PEMBAHASAN Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor 2016 dipastikan alot walau ditarget rampung besok (hari ini,red). Pasalnya, tahun ini Pemkab Bogor mengalami Defisit anggaran Rp1,9 triliun.

RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabu­paten Bogor, Adang Suptandar, defisit tersebut sudah ter­tutupi dengan pembiayaan masih terus diupayakan agar jumlah defisit berkurang. Bahkan, pada rapat tera­khir, kata Adang, ada pembahasan menekan defisit hingga nol.

“Yang membuat alot ya ini. Tapi dalam pembahasan, jumlah ini sudah tertutupi dengan pembiayaan. Masih penyesuaian kok supaya defisitnya berkurang atau tidak ada defisit,” kata Adang, Minggu (29/11/2015).

Meski begitu, Adang tidak me­nyebutkan besaran nilai yang dia­jukan hingga memunculkan defisit sebesar itu. Tapi, ia mengungkapkan jika pendapatan pada tahun 2015 mencapai Rp 2 triliun.

“Defisit dalam penyusunan ang­garan itu biasa. Tapi ini tertutupi den­gan pembiayaan. Pendapatan itu kan terbatas. Kalau, belanja yang diajukan sangat banyak untuk kepentingan masyarakat,” tambah Adang.

Penetapan APBD 2016, kata Adang, tidak molor terlalu lama, karena solusi penyeimbang neraca APBD telah diu­payakan dengan disusunnya sumber pembiayaan diluar pendapatan.

Ia menjelaskan, pihaknya masih menyusun prioritas dalam pemba­hasan. Beberapa anggaran dicoret, diefisiensi atau ditunda pengalokasian­nya hinggan perubahan 2016 nanti.

“Masih disusun mana yang bisa dia­jukan dalam anggaran perubahan atau malah tahun berikutnya,” katanya.

Ia memastikan, penyusunan pri­orotas tetap mengacu pada Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RJPMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Se­mentara (KUA-PPAS).

Beberapa poin yang diutama­kan antara lain, bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. “Yang penting, semua program dan kegia­tan yang dianggarkan, dapat men­unjang tercapainya 25 penciri kabu­paten termaju,” tandas Adang.

Mengenai Pendapatan Asli Dae­rah (PAD), lanjut Adang, jumlah yang diraih sebenarnya sudah melampaui target Kabupaten Bogor.

“Kalau PAD sebetulnya sudah mencapai Rp 2 triliun lebih, tahun lalu kan Rp 1,7 triliun. Padahal target Rp 2,4 triliun itu harusnya tahun 2017 dari pajak, retribusi, hasil investasi dan pendapatan lain yang sah,” ujarnya.

Sementara Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Adi Suwardi mengungkapkan, hasil Musyawarah Perencanaa Pembangungan (Mus­renbang) tingkat kecamatan banyak yang dicoret.

“Usulan aspirasi DPRD yang dituangkan dalam APBD 2016 juga banyak yang dicoret. Sama dengan Musrenbang Kecamatan. Jadi bukan kami saja. Tapi aparatur pemerinta­han juga sama,” kata dia.

Namun, Adi menambahkan, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan den­gan infrastruktur, seperti Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) harus diprioritaskan.

“Perbaikan infrastruksur jalan, jembatan serta irigasi harus diting­katkan. Intinya, pembangunan fisik harus berjalan,” katanya.

Pembahasan di Komisi III, menu­rut Adi, sudah selesai. Tinggal men­unggu pengesahannya saja dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Ka­bupaten Bogor.

“Masih menunggu apakan ada usulan yang diprioritaskan atau di­coret. Sebelum 15 Desember nanti RAPBD, mudah-mudahan sudah bisa di Paripurnakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, tandasnya.

Anggota Komisi III lainnya, Romli, mengatakan, pembiayaan yang men­urut Adang bisa menutupi defisit Rp 1,9 triliun tidak akan cukup menutupi seluruh kebutuhan belanja daerah.

“Kebutuhan belanja kita bisa tu­juh kali lipat dari dana yang ada. Ke­butuhannya sih Rp 13 triliun, jadi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih mengatur prioritas mana pro­gram yang didulukan. (*)