Untitled-4BOGOR, TODAY – Pemerintah Kabu­paten Bogor masih kesulitan untuk mengadakan fasilitasMandi, Cuci dan Kakus Komunal (MCK). Sulitnya men­emukan lahan yang diberikan warga atau pemerintah desa menjadi alasan tidak meratanya fasilitas MCK.

Kepala Dinas Kebersihan dan Per­tamanan (DKP) Kabupaten Bogor, Subaweh mengungkapkan, 30 desa sudah diajukan untuk dibantu MCK ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun ini. Namun, baru 27 desa yang telah siap memiliki MCK tersebut.

“Desa-desa yang belum itu terdapat di Kecamatan Tenjo, Cigombong dan beberapa kecamatan lainnya. Kami sih inginnya ada serah terima dari desa. Apakah ini berbentuk wakaf atau bagaiman,” ujar Subaweh.

Ia menjelaskan, untuk proses pem­bangunannya baru dimulai dengan masuknya berkas lelang ke Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (KLPBJ). Itu pun baru dilelang seban­yak 13 proyek di 13 desa. Sementara, 10 desa lainnya masih harus memberes­kan status lahan untuk MCK komunal.

Baca Juga :  Ada Dugaan Permainan Tangan ATR/BPN Dalam Kasus Sengketa Tanah Sentul City VS Rocky Gerung

Subaweh pun menyadari jika pe­kerjaan yang tersisa tidak akan selesai jika terlambat dilelangkan. Namun, Subaweh tidak akan memaksakan pelelangan pengadaan di akhir tahun ini. “Yang baru masuk lelang, hara­pannya akhir tahun bisa selesai. Kalau tidak sempat, tidak akan diikutser­takan ke lelang dan terpaksa bisa tidak terealisasi,” ungkapnya.

Menurutnya, keterlambatan proses lelang merupakan buntut dari petun­juk pelaksanaan penggunaan ang­garan yang telat datang dari Pemprov Jabar. “Telat, juklaknya itu baru 30 Juli datang. Kalau dipaksakan di awal juga, kita yang salah,” tukasnya.

Lebih lanjut, Subaweh men­gatakan, dari 30 desa yang telah diajukan sangat membutuhkan MCK komunal ini. Tetapi, ia mengakui jika teknis di lapangan agak rumit karena pengadaan tanahnya harus merupak­an pemberian warga.

“Nah itu yang sulit. Padahal, pen­duduknya masih sering buang air be­sar (BAB) di kebun atau di kolam. Kita kan maunya kedepan bisa lebih tertib dan tidak kumuh. Hingga saat ini juga belum ada APBD untuk anggaran MCK komunal,” tutur Subaweh.

Baca Juga :  Ketua PKK Desa Pangradin Kawal Jalannya Vaksinasi Kaum Hawa

Subawe melanjutkan, tingkat ke­sadaran warga untuk BAB di tempat yang benar sudah mencapai 90 pers­en dari jumlah penduduk Kabupaten Bogor. Bersama Dinas Kesehatan, ia mengaku bersama terus melakukan sosialisai tentang pentingnya memi­liki sistem sanitasi lingkungan dengan kepemilikan MCK.

“Dinkes dan DKP sudah sosialisasi tapi di lapangannya masih sulit. Terhambat kare­na lahannya memang tidak ada,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasa Pe­nyakit dan Kesehatn Lingkungan (P2PKL) Dinkes Kabupaten Bogor, Kusnadi menjelaskan, perilaku BAB sembarangan akan mengundang be­ragam penyakit.

“Iya, feses manusia sangat mung­kin didominasi cholera, e coli dan bakteri lainnya. Bisa juga menularkan diare, tifus, hepatitis A, folio, penyalit kulit, kolera dengan cepat,” imbuh Kusnadi.

(Rishad Noviansyah)