PEMBAHASAN Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor 2016 dipastikan alot walau ditarget rampung besok (hari ini,red). Pasalnya, tahun ini Pemkab Bogor mengalami Defisit anggaran Rp1,9 triliun.
RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) KabuÂpaten Bogor, Adang Suptandar, defisit tersebut sudah terÂtutupi dengan pembiayaan masih terus diupayakan agar jumlah defisit berkurang. Bahkan, pada rapat teraÂkhir, kata Adang, ada pembahasan menekan defisit hingga nol.
“Yang membuat alot ya ini. Tapi dalam pembahasan, jumlah ini sudah tertutupi dengan pembiayaan. Masih penyesuaian kok supaya defisitnya berkurang atau tidak ada defisit,†kata Adang, Minggu (29/11/2015).
Meski begitu, Adang tidak meÂnyebutkan besaran nilai yang diaÂjukan hingga memunculkan defisit sebesar itu. Tapi, ia mengungkapkan jika pendapatan pada tahun 2015 mencapai Rp 2 triliun.
“Defisit dalam penyusunan angÂgaran itu biasa. Tapi ini tertutupi denÂgan pembiayaan. Pendapatan itu kan terbatas. Kalau, belanja yang diajukan sangat banyak untuk kepentingan masyarakat,†tambah Adang.
Penetapan APBD 2016, kata Adang, tidak molor terlalu lama, karena solusi penyeimbang neraca APBD telah diuÂpayakan dengan disusunnya sumber pembiayaan diluar pendapatan.
Ia menjelaskan, pihaknya masih menyusun prioritas dalam pembaÂhasan. Beberapa anggaran dicoret, diefisiensi atau ditunda pengalokasianÂnya hinggan perubahan 2016 nanti.
“Masih disusun mana yang bisa diaÂjukan dalam anggaran perubahan atau malah tahun berikutnya,†katanya.
Ia memastikan, penyusunan priÂorotas tetap mengacu pada Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RJPMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran SeÂmentara (KUA-PPAS).
Beberapa poin yang diutamaÂkan antara lain, bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. “Yang penting, semua program dan kegiaÂtan yang dianggarkan, dapat menÂunjang tercapainya 25 penciri kabuÂpaten termaju,†tandas Adang.
Mengenai Pendapatan Asli DaeÂrah (PAD), lanjut Adang, jumlah yang diraih sebenarnya sudah melampaui target Kabupaten Bogor.
“Kalau PAD sebetulnya sudah mencapai Rp 2 triliun lebih, tahun lalu kan Rp 1,7 triliun. Padahal target Rp 2,4 triliun itu harusnya tahun 2017 dari pajak, retribusi, hasil investasi dan pendapatan lain yang sah,†ujarnya.
Sementara Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Adi Suwardi mengungkapkan, hasil Musyawarah Perencanaa Pembangungan (MusÂrenbang) tingkat kecamatan banyak yang dicoret.
“Usulan aspirasi DPRD yang dituangkan dalam APBD 2016 juga banyak yang dicoret. Sama dengan Musrenbang Kecamatan. Jadi bukan kami saja. Tapi aparatur pemerintaÂhan juga sama,†kata dia.
Namun, Adi menambahkan, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan denÂgan infrastruktur, seperti Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) harus diprioritaskan.
“Perbaikan infrastruksur jalan, jembatan serta irigasi harus ditingÂkatkan. Intinya, pembangunan fisik harus berjalan,†katanya.
Pembahasan di Komisi III, menuÂrut Adi, sudah selesai. Tinggal menÂunggu pengesahannya saja dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD KaÂbupaten Bogor.
“Masih menunggu apakan ada usulan yang diprioritaskan atau diÂcoret. Sebelum 15 Desember nanti RAPBD, mudah-mudahan sudah bisa di Paripurnakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, tandasnya.
Anggota Komisi III lainnya, Romli, mengatakan, pembiayaan yang menÂurut Adang bisa menutupi defisit Rp 1,9 triliun tidak akan cukup menutupi seluruh kebutuhan belanja daerah.
“Kebutuhan belanja kita bisa tuÂjuh kali lipat dari dana yang ada. KeÂbutuhannya sih Rp 13 triliun, jadi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih mengatur prioritas mana proÂgram yang didulukan. (*)
