BOGOR TODAY – Belum adanya peraturan daerah (perda) dan perwali yang mendukung untuk orang yang memiliki keterbatasan diri untuk bekerja sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, DPRD Kota Bogor akan mengajukan perda baru.

Ketua Himpunan Disabilitas Indonesia (HDI) Kota Bogor, Hasan Basri, mengatakan para pencari kerja yang mengalami keterbatasan diri di Kota Bogor diwadahin oleh HDI. “Kami yang mewadahi mereka untuk ikut pelatihan-pelatihan dan bekerja sama dengan Dinsos,” ungkapnya.

Hasan mengatakan, pihaknya dapat mengajukan ke Pemkot Bogor terkait pelatihan yang diberikan kepada para penyandang Disabilitas. “Kami dapat mengajukan 20 orang pertahun untuk diberikan pelatihan yang dibiayai oleh Pemkot Bogor,” ujarnya.

Baca Juga :  Busana Petani Hiasi Agro Eduwisata Organik Mulyaharja

Hasan juga menjelaskann jumlah anggota HDI saat ini ada sekitar 250 orang dari total itu ada 150 orang yang sudah berpenghasilan dan 100 lagi be­lum berpenghasilan. “Total nya sekitar 250 orang tapi belum semua berpenghasilan,” bebernya.

Lebih lanjut, Hasan juga mengatakan jenis-jenis pelatihan yang biasa dilakukan oleh penyandang Dis­abilitas. “Biasanya jahit, hendikraf, tata boga, mesin, rata-rata ukm,” tuturnya.

Menurut Hasan, Undang-undang Nomor 13 Ta­hun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan aturan dari 100 orang karyawan satu persen ada penyandang Disabilitas. “Undang-undang Ketenagakerjaan di Kota Bogor belum sepenuhnya terealisasi,” ungkapnya.

Baca Juga :  MUI Kota Bogor Keluarkan Fatwa Penyakit PMK

Hasan menjelaskan untuk penyandang cacat di Kota Bogor sudah ada perekrutan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). “Kemarin itu sudah ada perekrutan tapi kami daftarnya terlambat kota lain juga sudah ada perekrutan seperti itu,” bebernya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kota Bo­gor, Djajat Sudrajat, mengatakan Kota Bogor belum memiliki Perda dikarenakan pihak Pemkot Bogor sendiri belum mengajukan. “Kami akan meng inisiasi karena kemarin belum ada pengajuan dari Pemkot Bogor, memang saya akui di Bogor masih minim sekali rekruitmen tenaga disabilitas itu,” ungkapnya.

(Guntur Eko Wicaksono)