Untitled-13Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno me­nyatakan minatnya atas kepemilikan saham dari rencana divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI). Namun, say­angnya sampai sekarang pihak PTFI belum menyampaikan nilai dari saham yang akan ditawarkan tersebut.

“Kita berminat, tapi si penjual belum memberikan harga. Tentu kita lihat harganya seberapa, ” ungkap Rini di atas Kapal KM Ke­lud, Sabtu (21/11/2015)

Minat tersebut telah disampai­kan secara resmi melalui surat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan (Kemen­keu) beberapa waktu lalu. Hanya saja sekarang menunggu kepas­tian dari pihak Freeport.

Baca Juga :  Kreasi Ditengah Pandemi, Patriot Desa Latih Emak-emak Rengasjajar

“Kami dari BUMN sebagai badan usaha milik negara, di mana kami memiliki 9,26% dari Freeport menulis surat ke Kemen­terian ESDM dan Kemenkeu. Kami berminat kalau ada divestasi dari Freeport. Kalau dalam perjanjian­nya 10 sekian persen. Karena ka­lau kita bisa membeli itu, berarti BUMN memiliki 20%. Jadi belum ada kabar lagi,” paparnya.

Rini menyampaikan, Bahana Sekuritas memang telah diper­siapkan untuk menghitung valua­si dari saham Freeport yang didi­vestasikan. Akan tetapi, nominal penawaran harus datang dari pi­hak Freeport.

“ Kita memang ada sendiri , tapi valuasi itu harus dari mer­eka sendiri. Bukan dari kita. Ng­gak bisa dikira-kira nilainya. Kita dengar dulu yang mau jual berapa harganya. Terus kita lihat, mam­pu apa nggak segini,” kata Rini.

Baca Juga :  Kreasi Ditengah Pandemi, Patriot Desa Latih Emak-emak Rengasjajar

Dua BUMN yang disiapkan adalah PT Aneka Tambang (An­tam) Tbk dan PT Indonesia Asa­han Alumunium (Inalum). Dari Inalum nantinya akan menggu­nakan dana kas perusahaan. Se­mentara Antam belum diketahui sumbernya, meski dimungkink­an berasal dari suntikan modal pemerintah. “Inalum sama An­tam, dananya ada nanti kita li­hat,” sebutnya.

Freeport sendiri mengakui belum menawarkan saham yang akan dilepas sebanyak 10,64% dengan alasan masih menunggu mekanisme dan kepastian hukum yang jelas.

(Alfian M|detik)