JIKA diamati secara detail, motto kampanye para calon kepala daerah menjelang pilkada serentak lebih banyak melenceng dari konteks pencalonanya. Kata sifat berderet sepanjang jalan, sementara relasinya dengan pertanyaan “mengapa para pemilih di daerah harus memilih mereka” semakin jauh dari jawabannya.

Oleh: RONNY P. SASMITA
(Analis Ekonomi Politik Internasional Financeroll Indonesia)

Contoh kata, jika pasan­gan calon mengusung moto “religius”, ke­mudian saat kampa­nye dialogis, bagaima­na pemilih harus menjabarkan pertanyaan lanjutan atas motto ini? Sementara pilkada adalah ajang seleksi elektoral kepala dae­rah bukan ajang untuk menguji religiusitas.

Tidak mungkin pemilih atau intelektual daerah mendalami pertanyaan yang berhubungan dengan motto ini semisal “su­dah berapa kali anda naik haji? Sejauh mana kereligiusan anda tergambar ke dalam kehidupan sehari-hari anda? Berapa banyak sedekah anda setiap bulan? Pada jam berapa anda biasanya salat tahajud? Apakah anda salat duha sebelum ke kantor atau salat duha di kantor?”.

Ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang berhubungan dengan motto religius, yang se­cara substansial tidak berhubun­gan dengan pencalonan mereka dalam pilkada. Bagaimanapun, moto ini boleh dibilang masih jauh dari substansi pencalonan seseorang.

Toh pilkada bukanlah ajang untuk mencari ustaz cilik atau siswa pesantren teladan, tapi mencari pemimpin daerah yang terbaik yang bisa membawa dae­rahnya menjadi lebih maju.

Kemudian contoh lain, di Ka­bupaten Agam misalnya, saya me­lihat ada motto “ikhlas dan sabar” dari salah satu pasangan calon. Pertanyaan saya muncul setelah itu, lalu apa urusannya kata ikh­las dan sabar dengan pencalonan beliau sebagai kepala daerah? Bagaimana menjabarkan pertan­yaan lanjutan atas motto ini?

Tidak ada kriteria teknis un­tuk mengukurnya. Apakah ha­rus salah seorang yang hadir di dalam kampanye beliau melem­par sandal ke muka si calon ke­pala daerah, lalu si calon hanya tersenyum mengusap dada sam­bil berkata pelan-pelan “sabar, sabar, sabar” dan langsung melanjutkan kampanye sembari mengucapkan kata-kata “tidak apa-apa, saya ikhlas dilempari sendal”.

Jadi motto ini terkesan san­gat lucu, lebih mirip motto calon suami yang ingin dipilih oleh para calon istri, ketimbang motto calon kepala daerah yang kede­pannya sudah terbentang tang­gung jawab besar kepada rakyat dan daerahnya.

Sehingga suatu waktu saya­pun sempat berkelakar di akun sosial media soal motto paslon yang berbunyi “sabar dan ikh­las” ini. Kelakar yang cenderung menilai paslon sebagai kandidat suami atau istri yang ingin dipilih calon pasangannya.

Dan dari sisi lainnya, motto seperti ini sejatinya tak perlu dibawa-bawa ke dalam bahasa komunikasi politik sehari-hari, karena toh biasanya orang sabar atau ikhlas tidak pernah mem­bahasakan perilaku sabar dan ikhlasnya ke dalam komunikasi sehari-hari agar tidak dibilang ria atau pamer.

Contoh lain misalnya adalah kata merakyat yang ternyata pal­ing sering digumamkan calon kepala daerah. Kata ini pun tak terkait langsung dengan per­masalahan yang ada. Merakyat secara kasat mata bisa diartikan memilih menjadi seperti rakyat biasa (bisa juga seolah-olah sep­erti rakyat), baik penampilan maupun pergaulan, atau merasa lebih dekat dengan rakyat.

Lalu pertanyaanya adalah apakah memilih menjadi dekat dengan rakyat dan bermunafikria menjadi seolah-olah seperti raky­at tidak bermakna mengingkari pencalonannya? Memilih men­jadi calon kepala daerah adalah memilih untuk menjadi kandi­dat elit nomor satu di daerah, bukan memilih menjadi rakyat atau seperti rakyat, tapi memilih berjuang untuk rakyat. Memilih menjadi seperti rakyat dan ber­juang untuk rakyat adalah dua hal yang sangat berbeda.

Jika ingin merakyat, maka sang paslon tergolong sedang bermunafikria karena kenyataan­nya yang benar-benar merakyat adalah rakyat itu sendiri. Jadi ada inkonsistensi akut di sini.

Di satu sisi para paslon bersik­eras ingin menjadi kepala daerah yang notabene adalah komandan para elit lokal, tapi di sisi lain jus­tru ingin mengokohkan image se­bagai rakyat atau merakyat.

Dari perspektif sebaliknya, kata merakyat pun mempunyai substansi yang tidak terkait den­gan masalah-masalah daerah. Apakah merakyat akan serta merta berarti berpihak kepada rakyat? Kebijakan seperti apa yang akan diambil setelah terpilih jika kandidat memang merakyat? Atau apakah sekedar merakyat lalu semua urusan rakyat menda­dak kelar? Tentu jawabnya tidak.

Motto merakyat sama saja dengan motto-motto yang sebe­lumnya saya bahas, yakni kata sifat. Kata yang cukup ditiru sifat­nya, maka kriterianya terpenuhi. Tak ada tanggung jawab moral se­cara teknis kepada pemilih.

Seandainya pasangan calon kemudian terpilih sebagai kepala daerah, apakah dengan bersikap dan berperilaku seperti rakyat, maka beban moralnya sebagai pemimpin terpilih sudah ter­penuhi? Tentu tidak juga.

Selanjutnya di Kabupaten Agam ada motto “intan untuk Agam” dari pasangan nomor dua. Setelah membaca motto ini saya terpingkal tertawa. Karena saya percaya bahwa intan, batu mewah berkategori perhiasan, bukanlah kebutuhan mendesak bagi rakyat Agam, seberapapun berharganya.

Dan secara subtansial, apap­un sifat dan kegunaan batu intan yang ingin ditonjolkan paslon, tetap saja semua itu bukanlah alasan dan kebutuhan bagi pe­milih untuk memilih karena tidak menggambarkan apapun tentang kemampuan para paslon dalam memajukan dan menyejahter­akan masyarakat daerahnya di kemudian hari.

Lalu dari kubu pasangan no­mor dua, saya menemui motto “bekerja dengan ketulusan”. Ini tak berbeda dengan moto pas­angan nomor dua yang berbunyi “ikhlas dan sabar dalam bekerja” atau “sabar, santun, dan religius” sebagai motto lainnya dari pasangan nomor urut satu.

Semua kata sifat ini tak ada kriteria dan parameter ukuran­nya sehingga tak bisa dievaluasi di kemudian hari dan tak bisa dijadi­kan patokan keberhasilan seseorang dalam memimpin daerah.

Apakah cukup dengan bekerja seadanya, lalu gembar-gembor pekerjaannya telah dijalankan dengan tulus, ikhlas, sabar, san­tun, plus religius, maka tanggung jawabnya sebagai kepala daerah kelar? Tentu tidak, bahkan masih jauh dari harapan publik pastinya.

Dan pertanyaan terakh­irnya, jika untuk berjanji dan berkampanyepun para paslon ternyata jauh dari kejelasan alias bergelimang absurditas, kemu­dian bagaimana nanti saat mer­eka terpilih dan mulai bekerja? Yang saya takutkan justru kiner­janya nanti jauh lebih tak jelas ketimbang mottonya. Semoga saja tidak (*)

sumber : Haluanharian.com