Foto : Net
Foto : Net

JAKARTA, TODAY — Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengakui su­lit menyisir 23 juta pelanggan golongan rumah tangga 450 dan 900 volt ampere (VA). Karena itu, Presiden Joko Wido­do lantas memberi waktu 6 bulan un­tuk menyelesaikan penyisiran.

“Kesu l i tannya kan harus kita datan­gi satu-satu. Kalau dua bulan nggak bisa dong, tidak cukup waktunya,” kata Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, ditemui di Istana Negara, Rabu (4/11/2015).

Ia juga memastikan, untuk pelanggan yang me­miliki usaha kecil menengah (UKM) tetap mendapat subsidi listrik, apalagi arahan dari Presiden Jokowi, UKM boleh menikmati subsidi listrik.

“UKM boleh dong, kalau itu ada aturan mainnya, karena PLN buat satu golongan khusus untuk UKM. Kan PLN punya 48 jenis golongan, dan UKM masuk penerima subsidi listrik, makanya kita nggak perlu takut,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penyisiran pelanggan listrik tersebut bertujuan hanya orang miskin yang me­nikmati subsidi listrik. “Salah satu kriterianya orang yang pegang kartu itu (Kartu Indonesia Sehat dan lainnya). Orang miskin layak mendapat subsidi lis­trik,” tutupnya.

BACA JUGA :  Kecelakaan Maut, Pelajar SMA di Brebes Tewas usai Terlindas Dump Truk

Sementara itu, hasil rapat Presiden Jokowi den­gan beberapa menteri dan direksi PT PLN terkait pencabutan subsidi listrik, diputuskan rencana pen­cabutan subsidi listrik 23,3 juta pelanggan berdaya listrik 450-900 volt ampere (VA) mundur, dari sebel­umnya 1 Januari 2016 menjadi Juni 2016.

Awalnya, dalam 2 bulan PLN diberi waktu me­nyisir mana saja pelanggan yang termasuk 23,3 juta pelanggan tersebut. Sehingga mulai 1 Januari 2016, hanya rakyat miskin saja yang boleh menikmati sub­sidi listrik.

“Dalam 6 bulan harus selesai. Karena kita harus terjun ke lapangan. Lihat satu persatu, betul-betul melihat keadaan mereka, rumah mereka bagaimana, keluarga mereka bagaimana,” kata Menteri ESDM, Sudirman Said, usai rapat di Kantor Presiden.

BACA JUGA :  Kurangi Peradangan Pada Tubuh, Ini Dia Buah Terbaik yang Bisa Dikonsumsi

Sudirman mengatakan, pemerintah dan PLN se­laku pelaksana di lapangan saat ini sedang menco­cokan data, mana saja keluarga miskin dan rentan miskin yang diberikan subsidi listrik oleh negara.

“Rekonsiliasi data penyisiran data antara data pelanggan PLN dengan data TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), karena harus nyambung datanya, antara penduduk miskin dengan data pelanggan PLN,” kata Sudirman.

Dia menambahkan, saat ini data pelanggan PLN untuk golongan yang menikmati subsidi listrik teru­tama 450 dan 900 VA mencapai 45 juta pelanggan. Sementara keluarga miskin berdasarkan data TNP2K hanya ada 15 juta rumah tangga miskin dan rentan miskin.

“Hal yang seperti ini harus direkonsiliasi. Oleh Presiden yakinkan dulu, datanya akurat baru pikir­kan kebijakan. Jadi kita beri waktu sampai semester I-2016 untuk menyisir data supaya datanya akurat,” tutup Sudirman.

(Alfian Mujani|net)

============================================================
============================================================
============================================================