JAKARTA, TODAY — Kementerian Badan Usaha Milik NegaÂra (BUMN) sedang menunggu nilai saham divestasi PT Freeport Indonesia yang suÂdah ditawarkan ke pemerintah. Ada beÂberapa opsi pembelian yang sudah disiapkan pemerintah.
“Ada dua pilihan seÂbenarnya. Kita belum memustukan apakah Inalum yang akan menjadi induk usaha. Opsi lain yang juga bisa adalah new company (perusahaan baru). Kita butuh kajian yang fair dilihat dari berbagai macam aspek,†kata Deputi Bidang Konstruksi dan Pengembangan Usaha BUMN, Aloysius K. Ro, dalam diskusi di Jakarta, Kamis (17/12/2015).
Saat ini kata dia, pemerinÂtah sudah pegang 9,36% saham Freeport. Alangkah baiknya jika pemerintah melalui BUMN bisa menyerap juga 10,64% saÂham yang dilepas Freeport taÂhun ini.
“Sekarang masih dibahas. Tentu presiden mengarahÂkan bukan hanya soal itu, tapi masih ada 4 atau 5 syarat lain seperti local content, segala macam. Itu urusan pemerinÂtah dengan Freeport, tapi Ibu Menteri (BUMN, Rini SoÂemarno) sudah mengirim surat kepada (Kementerian) ESDM menyatakan interest,†ujarnya.
Saat ini, Kementerian BUMN masih menunggu lampu hijau dari Kementerian ESDM. Kalau sudah diberi izin, maka tinggal maju. “Jadi sebenarnya bahwa kalau kita mau menÂgambil, sebenarnya satu syarat mutlak adalah kita melakukan kajian secara independen. Tetapi bahwa berapa yang diÂnegosiasikan dan disepakati oleh pemerintah, itu bukan kita tapi ESDM dan Freeport,†katanya.
Terpisah, Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa PT Freeport Indonesia akan segera mengajukan harga unÂtuk 10,64% saham, yang ditaÂwarkan kepada pemerintah paling lambat Januari 2016.
“Freeport akan segera menyampaikan penawaran harga. Dia punya waktu samÂpai Januari,†kata Dirjen MinÂerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Aryono, Kamis (17/12/2015).
Saat ini, Freeport masih menghitung berbagai asumsi untuk dasar penetapan harga sahamnya. Setelah perhitunÂgan selesai, Freeport akan segera mengajukan harga saÂham yang ditawarkan kepada pemerintah. “Dia masih menghitung, asumsi-asumsi perhitungan masih diperÂhitungkan dia. Setelah seleÂsai akan ditawarkan kepada pemerintah sebesar 10,64% itu seharga berapa,†ucap BamÂbang.
Bambang menjelaskan, tim dari pemerintah akan segera mengevaluasi harga yang ditaÂwarkan setelah Freeport resmi mengajukan harga. PemerÂintah pun akan melakukan negosiasi dengan Freeport untuk menentukan harga saÂham yang wajar bagi kedua belah pihak.â€Setelah Freeport menawarkan, nanti kita evaluÂasi oleh tim pemerintah, lalu negosiasi dengan Freeport,†tuturnya.
Bila negosiasi sudah ramÂpung dan ada kesepakatan harÂga, Menteri Keuangan (MenÂkeu) akan menentukan siapa dari pihak pemerintah yang mengeksekusi 10,64% saham Freeport. “Sesudah itu ESDM menyerahkan kepada MenÂteri Keuangan. Menkeu yang menunjuk apakah Antam atau Inalum yang membeli,†pungÂkasnya.
Seperti diketahui, berÂdasarkan amandemen Kontrak Karya PT Freeport Indonesia diwajibkan melepas 30% saÂhamnya kepada pemerintah Indonesia hingga 2019. Saat ini 9,36% saham Freeport InÂdonesia sudah dimiliki pemerÂintah. Tahun ini, Freeport menawarkan 10,64% saham kepada pemerintah sebagai baÂgian dari kesepakatan divestasi 30% saham tersebut.
(Yuska Apitya/dtkf)
