PSSI dan Menpora Diminta Akur

MANTAN Ketua Umum PSSI, Agum Gumelar mengaku sudah berulangkali menginstruksikan pengurus PSSI pimpinan La Nyalla Matalitti berkoordinasi dengan pemerintah agar bisa bergandengan tanganmelakukan pembinaan sepakbola. Namun, upaya itu selalu gagal tereal­isasi karena Menpora Imam Nahrawi tidak per­nah bersedia menemui La Nyalla Matalitti.

Oleh : Adilla Prasetyo Wibowo

[email protected]

La Nyalla sudah tiga kali saya instruksikan menemui Men­pora tetapi tidak pernah ber­hasil dengan alasan sibuk. Bahkan, saat PSSI memenangkan gugatan di PTUN tentang SK pem­bekuan Menpora pun saya juga me­mintanya menemui tetap saja tidak ditemui,” kata mantan Ketua Umum PSSI, Agum Gumelar seperti dikutip dari Suara Karya.

Di tengah kondisi sepakbola yang semakin terpuruk, Agum mengaku sedih dan juga telah bosan meng­ingatkan tentang statuta FIFA yang mengharamkan intervensi pemer­intah. Makanya, dia menyebut PSSI menghadapi orang-orang yang tidak paham tentang aturan yang berlaku di sepakbola. Apalagi, ada upaya mem­buat Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI dan wacana pembentukan organisasi sepakbola baru pengganti PSSI.

“Saya minta masyarakat sepakbola bersatu untuk mempertahankan PSSI yang merupakan rumah masyarakat sepakbola. Perlu diketahui bahwa PSSI itu sudah berdiri 15 tahun sebe­lum Indonesia Merdeka. Dan, PSSI juga dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia,” katanya.

“Saya bukan membela La Nyalla, tapi La Nyalla itu terpilih secara resmi sebagai Ketua Umum PSSI dan telah diakui FIFA. Janganlah dunia olahraga di bawah ke ranah politik. Kalau tidak suka La Nyalla jangan organisasinya diamputasi,” tambahnya.

Menurut Agum Gumelar, sanksi FIFA dipastikan akan terus berlanjut jika Menpora tidak mencabut SK pem­bekuan PSSI. Bahkan, mantan Ketua Komite Normalisasi FIFA ini menja­min FIFA juga akan menjelaskan hal yang sama pada saat melakukan kun­jungan ke Indonesia untuk bertemu dengan Presiden Jokowi yang dijad­walkan Oktober atau Nopember men­datang. “Janganlah terus membo­hongi masyarakat sepakbola dengan menyebut bisa melobi FIFA atau me­nyebut akan ada KLB tanpa melalui mekanisme yang ada. KLB itu bisa dilaksanakan jika 2/3 anggota PSSI menginginkan dan untuk mendapat pengakuan FIFA harus PSSI mengaju­kan surat enam bulan sebelum pelak­sanaan,” jelasnya.

Agum juga menegaskan bahwa FIFA tidak mau berhubungan dengan orang yang berada di luar sepakbola seperti Tim Transisi. “Kalau urusan sepakbola, FIFA itu hanya mau ber­hubungan dengan PSSI dan tiga orang yang dikenalnya di Indonesia yakni Rita Subowo (Ketua Umum KOI), Dali Tahir (Mantan Komite Etik FIFA) dan saya sendiri. Dan, saya bisa memasti­kan bahwa FIFA tidak akan mengubah keputusan terhadap sanksi PSSI jika memang pemerintah tetap melaku­kan intervensi. Itu sudah menjadi stat­utanya dan tidak akan dilanggar siapa pun Presiden FIFA nanti,” ujarnya.

Lebih jauh, Agum mengungkap­kan, bahwa Asian Games 2018 di In­donesia tidak akan mempertanding­kan cabang sepakbola karena dalam statuta FIFA jelas disebutkan negara yang terkena sanksi tidak diperbole­hkan menggelar pertandingan inter­nasional.

“Sepakbola Asian Games itu kan menggunakan wasit dan perangkat pertandingan dari AFC yang meru­pakan perpanjangan tangan FIFA. Jadi, sepakbola pasti tidak dipertand­ingkan di Indonesia kalau PSSI masih terkena sanksi,” tambahnya.

Mantan Menteri Perhubungan ini juga semakin bingung adanya laran­gan Kemenpora untuk pelaksanaan Pra PON yang akan digelar PSSI. Pas­alnya, dalam UU SKN pasal 1 (ayat 25), pasal 51 (ayat 2) dan pasal 89 (ayat 1) dijelaskan bahwa penyelenggara Ke­juaraan Olah raga yang medatangkan masa penonton, wajib mendapatkan rekomendasi dari ‘Induk Cabang Olah Raga’ yang terdaftar pada ‘federasi In­ternasional’ (sesuai cabornya). Jika di­langgar, maka akan dikenakan sanksi pidana dua tahun penjara atau maksi­mal denda satu miliar rupiah.

“Kalau sudah mengambil kepu­tusan yang salah maka akan terus melakukan kesalahan. Perlu dicatat, pelaksanaan Pra PON itu merupakan wewenang PSSI selaku induk organ­isasi sepakbola. Jadi, kalau Pra PON ti­dak digelar dan semua daerah mengi­kuti pelaksanaan PON Jabar 2016 itu jelas pelanggaran,” tandasnya.

Di era globalisasi ini, kata Agum, peran pemerintah bukan dengan pendekatan kekuasaan. Tetapi, pemerintah harus menjadi fasilitator, regulator dan melayani.