Tak Ada Kompromi Barteran

UPAYA pembebasan dua WNI yang disandera OPM di Papua Nugini terus dilakukan. Pemerintah menegaskan tidak akan mengalah dari tekanan pihak mana pun.

YUSKA APITYA AJI
[email protected]

Instruksi Presiden, kita tidak pernah mau mengalah den­gan tekanan tekanan siapa pun,” ujar Menko Polhukam Luhut Panjaitan di Istana Ne­gara, Jakarta, Rabu (16/9/2015). Pemerintah melalui Kemen­terian Luar Negeri terus berkoor­dinasi dengan pemerintah Papua Nugini. Luhut mengaku belum mendapat informasi terkini terkait upaya pembebasan 2 WNI tersebut. Yang jelas, Luhut kembali menegaskan bahwa tidak boleh men­galah dari tekanan dari pihak mana pun, termasuk kelompok separatis.

Gempur Papua

Operasi pembebasan dua warga negara Indonesia yang disan­dera Organisasi Papua Merdeka di Papua Nugini sudah dimulai sejak Selasa (15/9/2015). Operasi tersebut digelar oleh tentara Papua Nugini. Na­mun TNI ikut menyiagakan pasukan. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Endang Sodik mengata­kan TNI mengerahkan pasukan dari berbagai kesatuan yang kini telah siap 24 jam. “Ada Kopassus, Paskhas, Den­jaka, Denbravo. Kami siap,” kata dia di Jakarta.

Kopassus atau Komando Pasukan Khusus ialah bagian dari komando utama tempur milik TNI Angkatan Darat yang punya kemam­puan antiteror, Denjaka atau Detase­men Jala Mengkara ialah satuan antiteror TNI Angkatan Laut, sedan­gkan Denbravo Kopaskhas atau Korps Pasukan Khas ialah satuan elite TNI Angkatan Udara setara Kopassus. Mereka siap membebaskan Sudirman dan Badar, dua WNI yang disandera OPM, dengan syarat telah mengantongi izin dari pemerintah Papua Nugini, sebab lokasi penyan­deraan berada di negara itu. “Nanti setelah PNG memberikan kewenan­gan kepada kami, atas izin pemerintah PNG, kami baru masuk,” ujar Endang. Menurut Endang, kelompok penyandera hanya terdiri dari empat orang. Meski demikian TNI menekan­kan cara-cara persuasif dan negosiasi demi menghindari jatuhnya korban. Saat ini proses negosiasi diserahkan kepada tentara Papua Nugini dan Bupati Vanimo, kepala daerah di wilayah penyanderaan. Endang menyebut batas waktu negosiasi ialah pukul 12.00 waktu setempat. Tenggat waktu itu kini telah lewat dan TNI menghormati tentara Papua Nugini dengan melihat perkembangan di lapangan. “Kalau brak-bruk saja, lima menit juga selesai. Tapi kami menghormati kedaulatan PNG dan tidak ingin ada korban WNI. Oleh sebab itu negosiasi awal diser­ahkan ke tentara PNG,” ujar Endang. Sementara itu, Atase Per­tahanan Kedutaan Besar RI di Port Moresby PNG, Ronny Pasaribu, men­yatakan terus memantau perkem­bangan dari Vanimo. “Seharusnya siang ini (selesai), tapi belum ada kabar apapun. Komandan tentara PNG belum mengungkap bagaima­na cara pembebasan sandera,” kata Ronny kepada CNN Indonesia. Jika sandera telah bebas, mereka akan menjalani pemeriksaan medis di Konsulat Jenderal RI Vanimo untuk kemudian diantarkan ke per­batasan PNG-Papua, dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Papua.

Terpisah, Menteri Luar Neg­eri RI Retno Marsudi menyatakan pemerintah Republik Indonesia tak membahas soal barter dalam upaya pembebasan dua warga negara In­donesia yang saat ini disandera Or­ganisasi Papua Merdeka di Papua Nugini. “Tidak ada barter. Kami akan coba melakukan upaya-upaya lain ka­rena saudara-saudara yang diculik ini adalah sipil yang tidak tahu apa-apa. Jadi tidak ada barter, dan tidak ada tuntutan-tuntutan lain (yang dipe­nuhi),” kata Retno setibanya di Jakar­ta, semalam, dari kunjungan kerja ke Timur Tengah mendampingi Presiden Jokowi.

Sementara, Kepolisian Negara Republik Indonesia menye­butkan, awalnya ada tiga WNI yang disebut disandera oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Namun salah satu di antara berhasil melarikan diri. “Awalnya, ada 3 yang dis­andera, namun 1 melarikan diri dan menyampaikan informasi itu bahwa 2 rekannya ditangkap kelompok tersebut,” kata Kabag Penum Polri Kombes Suharsono di kantornya, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/9/2015). Suharsono mengatakan, pihaknya mendapat informasi bahwa ada dua WNI yang disandera dari ket­erangan sandera inisial KB yang mel­arikan diri tersebut. “Ya berdasarkan informasi dari orang yang berhasil melarikan diri, inisial KB, membenar­kan ada 2 orang yang dibawa,” ujarnya. Sejak mendengar informasi adanya WNI disandera, Suharsono menjelaskan, satuan Brimob yang dip­impin oleh Kasat Brimob Polda Papua langsung melakukan pengejaran. Tim khusus yang merupakan gabun­gan Polda dan Polres juga dibentuk. Namun, lanjutnya, polisi tidak dapat melintasi batas negara sebab saat itu sandera diduga dibawa ke wilayah negara PNG. Karena itu, polisi pun langsung berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk TNI dan perwakilan Indonesia di Jayapura, maupun yang lainnya. “Semua mel­akukan upaya yang sama, dan informa­si terakhir dari army PNG sudah bisa berkomunikasi dengan pihak kelom­pok yang menyandera yang intinya menyampaikan pesan agar menjaga keselamatan kedua orang tersebut dan mengembalikan kepada pemer­intah PNG dan nantinya dipulangkan ke pemerintah RI,” urai Suharsono. Terkait tuntutan penyan­dera yang meminta barter dua re­kannya yang menjadi tahanan polisi atas narkoba jenis ganja, Suharsono mengatakan bahwa Indonesia tidak akan berkompromi. “Tuntuan tidak jelas disampaikan, dan ini kelompok apa. Kalau memang ada, yang diaju­kan apa? serta apa yang diminta? Ini belum jelas,” ujarnya. “Ya sementara yang di dapat di lapangan demikian, kalau seandainya deal-deal soal pi­dana tentu Pemerintah Indonesia tidak berkompromi dengan pidana-pidana itu,” urai dia.

(net)