak bertemu den­gannya seusai Sidang Umum PBB, September 2012. Netanyahu me­nyatakan, Presiden Obama tidak bersikap keras dan tegas kepada Iran dalam pengembangan nuklir oleh negara ayatullah itu.

Kalangan petinggi Partai De­mokrat mengecam Netanyahu sebagai telah ikut bermain (med­dling) dan melakukan intervensi terhadap pilpres AS. Partai De­mokrat berusaha membang­kitkan sentimen nasionalisme membendung aksi Netanyahu. Sebaliknya, PM Israel ini menud­ing AS sebagai selalu ikut men­campuri pemilu Israel. Berbeda mencolok dengan Netanyahu, meski pertemuan Setya bisa di­anggap sebagai meddling dalam pilpres AS, jelas dampaknya ham­pir tak ada bagi pemilih AS. Indo­nesia tak pernah dikenal sebagai negara yang bisa memengaruhi politik AS. Bagi para presiden AS, Indonesia pasca-Soekarno adalah teman baik yang tidak punya rekam jejak mencampuri politik dalam negeri AS.

Boleh jadi keberatan terha­dap politicalmeddling Ketua DPR Setya Novanto datang dari kubu Partai Demokrat. Bakal calon presiden dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, yang masih me­mimpin dalam berbagai survei, belum memberikan tanggapan. Hillary jauh lebih lama dan lebih dekat dengan Indonesia sejak suaminya, Bill Clinton, menjabat Presiden AS (1993-2001). Karena itu, jika mempertimbangkan ke­pentingan Indonesia secara kes­eluruhan, lebih logis kalau warga Indonesia berharap— tanpa polit­ical meddling—Hillary memenan­gi piplres AS, 8 November 2016. Hillary jauh lebih memahami dan lebih berempati kepada In­donesia daripada Trump karena mantan Menlu AS ini tahu banyak hal tentang negara dan masyara­kat negeri ini. Bagaimanapun, pejabat tinggi seperti Ketua DPR sepatutnya tidak meddling dalam politik AS dalam bentuk apa pun. Tidak elok!

Hal sama berlaku bagi Indo­nesia. Pastilah warga, pejabat, dan politisi Indonesia sangat gu­sar dan heboh jika dalam pilpres Indonesia ada pejabat tinggi AS mengadakan pertemuan den­gan salah satu capres Indonesia. Karena itu, meddling pejabat publik Indonesia dalam politik AS bisa jadi dapat alasan tamba­han bagi pihak tertentu AS untuk meddling dalam politik Indone­sia, khususnya pilpres 2019 dan seterusnya.

# Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Anggota Dewan Penasihat UN Democ­racy Fund, New York (2006- 2008) dan International IDEA Stockholm (2007-2013)