Untitled-10JAKARTA, TODAY — Ta­hun depan, pemerin­tah akan menerbitkan Surat Berharga Neg­ara (SBN) sebesar Rp 511 triliun untuk me­nutupi besarnya de­fisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belan­ja Negara (APBN) 2016. Ada banyak risiko dalam penerbitan ini, mengingat kondisi perekono­mian global yang masih tidak stabil. Gubernur Bank Indone­sia (BI), Agus Martowardojo beserta jajarannya, diundang Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro , un­tuk membahas persoalan ini di kantornya, Gedung Djuan­da, Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/11/2015).

Agus menyampaikan, dis­kusi tersebut diawali dengan pemaparan pemerintah ter­kait rencana penerbitan SBN. Kemudian dilanjutkan dengan pandangan BI tentang berb­agai risiko yang akan terjadi di pasar keuangan.

“Saat disampaikan tentang rencana mereka ke kita, pan­dangan kita, kita menjelaskan tentang kondisi global secara umum dan kondisi domestik,” ungkap Agus.

BACA JUGA :  Lokasi SIM Keliling Kabupaten Bogor, Kamis 28 Maret 2024

Rapat berlangsung cukup lama, sekitar 3 jam dari pukul 17.30 WIB. Beberapa jajaran Kementerian Keuangan juga tampak hadir secara lengkap, kecuali Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, Robert Pakpahan yangs sedang bertu­gas ke luar negeri.

Menurut Agus, ada ber­bagai risiko yang terindikasi muncul di tahun depan. Teru­tama dari sisi eksternal, Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Fed akan menaikan suku bunga acuan, perekonomian China yang melambat, dan harga komoditas yang masih rendah.

“Kemudian kecenderun­gan rebalancing dana yang ada di negara berkembang menuju di negara maju,” ujarnya.

Dari sisi dalam negeri, faktor yang perlu diperhati­kan adalah komposisi surat utang dalam porsi asing , dan neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) serta pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tahun depan diharapkan dapat terealisasi sesuai target.

BACA JUGA :  Cemari Aliran Sungai Ciliwung, Gudang Bahan Baku Sabun di Kota Bogor Disegel

“ Porsi asing 37%. Itu bisa dikelola, karena hal-hal itu yang didiskusikan,. Itu ma­sih lihat fundamental secara penuh dan kondisi yang lebh baik di 2016,” terangnya.

Agus melihat sisi opti­mis dari rencana pemerintah tersebut. Meski tetap harus berhati-hati dan menjalankan penerbitan di waktu yang te­pat dengan jumlah yang tepat.

“Kita optimis bisa dilak­sanakan. Oleh karena itu ka­jian aset liability terpadu ten­tang regulasi indonesia. Kan kita bicarakan bukan hanya besar waktu per bulan per kuartal kita diskusikan,” kata Agus.

(Yuska Apitya/dtkf)

============================================================
============================================================
============================================================