Opini-2-Musa-Asy’arieSaat itu ada dua pilihan konsep pembangunan. Yang satu diusung Wi­djojo Nitisastro dengan pembangunan prioritas ekonomi untuk mengejar angka pertumbuhan yang tinggi. Yang lain oleh Soedjatmoko dengan pembangunan prioritas manusia dengan fokus kebudayaan: me­ningkatkan kualitas melalui pen­didikan. Soeharto memilih gagas­an pertama karena lebih jelas dan terukur dan menetapkan Widjojo Nitisastro sebagai menteri untuk menjabarkan konsepnya.

Setelah 30 tahun konsep de­mokrasi Pancasila yang dijabar­kan dalam pembangunan pri­oritas ekonomi itu dijalankan, kemudian diubah di sana-sini untuk merespons tekanan poli­tik yang terjadi, ternyata hasil­nya: pemerintahan yang otoriter dengan birokrasi kekuasaan yang korup. Juga kesenjangan dan ket­impangan sosial-ekonomi-politik yang semakin tajam serta pelu­ruhan karakter bangsa menjadi pragmatis dan hedonis. Akibat­nya, demokrasi Pancasila jatuh dan Pancasila ikut jadi korban, seolah-olah Pancasila yang salah dan sekarang gaung Pancasila nyaris tak terdengar lagi.

Setelah rezim Soeharto jatuh dan beberapa kali terjadi per­gantian kepala negara, sejak BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga sekarang Joko Widodo, ternyata tak terjadi perubahan fundamen­tal pada konsep pembangunan. Tentu ada perubahan di sana-si­ni, tetapi tidak fundamental.

Setelah 20 tahun era reforma­si, yang terjadi adalah kegaduhan politik terus-menerus. Partai poli­tik tumbuh bagai jamur di musim hujan. Partai politik bersukacita karena kebebasan yang diraih dan—atas nama politik—bisa melakukan apa saja tanpa batas. Pragmatisme telah membuat ke­cenderungan mendirikan partai seperti mendirikan perusahaan dengan modal besar ikut mem­perebutkan kekuasaan. Setelah menang, mereka akan berbagi kekuasaan, mengembalikan in­vestasi sekaligus menarik untung. Akibatnya, kegaduhan politik menjadi bisnis untuk mendapat­kan bagian kekuasaan pemer­intahan, baik di pusat maupun di daerah. Nepotisme semakin merajalela, pilkada dikapling ke­luarga kaya atau konspirasi partai politik dan pemilik modal untuk memperebutkan kepala pemerin­tahan di daerah. Nepotisme kian parah karena suami-istri, orang­tua dengan anak, dan kerabat dekatnya menggilirkan kekua­saan di daerah di antara mereka. Ujung-ujungnya, rakyat kian ter­miskinkan. Pancasila mati suri dan hanya menjadi ritual kenega­raan belaka. Diucapkan, tetapi tidak dikerjakan.

Baca Juga :  BUNG HATTA ADALAH PANCASILA YANG BERJALAN

Tergerus Ekonomi

Ketika Jokowi mengusung tema revolusi mental sebagai cara cepat mengubah cara ber­pikir, berperilaku, dan sikap mental bangsa dalam mengelola kekuasaan untuk lebih mement­ingkan kejujuran, keberpihakan pada rakyat kecil seperti yang di­perlihatkannya melalui kegiatan blusukan, rakyat menyambut dengan antusiasme tinggi. Dan, Jokowi menang, lalu dilantik menjadi presiden.

Setelah 10 bulan menjalankan pemerintahan, Jokowi dihadap­kan pada problem berat eko­nomi, seperti kurs rupiah yang semakin melemah, harga pangan termasuk daging yang naik, per­tumbuhan ekonomi yang melam­bat, kesenjangan yang makin tinggi, dan perombakan kabinet dengan mengganti Menko Per­ekonomian. Artinya, pemerin­tahan Jokowi tetap meletakkan pembangunan ekonomi sebagai prioritas.

Karena itu, yang sebenarnya terjadi adalah paradoks yang be­sar antara prioritas pembangu­nan ekonomi dan revolusi mental yang diusung. Revolusi mental pada dasarnya adalah mengubah pola berpikir dan berperilaku yang revolusioner untuk kepent­ingan rakyat. Mental itu di kepala dan di dada, bukan di perut dan di bawah perut. Sementara dalam ekonomi, yang utama adalah memenuhi kebutuhan perut. Bagaimana akan terjadi revolusi mental kalau yang diprioritaskan pembangunan untuk kebutuhan perut, padahal mental tak ada di perut. Kalau kita akan melakukan revolusi mental, tak ada jalan kecuali melakukan revolusi ber­pikir dan revolusi pembangunan berkarakter, bukan revolusi ke­butuhan perut. Revolusi mental hanya bisa berjalan kalau pemer­intahan lebih mengarusutamak­an pendidikan dan kebudayaan bangsa, bukan ekonomi dengan segala implikasinya.

Baca Juga :  BUNG HATTA ADALAH PANCASILA YANG BERJALAN

Dalam pengalaman kita melakukan prioritas pembangu­nan ekonomi selama ini, ternyata pembangunan ekonomi terken­dala terutama oleh kebudayaan bangsa. Benarlah Koentjaranin­grat yang sudah mengingatkan kita sejak Orde Baru bahwa pem­bangunan ekonomi akan terham­bat dan terkendala sikap mental bangsa kita sendiri. Sikap mental dalam mengelola kekuasaan den­gan egoisme pribadi penguasa, yang kemudian melahirkan ego­isme sektoral. Sikap mental yang tak menghargai waktu, sikap mental mendapatkan kekayaan secara instan dengan jalan pin­tas, dan semuanya ternyata di­pengaruhi kebudayaan.

Belum Merdeka

Setelah 70 tahun merdeka, si­kap mental kita belum sepenuh­nya merdeka sebab penjajahan ekonomi dan ketergantungan pada produksi luar negeri terus menguat. Lihatlah, dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang kita pakai produksi luar negeri meski­pun perusahaan mereka ada di negeri sendiri. Revolusi mental akan berjalan jika kita mengubah prioritas perut pada prioritas ke­pala dan dada. Kalau tidak, rev­olusi mental akan digerus priori­tas pembangunan ekonomi.

Revolusi mental harus dilak­sanakan dengan mengubah pem­bangunan prioritas ekonomi ke prioritas pembangunan manusia. Mengubah sasaran dari perut ke sasaran dada dan kepala. Atau, kalau tak bisa, revolusi mental harus dapat membingkai tiap ta­hap dari pembangunan ekonomi sehingga perencanaan dan pelak­sanaannya dapat bersamaan den­gan pembangunan mental para pelakunya. Hal ini agar pemban­gunan ekonomi tak menciptakan kesenjangan yang makin tinggi, tak merusak lingkungan, menga­rusutamakan pemakaian produk dalam negeri, dan dapat mencer­daskan kehidupan bangsa: adil dan makmur. Jika ini tak bisa juga dilaku- kan, revolusi mental akan tergerus prioritas perut dan kita akan terjebak dalam konflik sosial berbasis perut, vulgar, dan dapat mengancam eksistensi NKRI itu sendiri. (*)