Bambang-Brodjo2-600x400JAKARTA, TODAY — Menteri Keuangan Bam­bang P.S. Brodjonegoro menyatakan, Indone­sia akan menerapkan sistem keterbukaan data perbankan mulai tahun 2017 mendatang.

Menurut Bam­bang, ini merupak­an konsekuensi dari disetujuinya per­janjian Sistem Per­tukaran Informasi Otomatis atau Auto­matic Exchange Sys­tem of Information (AEoI) antarnegara yang akhirnya dis­etujui dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Turki tahun ini.

Dengan cara itu, data-data nasabah perbankan bukan menjadi satu kerahasiaan lagi dan bisa diakses oleh otoritas negara manapun dunia. Bambang mencon­tohkan AEoI adalah sistem yang mendukung pertukaran informasi rekening wajib pajak antarnegara. Melalui sistem ini, wajib pajak yang membuka rekening di nega­ra lain akan langsung terlacak oleh otoritas pajak negara asal. “AEoI secara global akan dimulai pada 2018, tapi beberapa negara termasuk Indonesia akan mengadopsi lebih awal di 2017, pada September,” ujar Bambang dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11).

Baca Juga :  Terbengkalai Karena Pandemi, Gedung Lembaga Bahasa Asing Jadi Sasaran Pencuri

Menurut Bambang, sistem tersebut akan sangat membantu otoritas pajak mencegah praktik transfer pricing atau praktik penghindaran pajak dengan cara mengalihkan nilai penjualan dengan begitu keuntungan akan tampak tipis, sehingga bisa mengurangi pajak.

Kerjasama ini menurut Bambang mampu mening­katkan basis pajak yang dimiliki oleh pemerintah. “Ket­erbukaan akses perbankan dan seluruh lembaga keuan­gan oleh siapapun di dunia. Itu akan sangat membantu. Karena dengan praktik transfer pricing yang selama ini terjadi. Itu karena mereka mengurangi base-nya disini, profit-nya di shift ke negara lain,” ujar Bambang.

Baca Juga :  Cafe Ruang Rakyat Tempat Nongkrong Baru di Kota Bogor, Cocok Buat Semua Kalangan

Indonesia dan negara-negara G20, lanjut Bambang, akan menjadi negara pelopor yang mengadopsi sistem AEoI tersebut. Oleh sebab itu menurut Bambang harus ada beberapa penyesuaian perundang-undangan do­mestik yang dinilai bisa menghambat penerapan sistem ini kedepannya. “Prinsipnya tidak ada kerahasiaan bank dan tidak ada lagi orang yang bisa sembunyi,” tandas­nya.

(Yuska Apitya/cnn)