JAKARTA, TODAY — TaÂhun depan, pemerinÂtah akan menerbitkan Surat Berharga NegÂara (SBN) sebesar Rp 511 triliun untuk meÂnutupi besarnya deÂfisit dalam Anggaran Pendapatan dan BelanÂja Negara (APBN) 2016. Ada banyak risiko dalam penerbitan ini, mengingat kondisi perekonoÂmian global yang masih tidak stabil. Gubernur Bank IndoneÂsia (BI), Agus Martowardojo beserta jajarannya, diundang Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro , unÂtuk membahas persoalan ini di kantornya, Gedung DjuanÂda, Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/11/2015).
Agus menyampaikan, disÂkusi tersebut diawali dengan pemaparan pemerintah terÂkait rencana penerbitan SBN. Kemudian dilanjutkan dengan pandangan BI tentang berbÂagai risiko yang akan terjadi di pasar keuangan.
“Saat disampaikan tentang rencana mereka ke kita, panÂdangan kita, kita menjelaskan tentang kondisi global secara umum dan kondisi domestik,†ungkap Agus.
Rapat berlangsung cukup lama, sekitar 3 jam dari pukul 17.30 WIB. Beberapa jajaran Kementerian Keuangan juga tampak hadir secara lengkap, kecuali Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, Robert Pakpahan yangs sedang bertuÂgas ke luar negeri.
Menurut Agus, ada berÂbagai risiko yang terindikasi muncul di tahun depan. TeruÂtama dari sisi eksternal, Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Fed akan menaikan suku bunga acuan, perekonomian China yang melambat, dan harga komoditas yang masih rendah.
“Kemudian kecenderunÂgan rebalancing dana yang ada di negara berkembang menuju di negara maju,†ujarnya.
Dari sisi dalam negeri, faktor yang perlu diperhatiÂkan adalah komposisi surat utang dalam porsi asing , dan neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) serta pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tahun depan diharapkan dapat terealisasi sesuai target.
“ Porsi asing 37%. Itu bisa dikelola, karena hal-hal itu yang didiskusikan,. Itu maÂsih lihat fundamental secara penuh dan kondisi yang lebh baik di 2016,†terangnya.
Agus melihat sisi optiÂmis dari rencana pemerintah tersebut. Meski tetap harus berhati-hati dan menjalankan penerbitan di waktu yang teÂpat dengan jumlah yang tepat.
“Kita optimis bisa dilakÂsanakan. Oleh karena itu kaÂjian aset liability terpadu tenÂtang regulasi indonesia. Kan kita bicarakan bukan hanya besar waktu per bulan per kuartal kita diskusikan,†kata Agus.
(Yuska Apitya/dtkf)