BOGOR, TODAY — Kondisi perekonomian yang masih lesu, mulai meresahkan dunia usÂaha. Terbukti, jumlah karyawan yang menÂjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus bertambah.
Kepala DisnakerÂtrans Jawa Barat, Hening Widyatmoko menjelaskan, data PHK teraÂkhir yang dilaporkan ke Kemenakertrans mencapai 6.000 orang. “Saat ini kami sedang menÂgumpulkan data terbaru soal jumlah tenaga kerjaan yang di-PHK, laporan ini akan disampaiÂkan ke pusat pada 14 Oktober mendatang,†ujar Hening kepada wartawan, Selasa (6/10/2015).
Hening mengatakan, pihaknya hanya meÂnampung laporan PHK dalam jumlah kecil. Untuk PHK massal, dilaporkan langsung ke KeÂmenakertrans.
PHK massal itu, kata dia, biasanya dilakukan jika sebuah perusahaan terus merugi dalam dua tahun terakhir. Selain itu, kebijakan pemeÂcatan besar-besaran dilakukan jika perusahaan melakukan relokasi ke daerah lain. “Di Jabar, ada yang melakukan PHK massal,†kata Hening.
Menurutnya, perusahaan yang melakukan PHK dalam jumlah besar berasal dari MajaÂlengka. Namun, jumlahnya masih di bawah 100 orang. Mereka bergerak di industri padat karya, namun sulit bersaing sehingga terpaksa tutup.
Selain di Majalengka, kata dia, PHK massal juga dilakukan di Kabupaten Bogor. Industri ini bergerak di bidang garmen dan produksi kaus kaki. Akan tetapi, hal ini dilakukan karena akan relokasi ke Kabupaten Cianjur yang notabene punya upah lebih ringan hanya Rp 1,7 jutaan atau lebih kecil dibandingkan Bogor yang menÂcapai Rp 2,7 juta. Begitu juga di Kabupaten Bandung, ada industri yang akan relokasi. “Ke depan, banyak investasi yang pindah ke daerah yang upahnya lebih ringan seperti Cianjur dan juga Majalengka,†katanya.
Menurut Hening, PHK dengan tujuan reÂlokasi, masih lebih baik karena investasi tidak sampai kabur ke luar negeri. Namun, pihaknya mengkahwatirkan bagi tenaga kerja yang sudah lanjut usia atau sudah berkeluarga. Mereka tiÂdak mungkin ikut pindah ke tempat lokasi baru industri didirikan.
Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Jabar mengusulkan konsep ‘Sosial Safety Net’ untuk memberdayakan para korban PHK. Cara ini perÂnah diterapkan saat krisis ekonomi 1998.
Kebijakan Sosial Safety Net atau Jaring PenÂgaman Sosial ini, kata dia, memiliki tiga misi. Yakni, mendorong korban menjadi wirausaha, mendorong korban ke jabatan/posisi yang berÂbeda, serta mendorong korban ke desa dan menjadi motor perubahan.
Hening mengatakan, usulan ini telah disÂampaikan ke Komisi V DPRD Jabar. Ia berharap, konsep itu dapat didukung untuk dilaksanakan pada 2016 mendatang. “Kebijakan ini perlu duÂkungan lintas sektoral seperti Dinas Pertanian, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerÂintah Desa (BPMPD),†katanya.
Bogor Ranking Pertama
Dua dari delapan kebijakan Menteri Tenaga Kerja RI, Hanif Dhakiri adalah pengurangan jam kerja dan penawaran pensiun dini kepada buÂruh yang telah memenuhi persyaratan.
“Tapi itu kan sifatnya sementara. Ketika ekonomi pulih, secara otomatis, kebijakan itu dicabut,†jelas Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bogor, Yous Sudrajat, Selasa (6/10/2015).
Yous mengatakan, data Kemenakertrans, Jawa Barat merupakan wilayah yang paling terÂancam PHK massal. “Kabupaten Bogor ini menÂempati posisi pertama lho. Sampai sekarang saja, ada lima perusahaan garmen yang tutup dan terpaksa 2.000 pekerja dirumahkan,†imÂbuh Yous.
Yous pun sudah mengajak Asosiasi PenÂgusaha Indonesia (APINDO) dan serikat buruh untuk membicarakan delapan kebijakan MenaÂker tersebut. “Kebijakan itu pahit, tapi ya harus dilaksanakan demi mencegah adanya PHK beÂsar-besaran,†tambah Yous.
Ia menambahkan, pemerintah pusat juga memberikan insentif dengan keringanan paÂjak kepada perusahaan-perusahaan yang tak melakukan PHK terhadap karyawannya. “InsenÂtif itu untuk membantu pengusaha mengurangi beban biaya produksi,†jelasnya.
Pemerintah daerah, kata Yous, sudah merancang sejumlah program bagi para buruh yang menjadi korban PHK. “Kita memberikan bantuan modal kepada mereka yang terkena PHK dan menggelar pelatihan kewirausahaan,†tandasnya.
Sebelumnya, Sahat Sinurat, Direktur PenceÂgahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan dalam keterangan tertulisnya menyatakan pemerintah masih melakukan upaya preventif cegah PHK.
(Rishad Noviansyah|Yuska Apitya Aji)
