BENSIN DAN LISTRIK DIPAKSA TURUN

PRESIDEN Joko Widodo meminta harga bensin Premium dan tarif listrik industri diturunkan. Realisasi permintaan presiden ini akan dituangkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid III yang akan diluncurkan oleh pemerintah pada pekan depan.

ALFIAN MUJANI
[email protected]

Kebijakan ekonomi jilid III ini diyakini akan ‘nendang’ seperti ke­bijakan kedua, yang langsung memberikan efek dalam jangka pendek,’’ kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Rapat dipimpin oleh Presiden Jokowi, dan dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhu­kam Luhut Panjaitan, Menteri PPN/Bappenas Sofyan Djalil, dan Menteri Keuan­gan Bambang Brodjonegoro, Men­teri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri PUPR Ba­suki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Thomas Lem­bong, Menteri Dalam Neg­eri Tjahjo Kumolo, dan Kepala BKPM Franky Si­barani. Sementara Men­ko Kelautan Rizal Ramli tidak ikut rapat ini.

“Ratas ini dalam persiapan meluncur­kan paket kebijakan awal Oktober yang akan disampaikan minggu depan. Paketnya sedang digodok di bawah koordinasi Men­ko Perekonomian. Tapi pada prinsipnya, paket yang akan dikeluarkan ketiga kurang lebih substansi, juga narasi dan substansin­ya mudah-mudahan nendangnya itu sama dengan yang kedua,” jelas Pramono.

Rapat tadi juga sengaja menghadirkan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Dwi Soetjipto, dan Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir. Karena Presiden meminta dalam paket tersebut, ada pen­gumuman penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan harga listrik industri.

“Tadi juga dipanggil Dirut PLN dan Pertamina. Presiden minta PLN dan Per­tamina, Menkeu, Menko Perekonomian untuk menghitung kembali terutama BBM Premium serta listrik industri, kita tunggu sampai minggu depan, apakah perhitun­gannya itu ada yang bisa dihemat, atau ti­dak nanti kami umumkan. Perhitungan itu juga menjadi bagian dari paket kebijakan minggu depan,” paparnya.

Paket kebijakan yang diumumkan beberapa hari lalu, memang direspons positif oleh investor di pasar keuangan. Tercatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak hijau dan nilai tukar rupi­ah juga menguat terhadap dolar Amerika Serikat (USD).

“Karena kami mengetahui, respons publik dan dunia usaha terrhadap paket kedua sungguh baik. Dan ini membuat ekonomi kita terutama ketika turbulensi global seperti ini membuat kita bisa men­jadi positif dalam satu dua tiga hari ini. Mudah-mudahan nanti paket ke depan yang akan diumumkan mempunyai dam­pak yang sama,” ujar Pramono.

Presiden Jokowi berar-benar berharap harga bensin Premium bisa diturunkan, ba­gian dari paket kebijakan ekonomi jilid III. Usai rapat terbatas dengan presiden dan sejumlah menteri, Dwi Soetjipto mengakui, Jokowi memang mengimbau agar Pertami­na melakukan evaluasi kembali harga BBM jenis Premium. Tujuannya, untuk mendu­kung perbaikan kondisi perekonomian.

“Itu yang akan kita evaluasi, dan yang ke depan bisa kita laporkan,” jelas Dwi, usai rapat yang berlangsung di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Dwi mengatakan, pada Agustus 2015 lalu, harga bensin Premium yang dijual oleh Pertamina 2% di bawah harga keeko­nomiannya. Pertamina akan melihat bagaimana perkembangan harga bensin Premium yang dijual sepanjang Septem­ber lalu. “Ya kita lihat apakah ada langkah-langkah efisiensi dan sebagainya. Makanya itu yang harus kami evaluasi,” ungkap Dwi.

Soal impor BBM, Dwi mengatakan, akan ada 2 proyek yang bisa membuat impor BBM Pertamina turun. Dua proyek yang akan segera beroperasi, pertama beroperasinya kilang PT Trans Pacific Pet­rochemical Indotama (TPPI), Tuban, Jawa Timur dan beroperasinya Residuel Fluid Catalytic Cracker (RFCC) kilang Cilacap, Jawa Tengah.

“RFCC proyek refinery upgrading di Ci­lacap itu akan bisa menurunkan impor kita sekitar 5% untuk produk, terus kemudian nanti kalau kita bisa mengoptimalisasi proyek yang lain. Misalnya pengoperasian TPPI, kan bisa menekan 10% dari impor produk kita,” papar Dwi.

Apakah ruang penurunan harga ben­sin Premium masih ada? “Ya ruang im­provement tentu selalu ada. Jadi tinggal kita lihat nanti sekarang seberapa, ke de­pan seperti apa,” kata Dwi.

Sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid III, Presiden Jokowi berharap harga bensin Premium bisa turun. Meski melihat kondisi kurs dolar yang menem­bus Rp 14.700, langkah ini sulit dilakukan. Apakah ada subsidi lagi?

Menko Perekonomian, Darmin Nasu­tion, tidak berani berspekulasi. Namun dia mengakui, sulit menurunkan harga bensin Premium dengan rupiah yang terus me­lemah.

“Ya kalau dibayar pemerintah ya bisa dilihat sebagai subsidi. Saya tidak mau gambling mengenai itu lah. Spekulasi, nanti saja kita lihat,” kata Darmin, usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Darmin mengatakan, bisnis Pertam­ina yang masih harus mengimpor BBM membuat sulit menurunkan harga bensin Premium. Karena impor ini harus meng­gunakan dolar.

“Ada beberapa faktor lain yang seb­etulnya memang bisa memengaruhi. Misalnya, adanya upaya untuk menaik­kan penggunaan crude (minyak mentah) kita di dalam negeri. Jadi itu tentu mem­buat kita tidak perlu impor lebih banyak. Berkurang jadinya, karena ada satu lang­kah itu,” kata Darmin.

Pertamina Pasrah

Dalam ratas ini, Presiden Jokowi juga meminta menteri bidang ekonomi ber­sama Pertamina untuk mempelajari ke­mungkinan penurunan harga bensin Pre­mium. Ini merupakan isyarat bahwa harba bensin Premium harus turun. Pertamina mengaku pasrah kepada pemerintah, karena secara hitungan sulit.

Direktur Pemasaran Pertamina, Ah­mad Bambang mengatakan, harga Pre­mium sulit diturunkan dengan nilai tukar USD menembus Rp 14.700 saat ini. Per­tamina masih mengandalkan impor untuk pengadaan bensin Premium, yang dibeli dengan dolar.

“Kami serahkan saja ke pemerin­tah. Sejujurnya agak susah (menurunkan harga bensin Premium) karena tekanan dolar, apalagi kita juga harus mengurangi pembayaran dalam dolar, yang berarti ha­rus dilakukan deferred payment dan atau hedging,” kata Bambang kepada detikFi­nance, Kamis (1/10/2015).

Namun bukan berarti tak ada jalan lain. Bambang mengatakan, harga bensin Premium bisa turun bila ada penundaan pembayaran komponen pajak pertam­bahan nilai (PPN) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dalam harga Premium yang dijual Pertamina. “Salah satu yang mungkin adalah penundaan PPN dan atau PBBKB, untuk ini perlu fatwa Presiden,” jelasnya. (*)